DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2022, No.920

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

www.peraturan.go.id 2022, No.920

2.Pasal 23 dihapus.
3.Pasal 23A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

6.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan www.peraturan.go.id 2022, No.920 perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 34 dihapus.
10.Pasal 35 dihapus.
11.Pasal 36 dihapus.
12.Pasal 37 dihapus.
13.Pasal 38 dihapus.
14.Pasal 39 dihapus.
15.Pasal 40 dihapus.
16.Pasal 41 dihapus.
17.Pasal 42 dihapus.
18.Pasal 43 dihapus.
19.Pasal 44 dihapus.
20.Pasal 45 dihapus.
21.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:

a.Bagian Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 22.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

23.Pasal 52 dihapus.
24.Pasal 53 dihapus.
25.Pasal 54 dihapus.
26.Pasal 55 dihapus.
27.Pasal 56 dihapus.
28.Pasal 57 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.920
29.Pasal 58 dihapus.
30.Pasal 59 dihapus.
31.Pasal 60 dihapus.
32.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 33.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

34.Pasal 69 dihapus.
35.Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

www.peraturan.go.id 2022, No.920

2.Pasal 23 dihapus.
3.Pasal 23A dihapus.
4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 5.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

6.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
b.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan www.peraturan.go.id 2022, No.920 perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Pasal 34 dihapus.
10.Pasal 35 dihapus.
11.Pasal 36 dihapus.
12.Pasal 37 dihapus.
13.Pasal 38 dihapus.
14.Pasal 39 dihapus.
15.Pasal 40 dihapus.
16.Pasal 41 dihapus.
17.Pasal 42 dihapus.
18.Pasal 43 dihapus.
19.Pasal 44 dihapus.
20.Pasal 45 dihapus.
21.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas:

a.Bagian Akademik; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 22.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

23.Pasal 52 dihapus.
24.Pasal 53 dihapus.
25.Pasal 54 dihapus.
26.Pasal 55 dihapus.
27.Pasal 56 dihapus.
28.Pasal 57 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.920
29.Pasal 58 dihapus.
30.Pasal 59 dihapus.
31.Pasal 60 dihapus.
32.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris;
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 33.Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

34.Pasal 69 dihapus.
35.Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: