DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017

Nomor: 55
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu; www.peraturan.go.id 2017, No.1624 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No.1624
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 839);
b.Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri www.peraturan.go.id 2017, No.1624 Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Organisasi Institut terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Organ Pengelola Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Wakil Rektor;
2. b.Fakultas:
3. c.Pascasarjana;
4. d.Biro Administrasi, Keuangan, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
5. e.Lembaga; dan
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Struktur organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Senat merupakan organ pertimbangan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksana kebijakan akademik.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1624

Pasal 10

Dewan Penyantun merupakan organ pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam Statuta Institut.

5.Ketentuan Pasal 13 huruf b dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Dihapus;
c.Jurusan;
d.Program Studi;
e.Laboratorium/Studio;
f.Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
g.Bagian Tata Usaha.
1. 6.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
2. 7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penambahan dan penutupan jurusan/program studi keagamaan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2)Penambahan dan penutupan jurusan/program studi umum pada setiap fakultas ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1624

Pasal 30

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

9.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

10.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.
1. 11.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan www.peraturan.go.id 2017, No.1624 penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan kebijakan Rektor.

12.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); www.peraturan.go.id 2017, No.1624
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 839);
b.Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri www.peraturan.go.id 2017, No.1624 Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1095); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Organisasi Institut terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Organ Pengelola Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Wakil Rektor;
2. b.Fakultas:
3. c.Pascasarjana;
4. d.Biro Administrasi, Keuangan, Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
5. e.Lembaga; dan
6. f.Unit Pelaksana Teknis.
(2)Struktur organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Senat merupakan organ pertimbangan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksana kebijakan akademik.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1624

Pasal 10

Dewan Penyantun merupakan organ pertimbangan yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam Statuta Institut.

5.Ketentuan Pasal 13 huruf b dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Fakultas terdiri atas:

a.Dekan dan Wakil Dekan;
b.Dihapus;
c.Jurusan;
d.Program Studi;
e.Laboratorium/Studio;
f.Kelompok Jabatan Fungsional Dosen; dan
g.Bagian Tata Usaha.
1. 6.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
2. 7.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penambahan dan penutupan jurusan/program studi keagamaan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2)Penambahan dan penutupan jurusan/program studi umum pada setiap fakultas ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1624

Pasal 30

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c merupakan unsur pelaksana akademik, dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

9.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

10.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Ketua Program Studi;
d.Sekretaris Program Studi; dan
e.Subbagian Tata Usaha.
1. 11.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

12.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: