DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2017

Nomor: 47
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1700 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1700 Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1739);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
2.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3.Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4.Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji.
5.Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH.
6.Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai www.peraturan.go.id 2017, No.1700 manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban PPDH.
7.Pengelolaan Keuangan Operasional Haji yang selanjutnya disingkat PKOH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan serta pertanggungjawaban atas anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memeroleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
10.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Dana Haji.
11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran Dana Haji.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi mengenai permintaan pembayaran tagihan kepada KPA.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan Dana Haji.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan Dana Haji. www.peraturan.go.id 2017, No.1700
15.Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang dalam pengelolaan Dana Haji.
16.Bagan Akun Standar adalah daftar yang memuat akun buku besar yang berisi klasifikasi aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban.
17.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditetapkan oleh Menteri.
19.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
21.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
22.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
23.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
24.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis asrama haji.
25.Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Haji berasaskan:

a.syariat Islam;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.profesional;
e.efektif;
f.efisien; dan
g.akuntabel. www.peraturan.go.id 2017, No.1700

Pasal 3

Pengelolaan Dana Haji bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Dana Haji.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Haji terdiri atas:

a.pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH;
b.pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH;
c.pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH;
d.pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain; dan
e.pengeluaran untuk biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB II

DANA HAJI

Pasal 5

(1)Direktorat Jenderal ditetapkan sebagai entitas pengelola Dana Haji.
(2)Entitas pengelola Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji.
(3)Kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana www.peraturan.go.id 2017, No.1700 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk unit akuntansi.
(2)Unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unit akuntansi setoran BPIH;
2. b.unit akuntasi PPDH;
3. c.unit akuntasi PKOH; dan
4. d.unit akuntansi Dana Haji.
(3)Unit akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan dari unit akuntansi Setoran BPIH, unit akuntansi PPDH, dan unit akuntansi PKOH.

Pasal 7

Satuan kerja pengelola Dana Haji terdiri atas:

a.Direktorat Jenderal;
b.Kantor Wilayah;
c.Kantor Kementerian Agama;
d.Kantor Urusan Haji; dan
e.Unit Pelaksana Teknis;

Pasal 8

(1)Pengelolaan Dana Haji dilaksanakan dengan menyusun perencanaan yang meliputi pemanfaatan dan penggunaan setoran awal dan setoran lunas BPIH, serta penggunaan nilai manfaat Dana Haji.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap tahun fiskal. www.peraturan.go.id 2017, No.1700

Pasal 9

(1)Penerimaan Dana Haji berasal dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, nilai manfaat Dana Haji, serta penerimaan lain-lain.
(2)Penerimaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Pasal 10

Pengeluaran Dana Haji dilakukan untuk membayar:

a.operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.pengembangan setoran BPIH dan/atau nilai manfaat Dana Haji;
c.pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH khusus jemaah haji batal;
d.pembayaran pengeluaran setoran BPIH khusus ke penyelenggara ibadah haji khusus
e.pengembalian selisih BPIH; dan
f.penyetoran sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 11

(1)Pengembangan Dana Haji dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip:
1. a.jaminan keamanan;
2. b.kehati-hatian;
3. c.nilai manfaat; dan
4. d.likuiditas. www.peraturan.go.id 2017, No.1700
(2)Pengembangan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.membeli surat berharga syariah negara;
2. b.membeli surat utang negara; dan/atau
3. c.menempatkan dalam bentuk deposito berjangka syariah.
(3)Penempatan dalam bentuk deposito berjangka syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria:
1. a.mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan;
2. b.kinerja bank cukup sehat berdasarkan penilaian; dan
3. c.memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo dan/atau dibutuhkan dananya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1700 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No.1700 Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1739);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANA HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
2.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3.Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4.Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji.
5.Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH.
6.Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai www.peraturan.go.id 2017, No.1700 manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban PPDH.
7.Pengelolaan Keuangan Operasional Haji yang selanjutnya disingkat PKOH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pengawasan, akuntansi, dan pelaporan serta pertanggungjawaban atas anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memeroleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material serta akibat yang ditimbulkan.
10.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Dana Haji.
11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran Dana Haji.
12.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi mengenai permintaan pembayaran tagihan kepada KPA.
13.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan Dana Haji.
14.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum haji atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum haji untuk mencairkan Dana Haji. www.peraturan.go.id 2017, No.1700
15.Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang dalam pengelolaan Dana Haji.
16.Bagan Akun Standar adalah daftar yang memuat akun buku besar yang berisi klasifikasi aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban.
17.Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
18.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditetapkan oleh Menteri.
19.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
20.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
21.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
22.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
23.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
24.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis asrama haji.
25.Kantor Urusan Haji adalah kantor urusan haji di Jeddah.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Haji berasaskan:

