DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2014

Nomor: 53
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 2014, No.1890 2 Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 2014, No.1890 3 Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
12.Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
13.Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
14.Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
15.Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
16.Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17.Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 2014, No.1890 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
19.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
20.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1120);
22.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 2014, No.1890 5 Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
25.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
26.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 antara angka 21 dan angka 23 ditambah satu angka 22 baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2.Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas.
3.Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
4.Senat adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5.Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin 2014, No.1890 6 Perguruan Tinggi.
6.Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas akademika.
7.Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
8.Dewan Pengawas adalah perorangan atau sekelompok orang yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas.
9.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
11.Direktur adalah pemimpin Pascasarjana Universitas.
12.Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
13.Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas.
14.Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas.
15.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas.
17.Alumni adalah lulusan program akademik, vokasi, dan profesi dari Universitas.
18.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
20.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah 2014, No.1890 7 ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
21.Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.
22.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
23.Menteri adalah Menteri Agama.
24.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Busana akademik Universitas terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
(2)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
(3)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni ujian kesarjanaan, upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, promosi doktor kehormatan, dan upacara penting lainnya.
(4)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan pascasarjana.
(5)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
1. a.topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
2. b.kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam 2014, No.1890 8 tipis berwarna kuning emas;
3. c.kalung jabatan Wakil Rektor, dekan dan direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak;
4. d.kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas.
(6)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), maupun program profesi.
(7)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Programa Sarjana (S1)berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3 )berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar.
(8)Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas.
(9)Jaket resmi mahasiswa Universitas berwarna biru terang, pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Universitas.
(10)Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.

3.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.menyiapkan rencana strategis Universitas;
2. b.melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya 2014, No.1890 9 manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
4. d.mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;
7. g.membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
8. h.mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
9. i.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a.mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; b.melakukan kerja sama; dan c.memberikan gelar doktor kehormatan.

4.Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2)Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengikuti masa jabatan Rektor.
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

6.Ketentuan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (8) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu 2014, No.1890 10 hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
(3)Jurusan, pusat studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fakultas, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan unit kerja sama sejenis dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
(4)Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
1. a.pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
2. b.pertukaran mahasiswa;
3. c.pemanfaatan sumber daya;
4. d.penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
5. e.penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
6. f.penyelenggaraan transfer kredit;
7. g.penyelenggaraan program studi kembaran;
8. h.penyelenggaraan program studi gelar ganda (double degree);
9. i.penyelenggaraan program studi tumpang lapis (sandwich);
10. j.penyelenggaraan program penelitian;
11. k.penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
12. l.kerja sama lain yang dianggap perlu.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh program studi Universitas yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terakreditasi atau diakui di negaranya.
(8)Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
1. a.kontrak manajemen;
2. b.pendayagunaan aset; 2014, No.1890 11
3. c.penggalangan dana;
4. d.pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
5. e.kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(9)Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari kementerian.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik berbentuk kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 2014, No.1890 2 Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 2014, No.1890 3 Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
12.Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
13.Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
14.Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
15.Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
16.Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17.Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 2014, No.1890 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
19.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
20.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1120);
22.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 2014, No.1890 5 Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
25.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
26.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 antara angka 21 dan angka 23 ditambah satu angka 22 baru sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2.Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas.
3.Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
4.Senat adalah organ Universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5.Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin 2014, No.1890 6 Perguruan Tinggi.
6.Dewan Kehormatan yang selanjutnya disingkat DK adalah komite Universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral dan disiplin sivitas akademika.
7.Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
8.Dewan Pengawas adalah perorangan atau sekelompok orang yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas.
9.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10.Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
11.Direktur adalah pemimpin Pascasarjana Universitas.
12.Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
13.Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Universitas.
14.Kepala Unit adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas.
15.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas.
17.Alumni adalah lulusan program akademik, vokasi, dan profesi dari Universitas.
18.Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.
20.Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah 2014, No.1890 7 ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
21.Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.
22.Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
23.Menteri adalah Menteri Agama.
24.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Busana akademik Universitas terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
(2)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
(3)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni ujian kesarjanaan, upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, promosi doktor kehormatan, dan upacara penting lainnya.
(4)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas dan pascasarjana.
(5)Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
1. a.topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
2. b.kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam 2014, No.1890 8 tipis berwarna kuning emas;
3. c.kalung jabatan Wakil Rektor, dekan dan direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak;
4. d.kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas.
(6)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), maupun program profesi.
(7)Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Programa Sarjana (S1)berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3 )berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar.
(8)Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas.
(9)Jaket resmi mahasiswa Universitas berwarna biru terang, pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Universitas.
(10)Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.

3.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf j diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. a.menyiapkan rencana strategis Universitas;
2. b.melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya 2014, No.1890 9 manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
4. d.mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;
7. g.membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
8. h.mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
9. i.menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
(2)Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama Menteri: a.mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan; b.melakukan kerja sama; dan c.memberikan gelar doktor kehormatan.

4.Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2)Masa jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengikuti masa jabatan Rektor.
(3)Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

6.Ketentuan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (8) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu 2014, No.1890 10 hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
(3)Jurusan, pusat studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fakultas, dan unit kerja lain dapat bekerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan unit kerja sama sejenis dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
(4)Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
1. a.pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
2. b.pertukaran mahasiswa;
3. c.pemanfaatan sumber daya;
4. d.penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
5. e.penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
6. f.penyelenggaraan transfer kredit;
7. g.penyelenggaraan program studi kembaran;
8. h.penyelenggaraan program studi gelar ganda (double degree);
9. i.penyelenggaraan program studi tumpang lapis (sandwich);
10. j.penyelenggaraan program penelitian;
11. k.penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
12. l.kerja sama lain yang dianggap perlu.
(5)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh program studi Universitas yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(7)Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan program studi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terakreditasi atau diakui di negaranya.
(8)Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
1. a.kontrak manajemen;
2. b.pendayagunaan aset; 2014, No.1890 11
3. c.penggalangan dana;
4. d.pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; dan/atau
5. e.kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(9)Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari kementerian.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik berbentuk kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY