DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang a. ketentuan umum yang berisi penjelasan b. jenis dan bentuk kerja sama terdiri atas Kerja Sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri c. bentuk kerja sama terdiri dari kerja sama utama dan kerja sama teknis d. kerja sama dalam negeridapat dilakukan antara Kementerian dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan e. kerja Sama diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan, penyusunan, penandatangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan f. kerja Sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan pemerintah negara asing, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah dan lembaga pendidikan negara asing g. Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam Naskah Kerja Sama.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rneningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, jejaring, dan peran Kernenterian Agarna, perlu dilakukan kerja sarna dengan kementeriarr/Iernbaga dan lernbaga nonpemerintah dalarn negeri dan luar negeri;
b.bahwa untuk rnenyelenggarakan kerja sarna secara terencana, tertib, terkoordinasi, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu pengaturan rnengenai kerja sarna;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agarna tentang Penyelenggaraan Kerja Sarna pada Kernenterian Agama; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menirnbang PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANKERJA SAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sarna adalah kesepakatan bersama an tara 2 (dua) pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2.Naskah Kerja Sarna adalah dokumen yang memuat pokok pikiran atau teknis pelaksanaan Kerja Sarna yang diperjanjikan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BABI KETENTUANUMUM PENYELENGGARAANKERJA SAMAPADAKEMENTERIAN AGAMA. AGAMA TENTANGMENTER!PERATURAN MEMUTUSKAN: Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sarna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Pasal 6

(1)Bentuk Kerja Sarna utama sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 huruf a rnernuat pokok pikiran yang disepakati untuk dikerjasamakan.
(2)Bentuk Kerja Sarna utama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasa15 Bentuk Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.Kerja Sarna utarna; dan
2. b.Kerja Sarna teknis. Kerja Sarna terdiri atas:
3. a.Kerja Sarna dalarn negeri; dan
4. b.Kerja Sarna luar negeri. Pasa14 BABII JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA Pasal 3 Kerja Sarna diselenggarakan dengan tujuan rneningkatkan:
5. a.pernbangunan nasional;
6. b.pelaksanaan tugas dan fungsi Kernenterian;dan/ atau
7. c.jejarmg.

Pasal 2

Kerja Sarna diselenggarakan dengan prinsip:

a.kesetaraan;
b.saling menghormati; dan
c.rnernberikan manfaat dan menguntungkan.
1. 4.Menteri adalah rnenteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang agarna. Pasa19 Kerja Sarna dalam negeri dapat dilakukan antara Keinenteriandengan:
a.kementerian/lembaga;
b.pemerintah daerah;
c.badan usaha; dan
d.organisasi kemasyarakatan.

(1)Bentuk Kerja Sarna utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditindaklanjuti dengan Kerja Sarna teknis.
(2)Bentuk Kerja Sarna teknis sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan KerjaSarna utarna.

Pasal 7

(1)Bentuk Kerja Sarna teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat hak, kewajiban, tahapan, kegiatan, dan materi muatan lain yang disepakati dalarn pelaksanaan KerjaSarna utama.
(2)Bentuk Kerja Sarna teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn perjanjian Kerja Sarna atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan para pihak. Umum Pasalll
(1)Kerja Sarna dalarn bentuk Kerja Sarna utarna sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.Sekretaris Jenderal;
3. c.Direktur Jenderal;
4. d.Kepala Badan;
5. e.Inspektur Jenderal; atau
6. f.Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagarnaan negeri.
(2)Kerja Sarna dalarn bentuk Kerja Sarna teknis sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal;
2. b.Direktur Jenderal;
3. c.KepalaBadan;
4. d.Inspektur Jenderal;
5. e.Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagarnaan negen;
6. f.Kepala Biro, Kepala Pusat, atau Direktur pada unit eselon I;
7. g.Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi;

Pasal 10

Organisasi kernasyarakatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 9 huruf d harus rnernenuhi ketentuan:

a.bukan organisasi kernasyarakatan yang terlarang;
b.berbadan hukurn dari kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang hukurn dan hak asasi manusia atau rnerniliki surat keterangan terdaftar dari kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang dalarn negeri; dan
c.rnemilikisurnber pendanaan yang sah.

Pasal 14

Penyusunan Kerja Sarna dilaksanakan rneliputi tahapan:

a.telaahan; dan
b.pernbahasan.

