DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); www.peraturan.go.id 2017, No.121
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor); www.peraturan.go.id 2017, No.121 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
(2)Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Pasal 2

Sekolah Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi menjalankan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2017, No.121

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua;
b.Jurusan;
c.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ Sekolah Tinggi, yang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan; www.peraturan.go.id 2017, No.121
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 8

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan.

Pasal 9

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan keagamaan Katolik.

Pasal 10

Jurusan Kateketik Pastoral merupakan Jurusan yang ada pada Sekolah Tinggi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); www.peraturan.go.id 2017, No.121
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor); www.peraturan.go.id 2017, No.121 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
(2)Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

Pasal 2

Sekolah Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi menjalankan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2017, No.121

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua;
b.Jurusan;
c.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan; www.peraturan.go.id 2017, No.121
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 8

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan.

Pasal 9

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan keagamaan Katolik.

Pasal 10

Jurusan Kateketik Pastoral merupakan Jurusan yang ada pada Sekolah Tinggi.