DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2017

Nomor: 49
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu; www.peraturan.go.id 2017, No. 1595 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No. 1595
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1595

Pasal 28

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialisdalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

3.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28B

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 28C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama. www.peraturan.go.id 2017, No. 1595

Pasal 28D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 28E

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf d mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 28F Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

4.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internalmenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
2. b.penyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik;
3. c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumberdaya www.peraturan.go.id 2017, No. 1595 manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
4. d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
6. f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
(3)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan Rektor.
(5)Dalam melaksanakan tugas, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Sekretaris.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

5.Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Mudir, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris www.peraturan.go.id 2017, No. 1595 Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan non- eselon. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No. 1595 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Palu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No. 1595
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1458) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

2.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No. 1595

Pasal 28

3.Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28B

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan kebijakan Rektor.

Pasal 28C

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
(2)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama. www.peraturan.go.id 2017, No. 1595

Pasal 28D

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf c mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.

Pasal 28E

4.Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1)Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internalmenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
2. b.penyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik;
3. c.pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumberdaya www.peraturan.go.id 2017, No. 1595 manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
4. d.penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. e.penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
6. f.pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
(3)Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(4)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan Rektor.
(5)Dalam melaksanakan tugas, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Sekretaris.
(6)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

5.Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut: