DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); www.peraturan.go.id 2016, No. 1407
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407
2.Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.
3.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
5.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
8.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum dan KLN adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada satuan kerja di Kementerian mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri (P3M).
(2)P3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemrakarsa dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pada bulan Oktober.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 6

(1)Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.daftar usulan judul;
2. b.latar belakang;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.pokok materi muatan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Pemrakarsa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Menteri diluar P3M.
(2)Pengajuan usul rancangan Peraturan Menteri diluar P3M disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407

Pasal 8

Rancangan Peraturan Menteri dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri yang tidak ditetapkan menjadi Peraturan Menteri, dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 9

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
(3)Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Menteri.
(4)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.
(5)Teknik penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Rancangan Peraturan Menteri disiapkan oleh Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada kepada www.peraturan.go.id 2016, No. 1407 Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.
(3)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan perubahan, pokok materi yang diatur, dan soft copy rancangan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); www.peraturan.go.id 2016, No. 1407
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407
2.Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan.
3.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
5.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
8.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum dan KLN adalah pejabat eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada satuan kerja di Kementerian mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.penetapan; dan
d.pengundangan. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri (P3M).
(2)P3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemrakarsa dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pada bulan Oktober.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.daftar usulan judul;
2. b.latar belakang;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.pokok materi muatan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Pemrakarsa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Menteri diluar P3M.
(2)Pengajuan usul rancangan Peraturan Menteri diluar P3M disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. www.peraturan.go.id 2016, No. 1407

Pasal 8

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 9

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
(2)Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
(3)Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Menteri.
(4)Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit eselon I.
(5)Teknik penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Rancangan Peraturan Menteri disiapkan oleh Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada kepada www.peraturan.go.id 2016, No. 1407 Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN.
(3)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan perubahan, pokok materi yang diatur, dan soft copy rancangan Peraturan Menteri.