DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Dosen, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian) Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA PERGURUAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai ajaran agama, cinta tanah air, dan setia kepada Negara Kesatuan
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan tinggi selain perguruan tinggi keagamaan.
3.Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPPA adalah kriteria minimal capaian penyelenggaraan PA.
4.Mata Kuliah Agama yang selanjutnya disingkat MKA adalah mata kuliah yang diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan PA.
5.Capaian Pembelajaran Lulusan selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dimiliki oleh lulusan.
6.Capaian Pembelajaran MKA adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan MKA.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

(1)Perguruan Tinggi menyeleggarakan PA.
(2)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk MKA.
(3)Penyelenggaraan MKA harus memenuhi SPPA.

BAB II

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 3

SPPA terdiri atas:

a.standar kompetensi lulusan;
b.standar isi;
c.standar proses;
d.standar dosen;
e.standar sarana dan prasarana;
f.standar pengelolaan;
g.standar pembiayaan; dan
h.standar penilaian.

Pasal 4

(1)Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
(2)Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam CPL.
(3)CPL menjadi dasar dalam penyusunan Capaian Pembelajaran MKA.
(4)Capaian Pembelajaran MKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh organisasi profesi dosen MKA dengan mempertimbangkan otonomi Perguruan Tinggi.
(5)Ketentuan mengenai Capaian Pembelajaran MKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman, keluasan, dan keterkaitan materi pembelajaran MKA dengan substansi keilmuan lainnya.
(2)Standar isi disusun secara kumulatif dan integratif serta dituangkan dalam rencana pembelajaran semester.
(3)Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup;
2. b.aspek kajian;
3. c.bahan kajian utama; dan
4. d.materi pokok.
(4)Kedalaman materi MKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengetahuan faktual;
2. b.konseptual;
3. c.prosedural; dan
4. d.metakognitif.
(5)Keluasan materi MKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek individu, keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban global.

Pasal 6

(1)Perguruan Tinggi dapat mengembangkan materi MKA sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas Perguruan Tinggi.
(2)Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan Tinggi mempertimbangkan aspek kemajemukan, budaya, toleransi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1)Standar proses merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh Capaian Pembelajaran MKA.
(2)Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.karakteristik proses pembelajaran;
2. b.perencanaan proses pembelajaran;
3. c.pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. d.beban belajar mahasiswa.

Pasal 8

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bersifat:

a.interaktif-kolaboratif, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan mengutamakan proses interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen serta antarmahasiswa;
b.holistik, yakni pembelajaran MKA mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menyelaraskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
c.integratif, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan terintegrasi melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin;
d.saintifik, yakni pembelajaran MKA dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah;
e.kontekstual-tematik, yakni pembelajaran MKA disesuaikan dengan perkembangan zaman yang dikaitkan dengan permasalahan di masyarakat melalui pendekatan interdisipliner; dan
f.berpusat pada mahasiswa, yakni pembelajaran MKA mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 9

(1)Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disajikan dalam rencana pembelajaran semester.
(2)Rencana pembelajaran semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen MKA secara mandiri atau bersama dalam kelompok dosen MKA sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perguruan Tinggi atau unit organisasi penyelenggara MKA pada Perguruan Tinggi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan proses pembelajaran MKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c didasarkan pada perencanaan proses pembelajaran MKA.
(2)Proses pembelajaran MKA dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(3)Metode pembelajaran MKA dapat dilaksanakan:
1. a.perkuliahan;
2. b.responsi dan tutorial;
3. c.seminar;
4. d.praktikum;
5. e.praktik lapangan; dan/atau
6. f.pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

(1)Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2)Besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) satuan kredit semester.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…