DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat;

11.Dana ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat danj atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat .
2.Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut Pengelola DAU adalah pengelola untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
3.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
4.Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6.Menteri adalah Menteri Agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8.Direktur adalah Direktur Pengelolaan Dana Haji.
9.Dana Pokok DAU adalah dana yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini diperoleh dari sisa Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
10.Dana Hasil Pengembangan DAU adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama mi dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

h.menyelenggarakan ...

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANAABADIUMAT.

Pasal 4

(1)Pengelola DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal;
2. b.Wakil Ketua dijabat oleh Direktur;
3. c.Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU);
4. d.Kepala Seksi Perbendaharaan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
5. e.Kepala Seksi Program dan Portofolio DAU dijabat oleh Kepala Seksi Program dan Portofolio pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
6. f.Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
7. g.Bendahara DAU; dan
8. h.Pejabat Fungsional Umum pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU.
(2)Pengelola DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menerima DAU;
2. b.mengembangkan DAU sesuai prinsip syariah;
3. c.mengalihkan dana antar instrumen penempatan DAU yaitu berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),deposito, dan Giro;
4. d.melakukan hal-hal yang terkait dengan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia;
5. e.melakukan penertiban aset milik DAU;
6. f.melakukan rekonsiliasi sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
7. g.bertindak untuk dan atas nama Menteri dalam hal diperlukan dengan pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya;
(1)Pengelolaan DAUdilakukan oleh BPKH.
(2)Dalam hal BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU.

BAB II

PENGELOLADANAABADIUMAT Pasal 3

Pasal 2

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan serta meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas DAU.

11.Dana yang berasal dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat adalah dana yang diperoleh dari penenmaan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Biaya operasional pengelolaan DAU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama darr/ atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

BAB IV

...

Pasal 8

Pengeluaran DAU meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU. Pasa17

(1)Penyimpanan dan penempatan DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.SBSN;
2. b.Deposito; dan
3. c.Giro.
(2)Penyimpanan dan penempatan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada transaksi keuangan yang diterbitkan di dalam negeri.
(3)Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Kementerian Keuangan.
(4)Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk deposito dan giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan di Bank Umum Syariah dan / atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Penerimaan DAUmeliputi:
1. a.sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU;
2. b.Dana Hasil Pengembangan DAU;dan
3. c.penerimaan dari sumberlainnya yang halal dan tidak mengikat.
(2)Penerimaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan DAU.

Pasal 5

h.menyelenggarakan akuntansi DAU;
1. 1.menyusun laporan bulan an posisi keuangan dan laporan keuangan semesteran dan tahunan DAU;dan J. melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri dan pihak terkait lainnya. BABVIII ...

BAB III

DANAABADIUMAT

Pasal 12

Pengawasan pengelolaan DAU dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan.

a.neraca;
b.laporan operasional;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

(4)Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pengelola DAUmenyusun laporan bulan an posisi keuangan.
(2)Pengelola DAU menyusun laporan keuangan DAU setiap semester dan setiap tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3)Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: BABVI PELAPORAN Pasall0
(1)Pengelola DAU melakukan penertiban aset yang berasal dari DAU termasuk dana dalam bentuk kas dan yang tersimpan pada rekening bank, penyertaan saham, utang piutang, aset tetap, dan hak serta kewajiban lainnya yang berasal dari DAU.
(2)Selain aset DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola DAU juga melakukan penertiban asset yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini. BABV PENERTIBANASET DAU Pasa19
(1)Pengelola DAUmelaksanakan akuntansi DAU.
(2)Pelaksanaan akuntansi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BABIV PENATAUSAHAANDANAKUNTANSIDAU BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1000 YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd LUKMANHAKIM SAIFUDDIN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2015 MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN "

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat;

11.Dana ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat danj atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat .
2.Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut Pengelola DAU adalah pengelola untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
3.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
4.Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5.Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6.Menteri adalah Menteri Agama.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
8.Direktur adalah Direktur Pengelolaan Dana Haji.
9.Dana Pokok DAU adalah dana yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini diperoleh dari sisa Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
10.Dana Hasil Pengembangan DAU adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU yang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama mi dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

h.menyelenggarakan ...

