DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lembaga pengelola dana kebajikan, pengumpulan, penindustrian, pendayagunaan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Dana Kebajikan merupakan pranata keagamaan yang berpotensi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dana Kebajikan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan Dana Kebajikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Kebajikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN DANA KEBAJIKAN. www.peraturan.go.id 2023, No.335

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Kebajikan adalah sumbangan keagamaan yang wajib ditunaikan oleh umat Khonghucu yang mampu sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran agama Khonghucu.
2.Pengelolaan Dana Kebajikan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan.
3.Lembaga Pengelola Dana Kebajikan yang selanjutnya disingkat LPDK adalah lembaga yang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dana Kebajikan.
4.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Kebajikan berasaskan:

a.ajaran agama Khonghucu;
b.partisipatif;
c.amanah;
d.kemanfaatan;
e.keadilan;
f.kepastian hukum;
g.profesionalitas;
h.transparansi; dan
i.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Kebajikan mempunyai tujuan:

a.meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Kebajikan; dan
b.meningkatkan manfaat Dana Kebajikan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LEMBAGA PENGELOLA DANA KEBAJIKAN

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Kebajikan dibentuk LPDK.
(2)LPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum.
(3)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk perkumpulan atau yayasan. www.peraturan.go.id 2023, No.335

Pasal 5

(1)LPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Dana Kebajikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPDK menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan; dan
3. c.pelaporan pengelolaan Dana Kebajikan.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPDK dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pembentukan LPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapat izin dari Sekretaris Jenderal.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika memenuhi persyaratan:
1. a.keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.memiliki nomor pokok wajib pajak dan rekening bank atas nama badan hukum;
3. c.memiliki rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan; dan
4. d.mendapat rekomendasi dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Pasal 7

(1)Pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu mengajukan permohonan pembentukan LPDK secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum yang membentuk LPDK; www.peraturan.go.id 2023, No.335
3. c.fotokopi rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu berbadan hukum yang membentuk LPDK;
4. d.rencana kerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Dana Kebajikan; dan
5. e.asli rekomendasi dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Pasal 8

(1)Kepala Pusat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen.
(2)Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Pusat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu untuk melengkapi dokumen.
(3)Dalam hal pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan Khonghucu tidak melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pembentukan LPDK dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dokumen permohonan pembentukan LPDK dinyatakan lengkap, Kepala Pusat melakukan verifikasi keabsahan dokumen.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan pembentukan LPDK yang disampaikan, Kepala Pusat menolak permohonan disertai dengan alasan; atau
2. b.ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan pembentukan LPDK yang disampaikan, Sekretaris Jenderal menetapkan izin pembentukan LPDK.

Pasal 10

Ketentuan mengenai mekanisme, waktu, dan teknis verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…