DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022

Nomor: 43
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2022, No.904

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1525); dan
b.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.904
1. 1.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

2.Pasal 23 dihapus.
3.Pasal 23A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Biro AUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

6.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2022, No.904
1. 8.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 34 dihapus.
10.Pasal 35 dihapus.
11.Pasal 36 dihapus.
12.Pasal 37 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Biro PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

14.Pasal 41 dihapus.
15.Pasal 42 dihapus.
16.Pasal 43 dihapus.
17.Pasal 44 dihapus.
18.Pasal 45 dihapus.
19.Pasal 46 dihapus.
20.Pasal 47 dihapus.
21.Pasal 48 dihapus.
22.Pasal 49 dihapus.
23.Pasal 50 dihapus.
24.Pasal 51 dihapus.
25.Pasal 52 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.904
26.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas:

a.Bagian Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 27.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

28.Pasal 59 dihapus.
29.Pasal 60 dihapus.
30.Pasal 61 dihapus.
31.Pasal 62 dihapus.
32.Pasal 63 dihapus.
33.Pasal 64 dihapus.
34.Pasal 65 dihapus.
35.Pasal 66 dihapus.
36.Pasal 67 dihapus.
37.Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 38.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1525); dan
b.Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.904
1. 1.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

2.Pasal 23 dihapus.
3.Pasal 23A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Biro AUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

6.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2022, No.904
1. 8.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 34 dihapus.
10.Pasal 35 dihapus.
11.Pasal 36 dihapus.
12.Pasal 37 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Biro PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

14.Pasal 41 dihapus.
15.Pasal 42 dihapus.
16.Pasal 43 dihapus.
17.Pasal 44 dihapus.
18.Pasal 45 dihapus.
19.Pasal 46 dihapus.
20.Pasal 47 dihapus.
21.Pasal 48 dihapus.
22.Pasal 49 dihapus.
23.Pasal 50 dihapus.
24.Pasal 51 dihapus.
25.Pasal 52 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.904
26.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas:

a.Bagian Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 27.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

28.Pasal 59 dihapus.
29.Pasal 60 dihapus.
30.Pasal 61 dihapus.
31.Pasal 62 dihapus.
32.Pasal 63 dihapus.
33.Pasal 64 dihapus.
34.Pasal 65 dihapus.
35.Pasal 66 dihapus.
36.Pasal 67 dihapus.
37.Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 38.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: