DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2016, No.141
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang www.peraturan.go.id 2016, No.141 memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
5.Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)BAZNAS atau LAZ mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki;
2. b.melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya; dan
3. c.melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAZ berkewajiban:
1. a.melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala;
2. b.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah; dan
3. c.laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun masing-masing pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 3

(1)Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan www.peraturan.go.id 2016, No.141 secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
(2)Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
1. a.melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
2. b.melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1)BAZNAZ, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin operasional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Pasal 5

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan kepada: www.peraturan.go.id 2016, No.141

a.BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b.amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila BAZNAS atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional dikenakan pada LAZ yang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). www.peraturan.go.id 2016, No.141

Pasal 8

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat dikenakan kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang apabila:

a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
b.melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditetapkan oleh Menteri.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS.
(3)Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri.
(4)Sanksi adminitratif yang dikenakan kepada amil zakat ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2016, No.141

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari:

a.pengaduan;
b.monitoring dan evaluasi; dan
c.hasil audit.

Pasal 11

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok/organisasi; dan/atau
3. c.instansi/lembaga.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.dilakukan secara tertulis; dan
2. b.belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama.
(3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pengadu, meliputi nama lengkap/ kelompok/organisasi/instansi/lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan;
2. b.nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
3. c.perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
4. d.waktu pelanggaran dilakukan;
5. e.alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan www.peraturan.go.id 2016, No.141
6. f.keterangan lain yang dianggap perlu.
(4)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri.
(5)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.
(6)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(7)Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2016, No.141
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang www.peraturan.go.id 2016, No.141 memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
5.Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)BAZNAS atau LAZ mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki;
2. b.melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya; dan
3. c.melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAZ berkewajiban:
1. a.melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala;
2. b.menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah; dan
3. c.laporan pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan 2 (dua) kali dalam setahun masing-masing pada bulan Juni dan bulan Desember.

Pasal 3

(1)Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan www.peraturan.go.id 2016, No.141 secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.
(2)Dalam melakukan pengelolaan zakat, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang wajib:
1. a.melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan
2. b.melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1)BAZNAZ, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin operasional.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran.

Pasal 5

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan kepada: www.peraturan.go.id 2016, No.141

a.BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
b.amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila BAZNAS atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan dikenakan apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4)Sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 7

Pasal 8

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat dikenakan kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang apabila:

a.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
b.melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditetapkan oleh Menteri.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ ditetapkan oleh BAZNAS.
(3)Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin operasional ditetapkan oleh Menteri.
(4)Sanksi adminitratif yang dikenakan kepada amil zakat ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2016, No.141

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti berdasarkan laporan yang berasal dari:

a.pengaduan;
b.monitoring dan evaluasi; dan
c.hasil audit.

Pasal 11

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok/organisasi; dan/atau
3. c.instansi/lembaga.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.dilakukan secara tertulis; dan
2. b.belum pernah dilaporkan dan/atau diperiksa atas kasus yang sama.
(3)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pengadu, meliputi nama lengkap/ kelompok/organisasi/instansi/lembaga, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi, dan kedudukan;
2. b.nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
3. c.perbuatan yang diduga melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
4. d.waktu pelanggaran dilakukan;
5. e.alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan www.peraturan.go.id 2016, No.141
6. f.keterangan lain yang dianggap perlu.
(4)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS ditujukan kepada Menteri.
(5)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ ditujukan kepada Menteri dan Ketua BAZNAS.
(6)Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(7)Menteri, Ketua BAZNAS, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2023