DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2015

Nomor: 41
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Petugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji www.peraturan.go.id 2015, No.1041 2 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142);

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1041 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUGAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang dilakukan oleh petugas pengawasan.
2.Petugas Pengawasan adalah aparatur kementerian/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
3.Pengawasan Internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4.Pengawasan Eksternal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), dan unsur pengawasan eksternal lainnya bila diperlukan.
5.Menteri adalah Menteri Agama.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 4

BAB II

KUOTA PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Kuota bagi Petugas Pengawasan paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas haji.
(2)Dalam hal kuota petugas haji digunakan seluruhnya oleh petugas yang menyertai jemaah haji (Petugas Kloter) dan petugas PPIH Arab Saudi (Petugas Non Kloter) maka kuota petugas pengawasan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Besaran jumlah kuota masing-masing pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

UNSUR PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Unsur Petugas Pengawasan terdiri dari Petugas Pengawasan Internal Pemerintah dan Petugas Pengawasan Eksternal.
(2)Petugas Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari:
1. a.Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. b.Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. c.Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
4. d.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(3)Dalam hal diperlukan, Petugas Pengawasan Internal Pemerintah dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian terkait.
(4)Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(5)Petugas Pengawasan Eksternal terdiri dari:
1. a.DPR RI;
2. b.DPD RI;
3. c.BPK RI;
4. d.KPHI; dan
5. e.unsur pengawasan eksternal lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 5

BAB IV

SYARAT PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Persyaratan sebagai Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagai berikut:
1. a.menduduki jabatan sebagai Pimpinan, Pejabat Struktural, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor;
2. b.ruang lingkup tugasnya di bidang pengawasan;
3. c.ditunjuk sebagai tim pengawas oleh Pimpinan, melalui sekretariat instansi yang bersangkutan; dan
4. d.diutamakan yang memahami tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
(2)Persyaratan Petugas Pengawasan Eksternal sebagai berikut:
1. a.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur DPR RI: 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPR RI; 2) menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPR RI yang membidangi agama; 3) pegawai unsur Sekretariat DPR RI yang membidangi agama; 4) Sekretaris/Staf Ahli Pimpinan DPR RI; dan 5) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan DPR RI;
2. b.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur DPD RI: 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPD RI; 2) menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota Komite DPD RI yang membidangi agama; 3) pegawai unsur Sekretariat DPD RI yang membidangi agama; 4) Sekretaris/Staf Ahli Pimpinan DPD RI; dan 5) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan DPD RI.
3. c.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur BPK RI : 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan, Pejabat Struktural, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor; 2) ditunjuk sebagai tim pengawas oleh Pimpinan BPK RI; 3) diutamakan yang memahami tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan arab Saudi; dan 4) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan BPK RI. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 6
4. d.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur KPHI: 1) menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil ketua, dan/atau Anggota/Sekretariat KPHI; dan 2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua KPHI.
5. e.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur Pengawas Eksternal lainnya; 1) menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil ketua, dan/atau Anggota/Sekretariat; dan 2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Mekanisme penetapan Petugas Pengawasan diatur sebagai berikut:
1. a.Pimpinan Kementerian/Lembaga, melalui Sekretariat Kementerian/Lembaga yang bersangkutan mengusulkan calon petugas pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
2. b.Menteri menetapkan petugas pengawasan dengan mempertimbangkan usulan dari Kementerian/Lembaga berdasarkan asas proporsionalitas dan akuntabilitas setelah mendapat pertimbangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
3. c.penetapan petugas pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk proses penyelesaian dokumen perjalanan haji sebagai Petugas Pengawasan;
4. d.daftar nama Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri didaftarkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor porsi.
(2)Kuota Petugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagi dengan komposisi Petugas Pengawasan Internal sebanyak 40% (Empat Puluh Persen) dan Petugas Pengawasan Eksternal sebanyak 60% (Enam Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan Petugas Pengawasan.
(3)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memberikan pertimbangan terhadap jumlah Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.peraturan.go.id 2015, No.1041 7

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan Menteri dan mendapatkan nomor porsi berhak untuk mendapatkan:
1. a.Barcode dan visa sebagai Petugas Pengawasan Penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan;
2. b.pelayanan berupa proses penyelesaian dan pemvisaan dokumen perjalanan haji sebagai Petugas Pengawasan;
3. c.pelayanan selama di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; dan
4. d.bantuan akses untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas pengawasan selama operasional penyelenggaraan ibadah haji.
(2)Pemberian fasilitas layanan selama berada di Arafah, Mudzalifah, dan Mina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kementerian Agama.

Pasal 7

Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan mendapatkan nomor porsi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.bertanggung jawab atas penyediaan tiket untuk penerbangan keberangkatan dari Tanah Air dan kepulangan dari Arab Saudi;
b.bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang akan dipergunakan selama berada di Arab Saudi;
c.menyampaikan rencana kerja dan prosedur kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji selama di Arab Saudi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
d.menyampaikan laporan hasil pengawasan ibadah haji selama di Arab Saudi kepada Menteri dan salinannya kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGGUNAAN FASILITAS

Pasal 8

Petugas Pengawasan dapat menggunakan fasilitas akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang disediakan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi dengan cara memberikan kontribusi biaya atau membayar, dengan ketentuan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015, No.1041 8

a.membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
b.tersedia fasilitas yang diperlukan; dan
c.membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mengisi formulir Surat Pernyataan yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Haji Indonesia.