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANAABADIUMAT.

Pasal 4

(1)Pengelola DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua dijabat oleh Direktur Jenderal;
2. b.Wakil Ketua dijabat oleh Direktur;
3. c.Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU);
4. d.Kepala Seksi Perbendaharaan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Perbendaharaan Dana Abadi Umat pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
5. e.Kepala Seksi Program dan Portofolio DAU dijabat oleh Kepala Seksi Program dan Portofolio pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
6. f.Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan DAU dijabat oleh Kepala Seksi Administrasi, Akuntansi, dan Pelaporan pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU;
7. g.Bendahara DAU; dan
8. h.Pejabat Fungsional Umum pada Sub Direktorat Fasilitasi BP DAU.
(2)Pengelola DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menerima DAU;
2. b.mengembangkan DAU sesuai prinsip syariah;
3. c.mengalihkan dana antar instrumen penempatan DAU yaitu berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),deposito, dan Giro;
4. d.melakukan hal-hal yang terkait dengan penyertaan saham pada Bank Muamalat Indonesia;
5. e.melakukan penertiban aset milik DAU;
6. f.melakukan rekonsiliasi sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji;
7. g.bertindak untuk dan atas nama Menteri dalam hal diperlukan dengan pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya;
(1)Pengelolaan DAUdilakukan oleh BPKH.
(2)Dalam hal BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU.

BAB II

PENGELOLADANAABADIUMAT Pasal 3

Pasal 2

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan serta meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas DAU.

11.Dana yang berasal dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat adalah dana yang diperoleh dari penenmaan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Biaya operasional pengelolaan DAU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agama darr/ atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

BAB IV

...

Pasal 8

Pengeluaran DAU meliputi biaya administrasi dan biaya pajak atas hasil imbal jasa penempatan DAU. Pasa17

(1)Penyimpanan dan penempatan DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.SBSN;
2. b.Deposito; dan
3. c.Giro.
(2)Penyimpanan dan penempatan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada transaksi keuangan yang diterbitkan di dalam negeri.
(3)Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Kementerian Keuangan.
(4)Penyimpanan dan penempatan DAU dalam bentuk deposito dan giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan di Bank Umum Syariah dan / atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Penerimaan DAUmeliputi:
1. a.sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU;
2. b.Dana Hasil Pengembangan DAU;dan
3. c.penerimaan dari sumberlainnya yang halal dan tidak mengikat.
(2)Penerimaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan DAU.

Pasal 5

h.menyelenggarakan akuntansi DAU;
1. 1.menyusun laporan bulan an posisi keuangan dan laporan keuangan semesteran dan tahunan DAU;dan J. melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri dan pihak terkait lainnya. BABVIII ...

BAB III

DANAABADIUMAT

Pasal 12

Pengawasan pengelolaan DAU dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan.

a.neraca;
b.laporan operasional;
c.laporan arus kas; dan
d.catatan atas laporan keuangan.

(4)Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Pengelola DAUmenyusun laporan bulan an posisi keuangan.
(2)Pengelola DAU menyusun laporan keuangan DAU setiap semester dan setiap tahun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(3)Laporan Keuangan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: BABVI PELAPORAN Pasall0
(1)Pengelola DAU melakukan penertiban aset yang berasal dari DAU termasuk dana dalam bentuk kas dan yang tersimpan pada rekening bank, penyertaan saham, utang piutang, aset tetap, dan hak serta kewajiban lainnya yang berasal dari DAU.
(2)Selain aset DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola DAU juga melakukan penertiban asset yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agama ini. BABV PENERTIBANASET DAU Pasa19
(1)Pengelola DAUmelaksanakan akuntansi DAU.
(2)Pelaksanaan akuntansi DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BABIV PENATAUSAHAANDANAKUNTANSIDAU BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1000 YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd LUKMANHAKIM SAIFUDDIN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2015 MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 15

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIX KETENTUAN PERALIHAN "