Pasal 13

(1)Perencanaan Kerja Sarna dilakukan oleh pihak sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 11.
(2)Pihak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnenyusun rancangan Naskah Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2)dan Pasal 7 ayat (2).
1. a.perencanaan
2. b.penyusunan;
3. c.penandatanganan;
4. d.pelaksanaaan, pernantauan, dan evaluasi;
5. e.pelaporan.

Pasal 12

Kerja Sarna diselenggarakan rnelalui tahapan: r i, , J. Kepala Unit Pelaksana Teknis; atau

k.Kepala Madrasah Negeri atau kepala satuan pendidikan keagamaan negeri. Agama1.
h.Dekan, Direktur, atau Ketua Program Studi pada perguruan tinggi keagamaan negeri; Kepala Kantor Kernenterian KabupatenjKota; Para pihak melaksanakan Kerja Sarna sesuai dengan kesepakatan dalam Naskah Kerja Sarna secara bertanggung jawab.

Pasal 17

Paragraf 5 Pelaksanaan, Pernantauan, dan Evaluasi

Pasal 16

Naskah Kerja Sarna ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat yang terkait sesuai dengan tingkatannya.

c.materi Kerja Sarna.

(3)Kepala biro yang rnembidangi hukurn dan kerja sarna luar negeri rnelakukan pernbahasan rancangan Naskah Kerja Sarna dengan mengikutsertakan:
1. a.pengusul;
2. b.kernenterianjlernbaga terkait;
3. c.organisasi kernasyarakatan; danj atau
4. d.badan usaha. perundang-

Pasal 15

(1)Pihak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 11 rnengusulkan rancangan Naskah Kerja Sarna kepada Sekretaris Jenderal secara berjenjang.
(2)Sekretaris Jenderal rnenyarnpaikan kepada kepala biro yang rnernbidangi hukurn dan kerja sarna luar negeri untuk dilakukan telaahan terhadap rancangan Naskah Kerja Sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang rneliputi:
1. a.kemanfaatan dan relevansi;
2. b.konsistensi dengan peraturan Pasa121 Laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 paling sedikit mernuat:
3. a.pendahuluan;
4. b.pelaksanaan kegiatan;
5. c.realisasi anggaran;
6. d.evaluasi; dan /atau Pasa120
(1)Pihak yang melakukan Kerja Sarna melaporkan pelaksanaan Kerja Sarna kepada pimpinan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kerja Sarna berakhir. Paragraf6 Pelaporan Pasal 19 Selain para pihak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18, pernantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sarna dilakukan oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal;
2. b.Inspektur Jenderal;
3. c.Direktur Jenderal;
4. d.KepalaBadan;
5. e.Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agarna Provinsi; dan Zatau
6. f.Kepala Kantor KernenterianAgarnaKabupaterr/Kota.

Pasal 18

Para pihak rnelakukan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sarna:

a.secara sendiri atau bersarna-sarna; dan
b.sewaktu-waktu danj atau berkala. Pasa123

(1)Kerja Sarna luar negeri dalam bentuk Kerja Sarna utama dan/ atau teknis terdiri atas:
1. a.kerja sarna bilateral;
2. b.kerja sarna regional; dan
3. c.kerja sarna multilateral.
(2)Kerja Sarna luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan pada tingkat:
1. a.Kementerian;
2. b.unit eselon I;
3. c.unit eselon II pusat; dan
4. d.perguruan tinggi keagamaan negeri.
(3)Kerja Sarna luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri;
2. b.Sekretaris Jenderal;
3. c.Direktur Jenderal;
4. d.Kepala 8adan;
5. e.Inspektur Jendera1;
6. f.Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan negeri; dan Pasa122 Kerja Sarna luar negeri dapat dilaksanakan dengan:
7. a.pernerintah negara asing;
8. b.organisasi internasional;
9. c.organisasi internasional nonpernerintah; dan
10. d.lembaga pendidikan negara asing.
11. e.rekomendasi. Umum Pasa126
(1)Perencanaan Kerja Sarna dilakukan oleh pihak sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 23 ayat (3).
(2)Pihak sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) rnenyusun rancangan Naskah Kerja Sarna sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
1. a.perencanaan
2. b.penyusunan;
3. c.penandatanganan;
4. d.pelaksanaaan, pernantauan, dan evaluasi;
5. e.pelaporan.
(2)Penyelenggaraan Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kernenterian yang rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang luar negeri.
(3)Koordinasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…