DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016

Nomor: 43
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No.1556
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1919); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Simdiklat adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing pada Kementerian Agama.
3.Peserta Diklat adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Pegawai Negeri Sipil.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah pengelola Simdiklat.
6.Badan Litbang dan Diklat adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
7.Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
8.Admin Pusat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Kementerian Agama.
9.Admin Pusdiklat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Pusdiklat.
10.Admin Balai adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1556
11.Admin Panitia adalah anggota panitia Diklat yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan.
12.Admin Unit adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola Simdiklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada unit masing-masing.

Pasal 2

Simdiklat bertujuan untuk:

a.memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatan;
b.mendeteksi ASN yang belum dan/atau sudah pernah mengikuti Diklat secara lebih akurat dan cepat; dan
c.meningkatkan kualitas pelayanan Diklat.

BAB II

UNIT PENGELOLA DAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Unit Pengelola Simdiklat terdiri dari:

a.unit eselon I pusat;
b.perguruan tinggi keagamaan negeri;
c.kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
d.kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota; dan
e.unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.

Pasal 4

Admin Simdiklat terdiri dari:

a.Admin Pusat;
b.Admin Pusdiklat;
c.Admin Balai;
d.Admin Panitia; dan
e.Admin Unit. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

Pasal 5

(1)Kepala Badan Litbang dan Diklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Kementerian Agama.
(2)Kepala Badan Litbang dan Diklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusat.
(3)Admin Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan impelementasi Simdiklat pada unit Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Simdiklat; dan
3. c.melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi Simdiklat.

Pasal 6

(1)Kepala Pusdiklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Pusdiklat.
(2)Kepala Pusdiklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusdiklat.
(3)Admin Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan data semua program Diklat;
2. b.membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat;
3. c.memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Pusdiklat;
4. d.memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional;
5. e.memastikan calon peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir;
6. f.mengupload surat panggilan Diklat; dan
7. g.menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.1556
(4)Kepala Badan Litbang dan Diklat menetapkan Admin Pusdiklat atas usulan Kepala Pusdiklat.

Pasal 7

(1)Kepala Balai Diklat Keagamaan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Balai Diklat Keagamaan.
(2)Kepala Balai Diklat Keagamaan menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Balai.
(3)Admin Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan data semua program Diklat;
2. b.melakukan pemutakhiran database ASN Kementerian Agama;
3. c.membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat;
4. d.memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan;
5. e.memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional;
6. f.menentukan secara proporsional alokasi jumlah Peserta Diklat berdasarkan jumlah data pegawai yang belum pernah ikut Diklat di setiap satuan kerja pada Kementerian Agama;
7. g.memastikan calon Peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir;
8. h.mengupload surat panggilan Diklat; dan
9. i.menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat.
(4)Kepala Badan Litbang dan Diklat menetapkan Admin Balai atas usulan Kepala Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

Pasal 8

(1)Kepala Pusdiklat menetapkan kepanitiaan pelaksanaan Diklat.
(2)Kepala Pusdiklat menetapkan panitia diklat sebagai Admin Panitia.
(3)Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan jadwal dan data mata Diklat;
2. b.memasukkan dan mencetak biodata narasumber;
3. c.mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai;
4. d.mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat;
5. e.mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual;
6. f.mencetak daftar hadir Peserta Diklat;
7. g.memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber;
8. h.memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia;
9. i.memasukkan data nilai Peserta Diklat;
10. j.mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat;
11. k.mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Pasal 9

(1)Kepala Balai menetapkan kepanitiaan pelaksanaan Diklat.
(2)Kepala Balai menetapkan panitia Diklat sebagai Admin Panitia.
(3)Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan jadwal dan data mata Diklat; www.peraturan.go.id 2016, No.1556
2. b.memasukkan dan mencetak biodata narasumber;
3. c.mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai;
4. d.mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat;
5. e.mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual;
6. f.mencetak daftar hadir Peserta Diklat;
7. g.memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber;
8. h.memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia;
9. i.memasukkan data nilai Peserta Diklat;
10. j.mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat;
11. k.mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Pasal 10

(1)Unit Pengelola Simdiklat memiliki tugas:
1. a.menetapkan 1 (satu) orang Admin Unit; dan
2. b.menggunakan Simdiklat untuk registrasi online, dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Admin Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan pemutakhiran database pegawai di wilayah kerjanya;
2. b.menyiapkan data Peserta Diklat;
3. c.meregistrasikan Peserta Diklat yang ditetapkan pimpinan secara online melalui Simdiklat; dan
4. d.mencetak biodata calon Peserta Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2016, No.1556
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1919); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KEMENTERIAN AGAMA. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Simdiklat adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi pegawai sesuai persyaratan jabatan masing-masing pada Kementerian Agama.
3.Peserta Diklat adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- Pegawai Negeri Sipil.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Administrator yang selanjutnya disebut Admin adalah pengelola Simdiklat.
6.Badan Litbang dan Diklat adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan.
7.Pusdiklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
8.Admin Pusat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Kementerian Agama.
9.Admin Pusdiklat adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Pusdiklat.
10.Admin Balai adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk membantu pengelolaan Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1556
11.Admin Panitia adalah anggota panitia Diklat yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada Pusdiklat atau Balai Diklat Keagamaan.
12.Admin Unit adalah petugas yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola Simdiklat untuk membantu dalam pengelolaan Simdiklat pada unit masing-masing.

