DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018

Nomor: 38
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.1750 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2018, No.1750
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
2.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3.Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah Guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Guru.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
8.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2018, No.1750
9.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
10.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

PKB Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Pasal 3

PKB Guru dilakukan terhadap:

a.Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
b.Guru PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kementerian lain;
c.Guru PNS Kementerian yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d.Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
e.Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam pembinaan Kementerian yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
f.Guru Bukan PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lain, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

Pasal 4

(1)PKB Guru dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.komprehensif;
2. b.mandiri;
3. c.terukur;
4. d.terjangkau;
5. e.multipendekatan; dan
6. f.inklusif.
(2)Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bermakna pengembangan kompetensi Guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
(3)Prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif Guru dan pemangku kepentingan.
(4)Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna hasil pengembangan kompetensi Guru dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi.
(5)Prinsip terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraan.
(6)Prinsip multipendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan metode, pendekatan, dan modus yang beragam.
(7)Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

BAB III

KOMPONEN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Pasal 5

(1)Komponen PKB Guru terdiri atas:
1. a.pengembangan diri;
2. b.publikasi ilmiah; dan
3. c.karya inovatif.
(2)Pengembangan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hutuf a meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh Guru, forum kerja Guru, atau asosiasi/organisasi profesi Guru.
(3)Publikasi ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi presentasi dan publikasi ilmiah.
(4)Karya inovatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.penyusunan pedoman pembelajaran dan instrumen penilaian;
2. b.pembuatan media dan sumber belajar; dan
3. c.pengembangan atau penemuan teknologi pembelajaran.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Pasal 6

PKB Guru diselenggarakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan dan evaluasi; dan
d.pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

Pasal 7

(1)Perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dari satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, hingga Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.seleksi peserta;
2. b.asesmen Guru;
3. c.analisis kebutuhan pengembangan profesi;
4. d.rencana pengembangan profesi; dan
5. e.pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru.

Pasal 8

(1)Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Guru yang memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat;
2. b.terdaftar dalam sistem data dan informasi manajemen Guru yang dikembangkan oleh Kementerian; dan
3. c.menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan pendidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Guru dalam jabatan dan Guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 9

(1)Asesmen Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal Guru.
(2)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan: www.peraturan.go.id 2018, No.1750
1. a.profil individual kompetensi Guru; dan
2. b.rencana pengembangan profesi Guru.

Pasal 10

(1)Pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus:
1. a.sesuai dengan penjenjangan hasil asesmen Guru; dan
2. b.memuat ruang lingkup materi dan penilaian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana www.peraturan.go.id 2018, No.1750 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); www.peraturan.go.id 2018, No.1750
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru yang selanjutnya disebut PKB Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
2.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3.Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah Guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Guru.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
7.Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
8.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2018, No.1750
9.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan.
10.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

PKB Guru bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Pasal 3

PKB Guru dilakukan terhadap:

a.Guru PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
b.Guru PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kementerian lain;
c.Guru PNS Kementerian yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d.Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
e.Guru Bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan dalam pembinaan Kementerian yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
f.Guru Bukan PNS Pendidikan Agama yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kementerian lain, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

Pasal 4

(1)PKB Guru dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.komprehensif;
2. b.mandiri;
3. c.terukur;
4. d.terjangkau;
5. e.multipendekatan; dan
6. f.inklusif.
(2)Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a bermakna pengembangan kompetensi Guru dilaksanakan secara utuh meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
(3)Prinsip mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif Guru dan pemangku kepentingan.
(4)Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna hasil pengembangan kompetensi Guru dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi.
(5)Prinsip terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d bermakna penyelenggaraan pengembangan kompetensi Guru mudah dijangkau baik pembiayaan maupun tempat penyelenggaraan.
(6)Prinsip multipendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan dengan metode, pendekatan, dan modus yang beragam.
(7)Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna pengembangan kompetensi Guru dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan latar belakang. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

BAB III

KOMPONEN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Pasal 5

(1)Komponen PKB Guru terdiri atas:
1. a.pengembangan diri;
2. b.publikasi ilmiah; dan
3. c.karya inovatif.
(2)Pengembangan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hutuf a meliputi pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang dilakukan sendiri oleh Guru, forum kerja Guru, atau asosiasi/organisasi profesi Guru.
(3)Publikasi ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi presentasi dan publikasi ilmiah.
(4)Karya inovatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.penyusunan pedoman pembelajaran dan instrumen penilaian;
2. b.pembuatan media dan sumber belajar; dan
3. c.pengembangan atau penemuan teknologi pembelajaran.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU

Pasal 6

PKB Guru diselenggarakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan dan evaluasi; dan
d.pelaporan. www.peraturan.go.id 2018, No.1750

Pasal 7

(1)Perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dari satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah, hingga Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.seleksi peserta;
2. b.asesmen Guru;
3. c.analisis kebutuhan pengembangan profesi;
4. d.rencana pengembangan profesi; dan
5. e.pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru.

Pasal 8

(1)Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Guru yang memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana atau diploma empat;
2. b.terdaftar dalam sistem data dan informasi manajemen Guru yang dikembangkan oleh Kementerian; dan
3. c.menunjukkan surat tugas dari pimpinan satuan pendidikan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Guru dalam jabatan dan Guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 9

(1)Asesmen Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal Guru.
(2)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan: www.peraturan.go.id 2018, No.1750
1. a.profil individual kompetensi Guru; dan
2. b.rencana pengembangan profesi Guru.

Pasal 10

(1)Pengembangan bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus:
1. a.sesuai dengan penjenjangan hasil asesmen Guru; dan
2. b.memuat ruang lingkup materi dan penilaian.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan dan pedoman PKB Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dan Keputusan Direktur Jenderal.