DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2018, No.165
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang selanjutnya disebut STAIN Madina adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(2)STAIN Madina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua. www.peraturan.go.id 2018, No.165

Pasal 2

STAIN Madina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan Islam dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAIN Madina menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi STAIN Madina terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Pasal 5

Organ pengelola STAIN Madina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis. www.peraturan.go.id 2018, No.165

Pasal 6

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pimpinan.

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan;
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 9

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada STAIN www.peraturan.go.id 2018, No.165 Madina yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan.

Pasal 10

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan keagamaan Islam.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); www.peraturan.go.id 2018, No.165
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang selanjutnya disebut STAIN Madina adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
(2)STAIN Madina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua. www.peraturan.go.id 2018, No.165

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAIN Madina menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi STAIN Madina terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Pasal 5

Organ pengelola STAIN Madina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d.Pusat; dan
e.Unit Pelaksana Teknis. www.peraturan.go.id 2018, No.165

Pasal 6

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pimpinan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan;
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 9

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik pada STAIN www.peraturan.go.id 2018, No.165 Madina yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan.

Pasal 10

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan keagamaan Islam.