Pasal 2

Simdiklat bertujuan untuk:

a.memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatan;
b.mendeteksi ASN yang belum dan/atau sudah pernah mengikuti Diklat secara lebih akurat dan cepat; dan
c.meningkatkan kualitas pelayanan Diklat.

BAB II

UNIT PENGELOLA DAN ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Unit Pengelola Simdiklat terdiri dari:

a.unit eselon I pusat;
b.perguruan tinggi keagamaan negeri;
c.kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
d.kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota; dan
e.unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama.

Pasal 4

Admin Simdiklat terdiri dari:

a.Admin Pusat;
b.Admin Pusdiklat;
c.Admin Balai;
d.Admin Panitia; dan
e.Admin Unit. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

Pasal 5

(1)Kepala Badan Litbang dan Diklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Kementerian Agama.
(2)Kepala Badan Litbang dan Diklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusat.
(3)Admin Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pembinaan impelementasi Simdiklat pada unit Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan;
2. b.melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Simdiklat; dan
3. c.melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran aplikasi Simdiklat.

Pasal 6

(1)Kepala Pusdiklat bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Pusdiklat.
(2)Kepala Pusdiklat menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Pusdiklat.
(3)Admin Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan data semua program Diklat;
2. b.membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat;
3. c.memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Pusdiklat;
4. d.memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional;
5. e.memastikan calon peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir;
6. f.mengupload surat panggilan Diklat; dan
7. g.menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.1556
(4)Kepala Badan Litbang dan Diklat menetapkan Admin Pusdiklat atas usulan Kepala Pusdiklat.

Pasal 7

(1)Kepala Balai Diklat Keagamaan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Simdiklat tingkat Balai Diklat Keagamaan.
(2)Kepala Balai Diklat Keagamaan menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Admin Balai.
(3)Admin Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan data semua program Diklat;
2. b.melakukan pemutakhiran database ASN Kementerian Agama;
3. c.membuat username dan password bagi pengguna Simdiklat;
4. d.memonitor administrasi kediklatan dalam Simdiklat pada Balai Diklat Keagamaan;
5. e.memasukkan data alokasi jumlah Peserta Diklat yang sudah ditetapkan secara proporsional;
6. f.menentukan secara proporsional alokasi jumlah Peserta Diklat berdasarkan jumlah data pegawai yang belum pernah ikut Diklat di setiap satuan kerja pada Kementerian Agama;
7. g.memastikan calon Peserta Diklat yang telah diregistrasikan secara online oleh Admin Unit yang belum pernah mengikuti Diklat selama 4 (empat) tahun terakhir;
8. h.mengupload surat panggilan Diklat; dan
9. i.menyiapkan data perencanaan Diklat tahun selanjutnya, berdasarkan data jumlah ASN dan data jumlah alumni Diklat.
(4)Kepala Badan Litbang dan Diklat menetapkan Admin Balai atas usulan Kepala Balai Diklat Keagamaan. www.peraturan.go.id 2016, No.1556

Pasal 8

(1)Kepala Pusdiklat menetapkan kepanitiaan pelaksanaan Diklat.
(2)Kepala Pusdiklat menetapkan panitia diklat sebagai Admin Panitia.
(3)Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan jadwal dan data mata Diklat;
2. b.memasukkan dan mencetak biodata narasumber;
3. c.mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai;
4. d.mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat;
5. e.mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual;
6. f.mencetak daftar hadir Peserta Diklat;
7. g.memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber;
8. h.memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia;
9. i.memasukkan data nilai Peserta Diklat;
10. j.mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat;
11. k.mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Pasal 9

(1)Kepala Balai menetapkan kepanitiaan pelaksanaan Diklat.
(2)Kepala Balai menetapkan panitia Diklat sebagai Admin Panitia.
(3)Admin Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.memasukkan jadwal dan data mata Diklat; www.peraturan.go.id 2016, No.1556
2. b.memasukkan dan mencetak biodata narasumber;
3. c.mendaftarkan calon Peserta Diklat, jika terjadi penggantian Peserta Diklat pada hari pelaksanaan Diklat dimulai;
4. d.mencetak tanda pengenal dan biodata Peserta Diklat;
5. e.mengabsen Peserta Diklat dengan menggunakan barcode maupun absen manual;
6. f.mencetak daftar hadir Peserta Diklat;
7. g.memasukkan data penilaian peserta terhadap narasumber;
8. h.memasukkan data penilaian peserta terhadap panitia;
9. i.memasukkan data nilai Peserta Diklat;
10. j.mencetak rekapitulasi nilai narasumber, panitia, dan Peserta Diklat;
11. k.mencetak Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.memperbarui status kelulusan Peserta Diklat.

Pasal 10

(1)Unit Pengelola Simdiklat memiliki tugas:
1. a.menetapkan 1 (satu) orang Admin Unit; dan
2. b.menggunakan Simdiklat untuk registrasi online, dan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Admin Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.melakukan pemutakhiran database pegawai di wilayah kerjanya;
2. b.menyiapkan data Peserta Diklat;
3. c.meregistrasikan Peserta Diklat yang ditetapkan pimpinan secara online melalui Simdiklat; dan
4. d.mencetak biodata calon Peserta Diklat. www.peraturan.go.id 2016, No.1556