DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur ketentuan: a. ketentuan umum b. Kedudukan, tugas dan fungsi c. Organisasi d.Laporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2019, No.312

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 2019, No.312 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama.
2.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Agama yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3.Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Agama. 2019, No.312
7.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing pada Kementerian Agama.
9.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
10.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
11.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
12.Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Pemilihan Penyedia.
14.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk menfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15.Menteri adalah menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 2019, No.312
16.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
17.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 2

UKPBJ bertujuan menjamin Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 3

UKPBJ terdiri atas:

a.UKPBJ Kementerian; dan
b.UKPBJ PTKN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ PTKN berkedudukan pada unit struktural setingkat eselon III yang menyelenggarakan fungsi umum.

Pasal 5

(1)Sekretaris Jenderal membentuk koordinator wilayah pada kantor wilayah kementerian agama provinsi.
(2)Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Pengadaan Barang/Jasa pada:
1. a.kantor wilayah kementerian agama provinsi;
2. b.kantor kementerian agama kabupaten/kota;
3. c.balai penelitian dan pengembangan agama;
4. d.balai pendidikan dan pelatihan keagamaan;
5. e.asrama haji embarkasi; 2019, No.312
6. f.madrasah negeri; dan
7. g.satuan pendidikan keagamaan negeri.

Pasal 6

(1)UKPBJ bertugas mengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
1. a.penginventarisasian paket Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
3. c.penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
5. e.pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
6. f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
7. g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
8. h.membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
9. i.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
10. j.pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
11. k.advokasi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
12. l.pengelolaan LPSE.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, UKPBJ bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. 2019, No.312

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organ UKPBJ terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat; dan
3. c.Pokja Pemilihan.
(2)Bagan organ UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Personel organ UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh:

a.Sekretaris Jenderal untuk UKPBJ Kementerian dan koordinator wilayah; dan
b.Rektor/Ketua PTKN untuk UKPBJ PTKN.

Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh:

a.Kepala Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan Barang Milik Negara, dan Layanan Kesehatan Biro Umum untuk UKPBJ Kementerian; dan
b.pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada unit kerja struktural eselon III yang menyelenggarakan fungsi umum untuk UKPBJ PTKN.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 2019, No.312 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Agama.
2.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Agama yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3.Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah bagian dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari pengumuman sampai dengan menjawab sanggah.
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Agama.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian Agama. 2019, No.312
7.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
8.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing pada Kementerian Agama.
9.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
10.Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
11.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional pada Kementerian Agama yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Agama.
12.Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13.Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam Pemilihan Penyedia.
14.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk menfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15.Menteri adalah menteri yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 2019, No.312
16.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
17.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
18.Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian.

Pasal 2

UKPBJ bertujuan menjamin Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.

Pasal 3

UKPBJ terdiri atas:

a.UKPBJ Kementerian; dan
b.UKPBJ PTKN.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UKPBJ Kementerian berkedudukan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal.
(2)UKPBJ PTKN berkedudukan pada unit struktural setingkat eselon III yang menyelenggarakan fungsi umum.

Pasal 5

(1)Sekretaris Jenderal membentuk koordinator wilayah pada kantor wilayah kementerian agama provinsi.
(2)Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Pengadaan Barang/Jasa pada:
1. a.kantor wilayah kementerian agama provinsi;
2. b.kantor kementerian agama kabupaten/kota;
3. c.balai penelitian dan pengembangan agama;
4. d.balai pendidikan dan pelatihan keagamaan;
5. e.asrama haji embarkasi; 2019, No.312
6. f.madrasah negeri; dan
7. g.satuan pendidikan keagamaan negeri.

Pasal 6

(1)UKPBJ bertugas mengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi:
1. a.penginventarisasian paket Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
3. c.penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa;
4. d.penyiapan dan pengelolaan Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
5. e.pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
6. f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
7. g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
8. h.membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
9. i.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan;
10. j.pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
11. k.advokasi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
12. l.pengelolaan LPSE.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l, UKPBJ bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. 2019, No.312

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organ UKPBJ terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sekretariat; dan
3. c.Pokja Pemilihan.
(2)Bagan organ UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Personel organ UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh:

a.Sekretaris Jenderal untuk UKPBJ Kementerian dan koordinator wilayah; dan
b.Rektor/Ketua PTKN untuk UKPBJ PTKN.

Pasal 10

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat oleh:

a.Kepala Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan Barang Milik Negara, dan Layanan Kesehatan Biro Umum untuk UKPBJ Kementerian; dan
b.pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada unit kerja struktural eselon III yang menyelenggarakan fungsi umum untuk UKPBJ PTKN.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

ORGANISASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

ORGANISASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013