DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/659/M.KT.01/2017 mengenai Usulan Penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2018, No.164

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
(2)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan www.peraturan.go.id 2018, No.164 Islam dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

(1)Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Pasal 5

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.164

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/659/M.KT.01/2017 mengenai Usulan Penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
(2)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pendanaan penyelenggaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)Pengaturan mengenai pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja, statuta, dan peraturan pelaksanaan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.164