DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014

Nomor: 39
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 2014, No.1384 2 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 5410);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 2014, No.1384 3 serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
2.Pendidikan Widya Dharma adalah pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, life skill, dan keahlihan atau bentuk lain yang sejenis.
3.Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di vihara, cetiya, kuil, 2014, No.1384 4 kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD).
4.Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
7.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma dan Kitab Suci Tripitaka.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Buddha terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA FORMAL

Pasal 4

(1)Pendidikan Keagamaan Buddha formal disebut Pendidikan Dhammasekha. 2014, No.1384 5
(2)Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(3)Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.Nava Dhammasekha setara dengan pendidikan usia dini ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
b.Mula Dhammasekha setara dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun;
c.Muda Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun;
d.Uttama Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan
e.Uttama Dhammasekha Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

(1)Pendirian Pendidikan Dhammasekha wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal.
(2)Pendirian Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
3. c.mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
4. d.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun. 2014, No.1384 6
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen Pendidikan Dhammasekha.
(5)Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
1. a.tata ruang, geografis dan ekologis;
2. b.prospek pendaftar;
3. c.sosial dan budaya; serta
4. d.demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Istilah Dhammasekha wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Buddha.
(2)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kurikulum Pendidikan Dhammasekha terdiri dari keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Nava Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.budi pekerti Buddhis; dan
2. b.pengenalan kitab suci.
(3)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Mula Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.pengenalan kitab suci Tri Pitaka;
2. b.riwayat hidup Buddha Gautama; dan
3. c.ritual Buddhis. 2014, No.1384 7
(4)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
2. b.kitab Suci Vinaya Pitaka;
3. c.Ritual Buddhis; dan
4. d.bahasa Pali/Sansekerta.
(5)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit:
1. a.Kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
2. b.Kitab Suci Vinaya Pitaka;
3. c.Kitab Suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka; dan
4. d.Ritual Buddhis; dan
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum keagamaan Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Mula Dhammasekha dan pendidikan Muda Dhammasekha wajib memuat paling sedikit:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam; dan
5. e.ilmu pengetahuan sosial.
(2)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan wajib memuat paling sedikit:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam;
5. e.ilmu pengetahuan sosial; dan
6. f.seni dan budaya. 2014, No.1384 8

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Dhammasekha sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kopetensi dasar yang harus dikuasai.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 2014, No.1384 2 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 5410);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 2014, No.1384 3 serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Keagamaan Buddha adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Buddha dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
2.Pendidikan Widya Dharma adalah pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan dalam bentuk pengkajian kitab, pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, life skill, dan keahlihan atau bentuk lain yang sejenis.
3.Sekolah Minggu Buddha/Vijjalaya adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok belajar yang dilaksanakan pada hari Minggu, bertempat di vihara, cetiya, kuil, 2014, No.1384 4 kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD).
4.Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan agama Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
5.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
7.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Buddha terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA FORMAL

Pasal 4

(1)Pendidikan Keagamaan Buddha formal disebut Pendidikan Dhammasekha. 2014, No.1384 5
(2)Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(3)Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.Nava Dhammasekha setara dengan pendidikan usia dini ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun;
b.Mula Dhammasekha setara dengan Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 (enam) tahun;
c.Muda Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 (tiga) tahun;
d.Uttama Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan
e.Uttama Dhammasekha Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

(1)Pendirian Pendidikan Dhammasekha wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal.
(2)Pendirian Pendidikan Dhammasekha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
3. c.mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
4. d.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun. 2014, No.1384 6
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kesiapan pelaksanaan kurikulum, jumlah peserta didik, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, rencana pembiayaan pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan, serta organisasi dan manajemen Pendidikan Dhammasekha.
(5)Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
1. a.tata ruang, geografis dan ekologis;
2. b.prospek pendaftar;
3. c.sosial dan budaya; serta
4. d.demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Istilah Dhammasekha wajib digunakan sebagai nama depan dan nama belakang wajib menggunakan istilah dalam agama Buddha.
(2)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Kurikulum Pendidikan Dhammasekha terdiri dari keagamaan Buddha dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Nava Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.budi pekerti Buddhis; dan
2. b.pengenalan kitab suci.
(3)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Mula Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.pengenalan kitab suci Tri Pitaka;
2. b.riwayat hidup Buddha Gautama; dan
3. c.ritual Buddhis. 2014, No.1384 7
(4)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Muda Dhammasekha memuat paling sedikit:
1. a.kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
2. b.kitab Suci Vinaya Pitaka;
3. c.Ritual Buddhis; dan
4. d.bahasa Pali/Sansekerta.
(5)Kurikulum keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan memuat paling sedikit:
1. a.Kitab Suci Sutta/Sutra Pitaka;
2. b.Kitab Suci Vinaya Pitaka;
3. c.Kitab Suci Abhidhamma/Abhidharma Pitaka; dan
4. d.Ritual Buddhis; dan
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum keagamaan Buddha ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Mula Dhammasekha dan pendidikan Muda Dhammasekha wajib memuat paling sedikit:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam; dan
5. e.ilmu pengetahuan sosial.
(2)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang pendidikan Uttama Dhammasekha/Uttama Dhammasekha Kejuruan wajib memuat paling sedikit:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam;
5. e.ilmu pengetahuan sosial; dan
6. f.seni dan budaya. 2014, No.1384 8

Pasal 10

(1)Proses pembelajaran pada Pendidikan Dhammasekha dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Dhammasekha sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kopetensi dasar yang harus dikuasai.