DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2022

Nomor: 46
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten; www.peraturan.go.id 2022, No.907 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.907
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus.
3.Pasal 25A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

6.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2022, No.907
1. 8.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 44 dihapus.
10.Pasal 45 dihapus.
11.Pasal 46 dihapus.
12.Pasal 47 dihapus.
13.Pasal 48 dihapus.
14.Pasal 49 dihapus.
15.Pasal 50 dihapus.
16.Pasal 51 dihapus.
17.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 18.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

19.Pasal 58 dihapus.
20.Pasal 59 dihapus.
21.Pasal 60 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.907
22.Pasal 61 dihapus.
23.Pasal 62 dihapus.
24.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 25.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

26.Pasal 71A dihapus.
27.Pasal 72 dihapus.
28.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1567), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.907
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus.
3.Pasal 25A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

6.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa. www.peraturan.go.id 2022, No.907
1. 8.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 44 dihapus.
10.Pasal 45 dihapus.
11.Pasal 46 dihapus.
12.Pasal 47 dihapus.
13.Pasal 48 dihapus.
14.Pasal 49 dihapus.
15.Pasal 50 dihapus.
16.Pasal 51 dihapus.
17.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 18.Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

19.Pasal 58 dihapus.
20.Pasal 59 dihapus.
21.Pasal 60 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.907
22.Pasal 61 dihapus.
23.Pasal 62 dihapus.
24.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 25.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

26.Pasal 71A dihapus.
27.Pasal 72 dihapus.
28.Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 68

Pasal 71

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 54

Pasal 57

Pasal 68

Pasal 71

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2023