DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/973/M.KT.01/2019 mengenai Usulan Pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi pada 3 (tiga) Universitas Islam Negeri dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan pada UIN Imam Bonjol Padang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; 2019, No.1565 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG. 2019, No.1565 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Keguruan;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Studi Agama;
d.Adab dan Humaniora;
e.Ekonomi dan Bisnis Islam;
f.Dakwah; dan
g.Sains dan Teknologi.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Dekan;
2. b.Wakil Dekan;
3. c.Program Studi;
4. d.Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain; dan
5. e.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Dekan;
2. b.Wakil Dekan; 2019, No.1565
3. c.Program Studi;
4. d.Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain; dan
5. e.Subbagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sesuai dengan kebijakan Rektor.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, 2019, No.1565 kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh Ketua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. 2019, No.1565

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan kebijakan Dekan.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. 2019, No.1565

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksana pendidikan pada Fakultas, dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/973/M.KT.01/2019 mengenai Usulan Pembentukan Fakultas Sains dan Teknologi pada 3 (tiga) Universitas Islam Negeri dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan pada UIN Imam Bonjol Padang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG. 2019, No.1565 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Keguruan;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Studi Agama;
d.Adab dan Humaniora;
e.Ekonomi dan Bisnis Islam;
f.Dakwah; dan
g.Sains dan Teknologi.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Dekan;
2. b.Wakil Dekan;
3. c.Program Studi;
4. d.Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain; dan
5. e.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Dekan;
2. b.Wakil Dekan; 2019, No.1565
3. c.Program Studi;
4. d.Laboratorium, Studio, dan/atau nama lain; dan
5. e.Subbagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, 2019, No.1565 kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

6.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Ketua Program Studi;
b.Sekretaris Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. 2019, No.1565

10.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

11.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: