DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022

Nomor: 53
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2022, No.922

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.922
3.Pasal 26 dihapus.
4.Pasal 27 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

7.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

c.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
d.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
1. 9.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan www.peraturan.go.id 2022, No.922 perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Pasal 43 dihapus.
11.Pasal 44 dihapus.
12.Pasal 45 dihapus.
13.Pasal 46 dihapus.
14.Pasal 47 dihapus.
15.Pasal 48 dihapus.
16.Pasal 49 dihapus.
17.Pasal 50 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 19.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

20.Pasal 57 dihapus.
21.Pasal 58 dihapus.
22.Pasal 59 dihapus.
23.Pasal 60 dihapus.
24.Pasal 61 dihapus.
25.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris; www.peraturan.go.id 2022, No.922
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 26.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

27.Pasal 70 dihapus.
28.Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

2.Pasal 25 dihapus. www.peraturan.go.id 2022, No.922
3.Pasal 26 dihapus.
4.Pasal 27 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:

a.Bagian Umum; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 6.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

7.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
b.pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

c.Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
d.Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
1. 9.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
(2)Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan www.peraturan.go.id 2022, No.922 perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Pasal 43 dihapus.
11.Pasal 44 dihapus.
12.Pasal 45 dihapus.
13.Pasal 46 dihapus.
14.Pasal 47 dihapus.
15.Pasal 48 dihapus.
16.Pasal 49 dihapus.
17.Pasal 50 dihapus.
18.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:

a.Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 19.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

20.Pasal 57 dihapus.
21.Pasal 58 dihapus.
22.Pasal 59 dihapus.
23.Pasal 60 dihapus.
24.Pasal 61 dihapus.
25.Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

a.Ketua;
b.Sekretaris; www.peraturan.go.id 2022, No.922
c.Pusat; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 26.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Koordinator.
(3)Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

27.Pasal 70 dihapus.
28.Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: