DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari dana haji;
c.bahwa sarana dan prasarana yang bersumber dari dana haji perlu pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Barang Milik Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang www.peraturan.go.id 2016, No. 1254 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Haji yang selanjutnya disingkat BMH adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Dana Haji dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. www.peraturan.go.id 2016, No.1254
2.Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau nilai manfaatnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
3.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengelolaan BMH.
5.Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Haji.
6.Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PBW adalah pejabat pada Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggabungkan laporan BMH dari Kuasa Pengguna Barang di wilayahnya.
7.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat pada Kementerian Agama dan Kantor Teknis Urusan Haji yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMH pada saat tertentu.
10.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMH.
11.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Haji kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada pihak ketiga atau pihak ketiga kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tanpa memperoleh penggantian.
13.Pihak Ketiga adalah pihak di luar KPB meliputi yayasan, perusahaan swasta, dan pemerintah. www.peraturan.go.id 2016, No. 1254
14.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMH dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan PB /KPB dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
15.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMH.
17.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data BMH yang digunakan oleh Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPW adalah daftar yang memuat data BMH yang disusun oleh masing masing PBW.
19.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data BMH yang dimiliki oleh masing-masing KPB.
20.Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh PB yang menyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
21.Laporan Barang Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat LBPW adalah laporan yang disusun oleh PBW yang menyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
22.Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat LBKP adalah laporan yang disusun oleh KPB yangmenyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
23.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1254
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

BMH meliputi:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Dana Haji; dan/atau
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan BMH dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional;
2. b.kepastian hukum;
3. c.transparansi;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.kepastian nilai.
(2)Pengelolaan BMH meliputi:
1. a.penilaian;
2. b.pemindahtanganan;
3. c.penghapusan; dan
4. d.penatausahaan.

BAB II

PENILAIAN

Pasal 4

(1)Penilaian BMH dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LKPIH), pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMH.
(2)Dalam kondisi tertentu, BMH yang telah ditetapkan nilainya dalam LKPIH, dapat dilakukan penilaian kembali. www.peraturan.go.id 2016, No. 1254

Pasal 5

(1)Penilaian BMH dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan/atau penilai independen yang ditetapkan oleh PB.
(2)Penilaian terhadap BMH selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dari:
1. a.nilai pasar;
2. b.nilai buku; atau
3. c.nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(3)Hasil penilaian BMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PB.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 6

Pemindahtanganan BMH dapat dilakukan melalui:

a.penjualan; dan
b.hibah.

Pasal 7

(1)Penjualan dapat dilakukan untuk BMH selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penjualan BMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis.
(3)Penjualan BMH dilaksanakan dengan persetujuan PB.
(4)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.KPB mengajukan usul kepada PB untuk diteliti dan dikaji; www.peraturan.go.id 2016, No.1254
2. b.PB meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh KPB sesuai dengan kewenangannya;
3. c.PB mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh KPB dalam batas kewenangannya. 5) Ketentuan mengenai hasil penjualan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Hibah BMH dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, serta penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pasal 9

Penetapan dan persetujuan BMH yang akan dihibahkan dilakukan oleh PB.

Pasal 10

Hibah BMH dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pengelola Barang atau PB mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat;
b.Pengelola Barang menetapkan BMH yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; dan
c.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari dana haji;
c.bahwa sarana dan prasarana yang bersumber dari dana haji perlu pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Haji yang selanjutnya disingkat BMH adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Dana Haji dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. www.peraturan.go.id 2016, No.1254
2.Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/atau nilai manfaatnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji.
3.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
4.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengelolaan BMH.
5.Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Haji.
6.Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PBW adalah pejabat pada Kementerian Agama yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggabungkan laporan BMH dari Kuasa Pengguna Barang di wilayahnya.
7.Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat pada Kementerian Agama dan Kantor Teknis Urusan Haji yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
8.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMH pada saat tertentu.
10.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMH.
11.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Haji kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
12.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah kepada pihak ketiga atau pihak ketiga kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tanpa memperoleh penggantian.
13.Pihak Ketiga adalah pihak di luar KPB meliputi yayasan, perusahaan swasta, dan pemerintah. www.peraturan.go.id 2016, No. 1254
14.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMH dari Daftar Barang, dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan PB /KPB dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
15.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMH.
17.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data BMH yang digunakan oleh Pengguna Barang.
18.Daftar Barang Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat DBPW adalah daftar yang memuat data BMH yang disusun oleh masing masing PBW.
19.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data BMH yang dimiliki oleh masing-masing KPB.
20.Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat LBP adalah laporan yang disusun oleh PB yang menyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
21.Laporan Barang Pengguna Wilayah yang selanjutnya disingkat LBPW adalah laporan yang disusun oleh PBW yang menyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
22.Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat LBKP adalah laporan yang disusun oleh KPB yangmenyajikan posisi BMH pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
23.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No.1254
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

BMH meliputi:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Dana Haji; dan/atau
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan BMH dilaksanakan berdasarkan asas:
1. a.fungsional;
2. b.kepastian hukum;
3. c.transparansi;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas; dan
6. f.kepastian nilai.
(2)Pengelolaan BMH meliputi:
1. a.penilaian;
2. b.pemindahtanganan;
3. c.penghapusan; dan
4. d.penatausahaan.

BAB II

PENILAIAN

Pasal 4

(1)Penilaian BMH dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LKPIH), pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMH.
(2)Dalam kondisi tertentu, BMH yang telah ditetapkan nilainya dalam LKPIH, dapat dilakukan penilaian kembali. www.peraturan.go.id 2016, No. 1254

Pasal 5

(1)Penilaian BMH dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan/atau penilai independen yang ditetapkan oleh PB.
(2)Penilaian terhadap BMH selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dari:
1. a.nilai pasar;
2. b.nilai buku; atau
3. c.nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(3)Hasil penilaian BMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PB.

BAB III

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 6

Pemindahtanganan BMH dapat dilakukan melalui:

a.penjualan; dan
b.hibah.

Pasal 7

(1)Penjualan dapat dilakukan untuk BMH selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penjualan BMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis.
(3)Penjualan BMH dilaksanakan dengan persetujuan PB.
(4)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.KPB mengajukan usul kepada PB untuk diteliti dan dikaji; www.peraturan.go.id 2016, No.1254
2. b.PB meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh KPB sesuai dengan kewenangannya;
3. c.PB mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh KPB dalam batas kewenangannya. 5) Ketentuan mengenai hasil penjualan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Hibah BMH dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, serta penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pasal 9

Penetapan dan persetujuan BMH yang akan dihibahkan dilakukan oleh PB.

Pasal 10

Hibah BMH dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pengelola Barang atau PB mengkaji perlunya hibah berdasarkan pertimbangan dan syarat;
b.Pengelola Barang menetapkan BMH yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya; dan
c.pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.