DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017

Nomor: 42
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No.1524 Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang www.peraturan.go.id 2017, No.1524 Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
2.Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang selanjutnya disebut MAN Insan Cendekia adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik.
3.Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

MAN Insan Cendekia berada di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 3

MAN Insan Cendekia bertugas melaksanakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MAN Insan Cendekia menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan kegiatan dan anggaran;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
d.penyelenggaraan kerja sama dan sinergi lintas sektoral;
e.pengelolaan unit asrama, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit kewirausahaan, unit penjaminan mutu, dan unit penunjang lainnya; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organ MAN Insan Cendekia terdiri atas:
1. a.Kepala Madrasah;
2. b.wakil Kepala Madrasah;
3. c.urusan tata usaha;
4. d.unit penunjang Madrasah; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi MAN Insan Cendekia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 6

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin madrasah.

Pasal 7

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Madrasah dibantu oleh 5 (lima) wakil Kepala Madrasah.
(2)Wakil Kepala Madrasah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil Kepala Madrasah.
(3)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wakil Kepala Madrasah bidang:
1. a.akademik;
2. b.kesiswaan;
3. c.keasramaan;
4. d.hubungan masyarakat; dan
5. e.sarana prasarana. www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 9

(1)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan akademik.
(2)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan kesiswaan.
(3)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan keasramaan.
(4)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan hubungan masyarakat.
(5)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Pengangkatan dan uraian tugas wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Madrasah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran www.peraturan.go.id 2017, No.1524 Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang www.peraturan.go.id 2017, No.1524 Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
2.Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang selanjutnya disebut MAN Insan Cendekia adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, diselenggarakan pada jenjang menengah, berbasis asrama, dan mengembangkan keunggulan akademik.
3.Kepala Madrasah adalah pemimpin Madrasah.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

MAN Insan Cendekia berada di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 3

MAN Insan Cendekia bertugas melaksanakan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MAN Insan Cendekia menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan kegiatan dan anggaran;
b.penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum dengan kekhasan agama Islam serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
d.penyelenggaraan kerja sama dan sinergi lintas sektoral;
e.pengelolaan unit asrama, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit kewirausahaan, unit penjaminan mutu, dan unit penunjang lainnya; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organ MAN Insan Cendekia terdiri atas:
1. a.Kepala Madrasah;
2. b.wakil Kepala Madrasah;
3. c.urusan tata usaha;
4. d.unit penunjang Madrasah; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi MAN Insan Cendekia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 6

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin madrasah.

Pasal 7

Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Madrasah dibantu oleh 5 (lima) wakil Kepala Madrasah.
(2)Wakil Kepala Madrasah merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil Kepala Madrasah.
(3)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wakil Kepala Madrasah bidang:
1. a.akademik;
2. b.kesiswaan;
3. c.keasramaan;
4. d.hubungan masyarakat; dan
5. e.sarana prasarana. www.peraturan.go.id 2017, No.1524

Pasal 9

(1)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan akademik.
(2)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan kesiswaan.
(3)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan keasramaan.
(4)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan hubungan masyarakat.
(5)Wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertugas membantu Kepala Madrasah dalam urusan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Pengangkatan dan uraian tugas wakil Kepala Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Madrasah.