DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015

Nomor: 48
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 ten tang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama; Mengingat Menimbang : a. bahwa dalarn rangka meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil, perlu merunjau kembali ketentuan tentang pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama; MENTERl AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Pasal I ... Menetapkan : PERATURANMENTERIAGAMATENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN,PENAMBAHAN,DAN PENGURANGAN TUNJANGANKINERJA PEGAWAINEGERISIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIANAGAMA. MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 ten tang Pernberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773); Pasal ...
1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. IA. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama adalah PNS, calon PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi pada Kementerian Agama. lB. Pegawailainnya adalah Staf Khusus Menteri.
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
4.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5.Kontrak Kinerja adalah kesepakatan perencanaan kinetja yang dibuat secara individual oleh seorang PNS Kementerian Agama dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
6.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
7.Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diukur berdasarkan realisasi keberhasilan atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinetja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773) diubah, diantara angka I dan angka 2 ditambah 2 angka, yakni angka lA dan angka IB, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal I Salinan se~~lai dengan aslinya Kementerian Agarna RI Kepala Biro-Hukurn dan ~'erja Sarna Luar Negeri AChl1~. Gu naryo4.. WN1P. 1962081CH9910310037 ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1253 Diundangkan di .Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2015 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 ten tang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 ten tang Pernberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773); Pasal ...
1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. IA. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama adalah PNS, calon PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi pada Kementerian Agama. lB. Pegawailainnya adalah Staf Khusus Menteri.
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
4.Kelas Jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5.Kontrak Kinerja adalah kesepakatan perencanaan kinetja yang dibuat secara individual oleh seorang PNS Kementerian Agama dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
6.Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
7.Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diukur berdasarkan realisasi keberhasilan atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015