DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Permenag Nomor 39 Tahun 2021. Universitas mempunyai visi terdepan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi Islam di Asia Tenggara berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
6.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1410);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU. Pasal I Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1410) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Universitas mempunyai visi terdepan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi Islam di Asia Tenggara berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Universitas mempunyai misi:

a.menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang kreatif berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
b.melaksanakan penelitian yang inovatif berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
c.melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan maslahat bagi masyarakat berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
d.melakukan penguatan tata kelola kelembagaan Universitas yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan bermutu; dan
e.membangun kemitraan dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi berskala nasional dan internasional.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan:

a.menghasilkan lulusan berdaya saing global yang memiliki paradigma keilmuan integratif, berjiwa kewirausahaan, dan menghargai kearifan lokal, serta berwawasan Islam moderat;
b.menghasilkan karya penelitian yang bermutu dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
c.menghasilkan karya pengabdian yang berkontribusi pada kemaslahatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
d.terwujudnya tata kelola kelembagaan Universitas yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan bermutu; dan
e.terjalinnya kemitraan yang luas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai lembaga berskala nasional dan internasional.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Universitas mempunyai strategi:

a.mewujudkan kampus yang kondusif, kompetitif, dan kompatibel dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berbasis integrasi ilmu, kewirausahaan, dan kearifan lokal yang berwawasan Islam moderat;
b.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan administrasi akademik dan sistem manajemen pembelajaran;
c.mewujudkan Sivitas Akademika yang berkarakter dalam bingkai pemahaman Islam yang moderat;
d.menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
e.menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam skala nasional dan internasional.
1. 5.Pasal 7 dihapus.
2. 6.Ketentuan huruf b dan huruf d ayat (1) diubah serta setelah angka 5 huruf b ayat (2) Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 6 dan angka 7 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bendera Universitas:
1. a.berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
2. b.berwarna dasar hijau (kode gradasi #2F5151) perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
3. c.pada bagian tengah bendera terdapat lambang Universitas; dan
4. d.pada bagian bawah lambang Universitas terdapat tulisan UIN DATOKARAMA PALU.
(2)Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
1. a.berbentuk persegi panjang yang lebarnya 2/3 (dua pertiga) kali panjangnya;
2. b.mempunyai warna dan makna:
  1. 1.Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi #1CC602), melambangkan harapan masa depan;
  2. 2.Fakultas Syariah berwarna hitam (kode gradasi #030303), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
  3. 3.Fakultas Ushuluddin dan Adab berwarna biru (kode gradasi #7AB5EF), melambangkan kebajikan dan kemuliaan;
  4. 4.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna jingga (kode gradasi #FF500D), melambangkan keceriaan dan kesukacitaan dalam beramal;
  5. 5.Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam berwarna cokelat (kode gradasi #E0AF86), melambangkan keteguhan, kekokohan, dan kematangan dalam berwawasan;
  6. 6.Fakultas Sains dan Teknologi berwarna biru (kode gradasi #1E49BA), melambangkan kedalaman, kewibawaan, tegas, dan profesional; dan
  7. 7.Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #AB1B3C), melambangkan ketajaman berfikir dan profesionalisme.
3. c.pada bagian tengah bendera Fakultas dan bendera Pascasarjana terpampang lambang Universitas; dan
4. d.pada bagian bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
  1. 7.Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Busana akademik Universitas terdiri atas:
1. a.toga jabatan;
2. b.toga wisudawan; dan
3. c.jas almamater.
(2)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan anggota Senat.
(3)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.
(4)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
1. a.terbuat dari bahan/kain polos yang berwarna hitam (kode gradasi #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
2. b.pada pergelangan tangan dilapisi bahan/kain berwarna emas (kode gradasi #FFD700) berukuran kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
3. c.pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat kain;
4. d.leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain sesuai warna bendera Universitas untuk toga Rektor, Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan pascasarjana; dan
5. d.kain pada leher toga, pergelangan tangan, bagian atas lengan sebelah luar, bagian punggung, dan sepanjang garis pembuka menggunakan bahan/kain batik bomba dengan corak daun kelor.
(5)Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan:
1. a.topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000) berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter) dan di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
2. b.kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
3. c.kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0);
4. d.kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna sesuai dengan warna bendera Fakultas; dan
5. e.kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna emas (kode gradasi #FFD700);
(6)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan jubah yang dikenakan wisudawan.
(7)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan pada lengan atas dan toga, dan tampak bagian belakang syal wisudawan berbeda, program Sarjana berbentuk persegi empat, program Pascasarjana berbentuk segitiga, dan program pendidikan profesi berbentuk bundar.
(8)Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, kuncir wisudawan, kerah wisudawan (sleber), dan kalung wisuda (samir), berwarna sesuai dengan warna dasar bendera Fakultas atau Pascasarjana serta lambang Universitas.
(9)Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c berwarna hijau (kode gradasi #2F5151) dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas.

8.Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1)huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik pada tingkat kebijakan Universitas dan Fakultas.
(2)Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Profesor;
2. b.wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
3. c.Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota ex-officio.
(3)Keanggotaan Senat dari Wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas serta tidak sedang mendapat tugas tambahan serta tidak dalam tugas belajar atau izin belajar.
(4)Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas;
2. b.jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat; dan
3. c.jumlah Wakil Dosen setiap Fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.
(5)Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki reputasi akademik;
2. b.lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
3. c.telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya;
4. d.memiliki komitmen dan integritas; dan
5. e.memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi.
(6)Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(7)Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
(8)Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota ex-officio.
(9)Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Œ NASARUDDIN UMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…