DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013

Nomor: 4
Tahun: 2013
Ditetapkan: 6 Maret 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 2
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3713
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA DAN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2.Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut BP DAU adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.
3.Dewan Pengawas adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi Umat.
4.Dewan Pelaksana adalah dewan yang melaksanakan pengelolaan Dana Abadi Umat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
6.Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Pasal 2

Pengelolaan DAU berasaskan:

a.syariat Islam;
b.manfaat
c.keadilan;
d.profesional; dan
e.akuntabel. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 4

Pasal 3

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi DAU.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BP DAU

Pasal 4

(1)BP DAU dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat.
(2)Sekretariat BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh kepala sub direktorat yang membidangi pengelolaan DAU.

Pasal 5

Sekretaris BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Pasal 6

(1)Sekretariat BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memberikan pelayanan umum dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BP DAU.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengelolaan ketatausahaan;
2. b.pengelolaan kerumahtanggaan; dan
3. c.penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PENGELOLAAN DAU

Pasal 7

DAU bersumber dari:

a.sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.hasil pengembangan DAU; dan
c.sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 8

(1)Pengelolaan DAU meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3715
(2)Pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diakuntansikan dan dilaporkan sebagai satu entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akuntansi dan pelaporan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tahun fiskal yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh BP DAU dengan menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana tahunan pengelolaan DAU.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerimaaan;
2. b.pengembangan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.biaya operasional BP DAU.
(3)Rencana strategis dan rencana tahunan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.
(4)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 10

(1)Penerimaan DAU yang bersumber dari sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dana pokok DAU.
(2)Penerimaan DAU yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan dana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerimaan DAU yang bersumber dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan sesuai dengan ikrar peruntukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 6

Pasal 11

DAU yang bersumber dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dicatat dan dibukukan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 2
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3713
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA DAN PENGELOLAAN DANA ABADI UMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2.Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disebut BP DAU adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.
3.Dewan Pengawas adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi Umat.
4.Dewan Pelaksana adalah dewan yang melaksanakan pengelolaan Dana Abadi Umat.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama
6.Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Pasal 2

Pengelolaan DAU berasaskan:

a.syariat Islam;
b.manfaat
c.keadilan;
d.profesional; dan
e.akuntabel. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 4

Pasal 3

Pengelolaan DAU bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi DAU.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BP DAU

Pasal 4

(1)BP DAU dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat.
(2)Sekretariat BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh kepala sub direktorat yang membidangi pengelolaan DAU.

Pasal 5

Sekretaris BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua/Penanggung Jawab BP DAU.

Pasal 6

(1)Sekretariat BP DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memberikan pelayanan umum dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BP DAU.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengelolaan ketatausahaan;
2. b.pengelolaan kerumahtanggaan; dan
3. c.penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PENGELOLAAN DAU

Pasal 7

DAU bersumber dari:

a.sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.hasil pengembangan DAU; dan
c.sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 8

(1)Pengelolaan DAU meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3715
(2)Pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diakuntansikan dan dilaporkan sebagai satu entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akuntansi dan pelaporan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tahun fiskal yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh BP DAU dengan menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana tahunan pengelolaan DAU.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerimaaan;
2. b.pengembangan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.biaya operasional BP DAU.
(3)Rencana strategis dan rencana tahunan pengelolaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.
(4)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 10

(1)Penerimaan DAU yang bersumber dari sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dana pokok DAU.
(2)Penerimaan DAU yang bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan dana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerimaan DAU yang bersumber dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan sesuai dengan ikrar peruntukan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.371 6

Pasal 11

DAU yang bersumber dari penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dicatat dan dibukukan.