DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2014

Nomor: 48
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama Nomor: B/4111/D.III.PANRB/9/2013, Nomor 16/K/KSIX/2013,dan Nomor SJ/B.IV/HK.00.6/5268/2013 tanggal 27 September 2013;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Ortganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Prediden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama;
7.Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Agama;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4.Uraian tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
5.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
6.Menteri adalah Menteri Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 4

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JFU

Pasal 2

(1)CPNS sebelum diangkat menjadi PNS ditempatkan dalam unit kerja sebagai masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) CPNS tidak menyandang jabatan fungsional.

Pasal 3

(1)PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU.
(2)JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)Penentuan jumlah JFU berdasarkan hasil analisis beban kerja.

Pasal 4

JFU yang tidak tercantum dalam lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Pengangkatan PNS dalam JFU ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan formasi JFU yang ditetapkan oleh menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Menteri dapat memberikan kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan PNS dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

PNS yang diberhentikan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)PNS yang telah diangkat dalam JFU yang jabatannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan peta jabatan unit organisasi, maka harus dilaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 5
(2)PNS yang telah diangkat dalam JFU memperoleh pendidikan jenjang lebih tinggi disesuaikan JFUnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendidikan, kompetensi, dan kinerja.
(4)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 10

Nama-nama JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar formasi penerimaan CPNS.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama Nomor: B/4111/D.III.PANRB/9/2013, Nomor 16/K/KSIX/2013,dan Nomor SJ/B.IV/HK.00.6/5268/2013 tanggal 27 September 2013;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Ortganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Prediden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama;
7.Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Agama;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4.Uraian tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
5.Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
6.Menteri adalah Menteri Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 4

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JFU

Pasal 2

(1)CPNS sebelum diangkat menjadi PNS ditempatkan dalam unit kerja sebagai masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) CPNS tidak menyandang jabatan fungsional.

Pasal 3

(1)PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU.
(2)JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)Penentuan jumlah JFU berdasarkan hasil analisis beban kerja.

Pasal 4

Pasal 5

Pengangkatan PNS dalam JFU ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan formasi JFU yang ditetapkan oleh menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Menteri dapat memberikan kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan PNS dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

PNS yang diberhentikan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)PNS yang telah diangkat dalam JFU yang jabatannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan peta jabatan unit organisasi, maka harus dilaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1772 5
(2)PNS yang telah diangkat dalam JFU memperoleh pendidikan jenjang lebih tinggi disesuaikan JFUnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendidikan, kompetensi, dan kinerja.
(4)Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 10

Nama-nama JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar formasi penerimaan CPNS.