DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2020

Nomor: 36
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

mengatur tentang: a. ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan b. persyaratan c. tata cara d. evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efektifitas pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji;

b.bahwa untuk menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji, perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji;
c.bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; d.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PERSYARATANDANTATACARA PENETAPANBANDARUDARAEMBARKASIHAJI DANBANDARUDARA DEBARKASIHAJI
1. 1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 ten tang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. 7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bandar Udara Embarkasi Haji adalah bandar udara internasional tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
2.Bandar Udara Debarkasi Haji adalah bandar udara intemasional tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
3.Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
4.Bandar Udara adalah kawasan di daratan danj atau perairan dengan batas- batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERIAGAMATENTANGPERSYARATAN DANTATACARAPENETAPANBANDARUDARAEMBARKASI HAJI DANBANDARUDARADEBARKASIHAJI. Menetapkan _- _------------------------ Pasal 4 Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

a.berstatus sebagai Bandar Udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memiliki fasilitas dan peralatan keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar Penerbangan intemasional;
c.memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara berbadan Iebar (wide body) dengan kapasitas paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) tempat duduk untuk penumpang berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (apron) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan Penerbangan lainnya;
d.memiliki fasilitas ruang tunggu yang memadai, mampu menampung 1 (satu) kloter jemaah haji dengan tidak

Pasal 3

Kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 4.000 (empat ribu) jemaah haji setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji setelah memenuhi persyaratan.
(2)Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kuota jemaah haji;
2. b.fasilitas Bandar Udara; dan
3. c.fasilitas asrama haji. BABII PERSYARATAN J. ruang makan; zam zam; Pasa15 Fasilitas asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
4. a.daya tampung asrama haji paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat yang melayani angkutan haji;
5. b.aula penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji yang dapat menampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji dan memiliki toilet;
6. c.tersedia peralatan layanan bea dan cukai, imigrasi, dan karantina;
7. d.ruang kantor petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
8. e.ruang layanan satu atap, meliputi sistem komputerisasi haji terpadu, layanan kesehatan, dokumen, living cost, gelang identitas jemaah haji, imigrasi, bea cukai, biometrik, Penerbangan, ruang tunggu;
9. f.akomodasi untuk petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
10. g.poliklinik;
11. h.fasilitas untuk jemaah haji penyandang disabilitas;
  1. 1.gudang tempat penyimpanan bagasi tercatat dan air menganggu fasilitas yang digunakan penumpang Penerbangan regular;
12. e.memiliki fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas; dan
13. f.telah dilakukan penilaian keselamatan dan keamanan (safety and security assessment) oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation-GACA) untuk Penerbangan ke dan dari Arab Saudi, jika dipersyaratkan oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi. __ .o_o. __ oo__ •• _. __ o _ Pasa18
(1)0 Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk tim penilai.
(2)Tim penilai mempunyai tugas melakukan visitasi lapangan dan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 7

Gubernur menyampaikan permohonan penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

Penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.pembentukan tim penilai;
c.visitasi lapangan;
d.penilaian; dan
e.penetapan. BABIII TATA CARA
k.dapur;
1. 1.masjid;
m.sarana dan prasarana pendukung manasik haji;
n.parkir yang luas; dan
o.sistem pengamanan. _6 _ Pasal 10

(1)Penilaiansebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (2) dimuat dalam laporan hasil penilaian.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
(3)Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. keimigrasian;dan
1. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terkait dengan kesiapan petugas dan peralatan layanan kesehatan. menyelenggarakan urusan bidang kepabeanan terkait petugas dan peralatan kementerian yang pemerintahan di dengan kesiapan kepabeanan;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian terkait dengan kesiapan petugas dan peralatan a. Pasa19
(1)Dalam melakukan visitasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 huruf c, tim penilai melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
(2)Dalam melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penilai berkoordinasi dengan:
(4)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3),tim penilai dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji BABV KETENTUANPERALIHAN

Pasal 12

(1)Menteri melakukan evaluasi Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kuota jemaah haji;
2. b.fasilitas Bandar Udara; dan
3. c.fasilitas asrama haji. BABIV EVALUASI

Pasal 11

(1)Menteri menyetujui atau menolak permohonan penetapan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji.
(3)Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan kepada Gubernur disertai dengan alasan. Pasal 1S Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tabun 2012 dan Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 550), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1624 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkan In! dengan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…