a.syariat Islam;
b.keadilan;
c.manfaat;
d.profesional;
e.efektif;
f.efisien; dan
g.akuntabel. www.peraturan.go.id 2017, No.1700

Pasal 3

Pengelolaan Dana Haji bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan nilai manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Dana Haji.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Haji terdiri atas:

a.pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH;
b.pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH;
c.pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH;
d.pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain; dan
e.pengeluaran untuk biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB II

DANA HAJI

Pasal 5

(1)Direktorat Jenderal ditetapkan sebagai entitas pengelola Dana Haji.
(2)Entitas pengelola Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji.
(3)Kewajiban penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pengelolaan Dana Haji sebagaimana www.peraturan.go.id 2017, No.1700 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibentuk unit akuntansi.
(2)Unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unit akuntansi setoran BPIH;
2. b.unit akuntasi PPDH;
3. c.unit akuntasi PKOH; dan
4. d.unit akuntansi Dana Haji.
(3)Unit akuntansi Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit akuntansi yang menggabungkan laporan keuangan dari unit akuntansi Setoran BPIH, unit akuntansi PPDH, dan unit akuntansi PKOH.

Pasal 7

Satuan kerja pengelola Dana Haji terdiri atas:

a.Direktorat Jenderal;
b.Kantor Wilayah;
c.Kantor Kementerian Agama;
d.Kantor Urusan Haji; dan
e.Unit Pelaksana Teknis;

Pasal 8

(1)Pengelolaan Dana Haji dilaksanakan dengan menyusun perencanaan yang meliputi pemanfaatan dan penggunaan setoran awal dan setoran lunas BPIH, serta penggunaan nilai manfaat Dana Haji.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap tahun fiskal. www.peraturan.go.id 2017, No.1700

Pasal 9

(1)Penerimaan Dana Haji berasal dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, nilai manfaat Dana Haji, serta penerimaan lain-lain.
(2)Penerimaan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang tahun.

Pasal 10

Pengeluaran Dana Haji dilakukan untuk membayar:

a.operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b.pengembangan setoran BPIH dan/atau nilai manfaat Dana Haji;
c.pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH khusus jemaah haji batal;
d.pembayaran pengeluaran setoran BPIH khusus ke penyelenggara ibadah haji khusus
e.pengembalian selisih BPIH; dan
f.penyetoran sisa operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 11

(1)Pengembangan Dana Haji dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan prinsip:
1. a.jaminan keamanan;
2. b.kehati-hatian;
3. c.nilai manfaat; dan
4. d.likuiditas. www.peraturan.go.id 2017, No.1700
(2)Pengembangan Dana Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.membeli surat berharga syariah negara;
2. b.membeli surat utang negara; dan/atau
3. c.menempatkan dalam bentuk deposito berjangka syariah.
(3)Penempatan dalam bentuk deposito berjangka syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada bank yang memenuhi kriteria:
1. a.mendapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan;
2. b.kinerja bank cukup sehat berdasarkan penilaian; dan
3. c.memiliki kemampuan untuk membayar kembali semua kewajiban pada saat jatuh tempo dan/atau dibutuhkan dananya.