BAB VIII

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 9

Pemberangkatan dan Pemulangan Petugas Pengawasan menggunakan penerbangan umum, yang pembebanan biayanya serta proses keberangkatan dan kepulangannya menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Penetapan Petugas Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita www.peraturan.go.id 2015, No.1041 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUGAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang dilakukan oleh petugas pengawasan.
2.Petugas Pengawasan adalah aparatur kementerian/lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
3.Pengawasan Internal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4.Pengawasan Eksternal adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), dan unsur pengawasan eksternal lainnya bila diperlukan.
5.Menteri adalah Menteri Agama.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 4

BAB II

KUOTA PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Kuota bagi Petugas Pengawasan paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas haji.
(2)Dalam hal kuota petugas haji digunakan seluruhnya oleh petugas yang menyertai jemaah haji (Petugas Kloter) dan petugas PPIH Arab Saudi (Petugas Non Kloter) maka kuota petugas pengawasan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
(3)Besaran jumlah kuota masing-masing pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

UNSUR PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Unsur Petugas Pengawasan terdiri dari Petugas Pengawasan Internal Pemerintah dan Petugas Pengawasan Eksternal.
(2)Petugas Pengawasan Internal Pemerintah terdiri dari:
1. a.Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
2. b.Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. c.Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
4. d.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(3)Dalam hal diperlukan, Petugas Pengawasan Internal Pemerintah dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian terkait.
(4)Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
(5)Petugas Pengawasan Eksternal terdiri dari:
1. a.DPR RI;
2. b.DPD RI;
3. c.BPK RI;
4. d.KPHI; dan
5. e.unsur pengawasan eksternal lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 5

BAB IV

SYARAT PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Persyaratan sebagai Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagai berikut:
1. a.menduduki jabatan sebagai Pimpinan, Pejabat Struktural, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor;
2. b.ruang lingkup tugasnya di bidang pengawasan;
3. c.ditunjuk sebagai tim pengawas oleh Pimpinan, melalui sekretariat instansi yang bersangkutan; dan
4. d.diutamakan yang memahami tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
(2)Persyaratan Petugas Pengawasan Eksternal sebagai berikut:
1. a.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur DPR RI: 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPR RI; 2) menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPR RI yang membidangi agama; 3) pegawai unsur Sekretariat DPR RI yang membidangi agama; 4) Sekretaris/Staf Ahli Pimpinan DPR RI; dan 5) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan DPR RI;
2. b.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur DPD RI: 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPD RI; 2) menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota Komite DPD RI yang membidangi agama; 3) pegawai unsur Sekretariat DPD RI yang membidangi agama; 4) Sekretaris/Staf Ahli Pimpinan DPD RI; dan 5) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan DPD RI.
3. c.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur BPK RI : 1) menduduki jabatan sebagai Pimpinan, Pejabat Struktural, dan/atau Pejabat Fungsional Auditor; 2) ditunjuk sebagai tim pengawas oleh Pimpinan BPK RI; 3) diutamakan yang memahami tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan arab Saudi; dan 4) ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan BPK RI. www.peraturan.go.id 2015, No.1041 6
4. d.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur KPHI: 1) menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil ketua, dan/atau Anggota/Sekretariat KPHI; dan 2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua KPHI.
5. e.Syarat Petugas Pengawasan dari unsur Pengawas Eksternal lainnya; 1) menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil ketua, dan/atau Anggota/Sekretariat; dan 2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Mekanisme penetapan Petugas Pengawasan diatur sebagai berikut:
1. a.Pimpinan Kementerian/Lembaga, melalui Sekretariat Kementerian/Lembaga yang bersangkutan mengusulkan calon petugas pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
2. b.Menteri menetapkan petugas pengawasan dengan mempertimbangkan usulan dari Kementerian/Lembaga berdasarkan asas proporsionalitas dan akuntabilitas setelah mendapat pertimbangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
3. c.penetapan petugas pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk proses penyelesaian dokumen perjalanan haji sebagai Petugas Pengawasan;
4. d.daftar nama Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri didaftarkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor porsi.
(2)Kuota Petugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibagi dengan komposisi Petugas Pengawasan Internal sebanyak 40% (Empat Puluh Persen) dan Petugas Pengawasan Eksternal sebanyak 60% (Enam Puluh Persen) dari jumlah keseluruhan Petugas Pengawasan.
(3)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memberikan pertimbangan terhadap jumlah Petugas Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). www.peraturan.go.id 2015, No.1041 7

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan Menteri dan mendapatkan nomor porsi berhak untuk mendapatkan:
1. a.Barcode dan visa sebagai Petugas Pengawasan Penyelenggaraan ibadah haji tahun yang bersangkutan;
2. b.pelayanan berupa proses penyelesaian dan pemvisaan dokumen perjalanan haji sebagai Petugas Pengawasan;
3. c.pelayanan selama di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; dan
4. d.bantuan akses untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas pengawasan selama operasional penyelenggaraan ibadah haji.
(2)Pemberian fasilitas layanan selama berada di Arafah, Mudzalifah, dan Mina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan oleh Kementerian Agama.

Pasal 7

Petugas Pengawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan mendapatkan nomor porsi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.bertanggung jawab atas penyediaan tiket untuk penerbangan keberangkatan dari Tanah Air dan kepulangan dari Arab Saudi;
b.bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi yang akan dipergunakan selama berada di Arab Saudi;
c.menyampaikan rencana kerja dan prosedur kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji selama di Arab Saudi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
d.menyampaikan laporan hasil pengawasan ibadah haji selama di Arab Saudi kepada Menteri dan salinannya kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

PENGGUNAAN FASILITAS

Pasal 8

a.membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
b.tersedia fasilitas yang diperlukan; dan
c.membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan mengisi formulir Surat Pernyataan yang telah disediakan oleh Kantor Urusan Haji Indonesia.