DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 ayat (2),Pasal 30, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 73, Pasal 88 ayat (2) dan (3), Pasal 97 Menyisipkan Paragraph 1A, Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C Mengubah judul Bab VIII

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :35 TAHUN 2020 TENTANG PERU BAHANATAS PERATURANMENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMAHINDU NEGERI MPU KUTURANSINGARAJA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor418);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1228);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Negara Republik 166, Tambahan Kementerian Negara (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah TinggiAgama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2.Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi.
3.Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang merrumpm dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi.
4.Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMATENTANG PERUBAHAN ATASPERATURANMENTERIAGAMANOMOR26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDUNEGERIMPUKUTURANSINGARAJA. Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319); Menetapkan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. S. Satuan Pengawasan Internal adalah un sur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Ketua.
6.Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
7.Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakanpendidikan akademik.
8.Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9.Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelolapendidikan.
10.Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan/atau program doktor.
11.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
12.Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas tridharma perguruan tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/ atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada 1 (satu) tahun tertentu.
14.Ketua Jurusan adalah permmpm pada Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraanProgram Studio
15.Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada SekolahTinggi.
16.Kepala Pusat adalah permmpm pusat pada Sekolah Tinggi.
17.Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
18.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20.Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan.
21.Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
22.Tenaga Kependidikanadalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23.Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga KependidikanSekolah Tinggi.
3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa14 Sekolah Tinggimempunyai misi:

a.menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat;
b.rrienyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, inovatif, dan integratif untuk pengembangandan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi,seni dan budaya;
c.menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam aspek pendidikan, agarna, seni dan budaya serta humaniora dalam rangka memperkuat kualitas moderasi dan kerukunan umat beragama; dan

Pasal 3

Visi Sekolah Tinggi: unggul, bermartabat, dan berkarakter Tri Kaya Parisudha.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
24.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
26.Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi pendidikan tinggi keagaman Hindu pada Kementerian. PasallO

(1)Bendera Sekolah Tinggi:

5.Ketentuan ayat (2)Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: masyarakat yang inovatif,afirmatif, dan aplikatif; dan

e.menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa. kepadapengabdiankaryad. menghasilkan kebudayaan nasional;
c.menghasilkan penelitian atau karya ilmiah yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta terpublikasi pada skala nasional dan internasional; meningkatkan taraf dan memperkaya penggunaannya untuk kehidupan masyarakat Pasa15 Sekolah Tinggimempunyai tujuan:
a.menghasilkan sarjana yang merniliki kemampuan akademik, profesi, dan/atau vokasi guna dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sem berlandaskan Sradha dan Bhakti;
b.mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama Hindu serta mengupayakan
1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
d.menyelenggarakan sistem tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan bersih melayani. melambangkan kebijaksanaan;
1. 4.Jurusan Dharma Sastra berwarna hijau (kode gradasi #008000), melambangkan kekuatan dan ketegasan; dan
2. 5.Pascasarjana berwarna biru (kode gradasi #OOOOFF), melambangkan kedalaman ilmu dan kecerdasan;
c.pada bagian tengah bendera Jurusan terpampang lambang Sekolah Tinggi;dan
d.pada bagian bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan nama Jurusan. #FFFOOO),gradasi(kodekuning semangat, energi, percaya diri, meriah, ceria, dan mempesona;
c.pada bagian tengah bendera terpampang lambang Sekolah Tinggi; dan
d.pada bagian bawah lambang Sekolah Tinggi bertuliskan STAHNMpu Kuturan Singaraja.

(2)Bendera Jurusan dan Pascasarjana:
1. a.berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
2. b.mempunyai warna dan makna:
  1. 1.Jurusan Dharma Acarya berwarna putih (kode gradasi #FFFFFF) melambangkan kesucian ilmu pengetahuan;
  2. 2.Jurusan Dharma Duta berwarna merah (kode gradasi #FFOOOO),melambangkan keberanian dan kepercayaan diri;
  3. 3.Jurusan Brahma Widya berwarna
3. a.berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran Iebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
4. b.berwarna dasar merah (kode gradasi #800000), melambangkan keberanian,
  1. 7.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa140
(1)Perangkat Ketua meliputiunsur:
1. a.pelaksana akademik terdiri atas Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, pusat, dan unit pelaksana teknis;
2. b.pelaksana administrasi terdiri atas bagian dan subbagian; dan
3. c.pelaksana pelayanan umum. Pasa130 Persyaratan calon WakilKetua:
4. a.berstatus PNS;
5. b.beragama Hindu;
6. c.berusia paling tinggi60 (enam puluh] tahun;
7. d.berpendidikan paling rendah program magister dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
8. e.memahami visi, misi, dan tujuan SekolahTinggi;
9. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
10. g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. h.tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. i.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Ketua secara tertulis; dan J. bersedia bekerja sarna dengan Ketua.
  1. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Persyaratan calon Ketua Jurusan:

a.Dosen tetap;
b.beragama Hindu;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
e.berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan yang terkait;
f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan keten tuan peraturan perundangundangan;
h.tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
1. 1.rnencalonkan diri atau dicalonkan rnenjadi Ketua Jurusan secara tertulis; dan J. bersedia bekerja sarna dengan Ketua.
2. 8.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Perangkat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
1. a.Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan;
2. b.Pascasarjana dipimpin oleh Direktur;
3. c.Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi;
4. d.pusat dipimpin oleh Kepala Pusat; dan
5. e.unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis. Pasa142B Persyaratan calon Direktur:
6. a.berstatus Dosen tetap PNS;
7. b.beragama Hindu;
8. c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
9. d.berpendidikan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
10. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
11. f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. g.tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 42A

(1)Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(2)Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti masa jabatan Ketua.
(3)Direktur dan Wakil Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

10.Di an tara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal, .yakni Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraph 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 46 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Persyaratan calon Kepala Pusat:

a.berstatus PNS;
b.beragama Hindu;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
e.menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya; Pasa142C Persyaratan calon Wakil Direktur:
a.berstatus Dosen tetap PNS;
b.beragarna Hindu;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.berpendidikan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
e.sehat jasrnani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dad dokter pernerintah;
f.tidak sedang rnenjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.tidak sedang rnenjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Direktur secara tertulis; dan
1. 1.bersedia bekerja sarna dengan Ketua.
h.rnencalonkan did atau dicalonkan rnenjadi Direktur secara tertulis; dan
1. 1.bersedia bekerja sarna dengan Ketua.

Pasal 48

Persyaratan calon Kepala Unit Pelaksana Teknis:

a.Dosen tetap atau Pegawai tetap:
b.beragama Hindu;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d.memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten ahli atau fungsional dengan pangkatj golongan III j b;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
g.tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h.rnencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Unit Pelaksana Teknis secara tertulis; dan
1. 1.bersedia bekerja sarna dengan Ketua.
2. 12.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MI
g.tidak sedang menjalani hukurnan disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
h.tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang rnemiliki kekuatan hukum tetap;
1. 1.mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan J. bersedia bekerja sarna dengan Ketua.

Pasal 49

(1)Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.Ketua membentuk panitia penjaringan calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
2. b.panitia menyaring calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang telah memenuhi syarat; dan
3. c.panitia mengajukan calon Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Ketua untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
(2)Pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Ketua.
(3)Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

13.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui tahapan berikut:
1. a.Ketua Jurusan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
2. b.Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Ketua Jurusan atau Direktur;
3. c.Ketua Jurusan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Ketua;
4. d.Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
5. e.izm penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
(2)Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3)PenyelenggaraanProgram Studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

14.Ketentuan ayat (1)Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Pernerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah Tinggi yang dialokasikan dalarn anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Selain dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Sekolah

17.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa173

(1)Ketua, Ketua Jurusan, Direktur, dan Ketua Senat dapat rnernbentuk keputusan.
(2)Selain dapat rnernbentuk keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat rnembentuk nota kesepahaman.
(3)Ketua Jurusan, Direktur, dan Ketua Senat dapat rnernbentuk perjanjian kerja sarna.
(4)Pernbentukan perjanjian kerja sarna sebagairnana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Ketua.
(5)Tata cara pernbentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sarna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16.Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BABVIII BENTUKDANTATACARAPENETAPANKEPUTUSAN
15.Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Peraturan Menteri iru rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 97

(1)Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sarna dalarn bidang akademik dan/ atau nonakadernik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negen.
(2)Kerja sarna dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada rnasyarakat.
(3)Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling rnengun tungkan.
(4)Usulan kerja sarna sebagaimana dimaksud dapat berasal dari Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, pusat, dan unit pelaksana teknis.
(5)Kerja sama bidang akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Ketentuan Pasal 97 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut: Tinggi dapat berasal dari masyarakat, yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dana Sekolah Tinggi yang berasal dari rnasyarakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Sekolah Tinggi. Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sarna Luar Negeri, _, -..... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1470 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 14 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri im dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…