DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; www.peraturan.go.id 2017, No.1511 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No.1511
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 685);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 685) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin www.peraturan.go.id 2017, No.1511 oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berbasis agama Hindu.

4.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 24A sampai dengan Pasal 24F, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 24B

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 24C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No.1511
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.

Pasal 24D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 24E

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 24F Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

5.Ketentuan Pasal 69 huruf b diubah, dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Organ Pertimbangan Institut terdiri atas:

a.Dewan Penyantun;
b.Senat; dan
c.Dihapus. www.peraturan.go.id 2017, No.1511
1. 6.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

7.Ketentuan Pasal 72 dihapus.
8.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No.1511
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 685);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 685) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Organisasi Institut terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

4.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 24A sampai dengan Pasal 24F, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 24B

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 24C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur. www.peraturan.go.id 2017, No.1511
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.

Pasal 24D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 24E

5.Ketentuan Pasal 69 huruf b diubah, dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Organ Pertimbangan Institut terdiri atas:

a.Dewan Penyantun;
b.Senat; dan
c.Dihapus. www.peraturan.go.id 2017, No.1511
1. 6.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

7.Ketentuan Pasal 72 dihapus.
8.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: