DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rekomendasi hak milik atas tanah bagi Badan Keagamaan, permohonan dan pemeriksaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, transparasi, dan kepastian hukum dalam memberikan rekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan, perlu pengaturan mengenai mekanisme pemberian rekomendasi hak milik atas tanah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah bagi Badan Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); www.peraturan.go.id 2023, No.381
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI BADAN KEAGAMAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum dan gereja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pemohon adalah Badan Keagamaan yang mengajukan permohonan rekomendasi hak milik atas tanah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4.Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mendapat tugas tambahan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Khonghucu.
5.Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha serta pendidikan Islam.
6.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di tingkat provinsi.

Pasal 2

(1)Menteri memberikan rekomendasi hak milik atas tanah bagi Badan Keagamaan.
(2)Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua Badan Keagamaan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2023, No.381
1. a.surat pernyataan tidak sengketa kepengurusan dari Pemohon;
2. b.surat keterangan domisili Badan Keagamaan yang diterbitkan lurah, kepala desa, atau nama lainnya;
3. c.fotokopi nomor pokok wajib pajak Badan Keagamaan;
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon;
5. e.surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pemimpin Badan Keagamaan; dan
6. f.surat keterangan keberadaan Badan Keagamaan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Badan Keagamaan organisasi kemasyarakatan keagamaan berbadan hukum harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi surat pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk organisasi kemasyarakatan; dan
2. b.surat tanda daftar badan keagamaan dari Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.
(3)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Badan Keagamaan gereja harus melampirkan dokumen fotokopi surat pengakuan sebagai badan hukum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dicatat dalam daftar permohonan.

Pasal 6

(1)Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan rekomendasi dicatat.

Pasal 7

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan rekomendasi dinyatakan belum lengkap, Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan tidak diterima. www.peraturan.go.id 2023, No.381
(3)Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan rekomendasi kembali.

Pasal 8

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap, Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi hak milik atas tanah bagi Badan Keagamaan.
(2)Penerbitan rekomendasi hak milik atas tanah bagi Badan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
1. a.Kepala Kantor Wilayah; dan
2. b.Pemohon.
(3)Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal rekomendasi diterbitkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2023, No.381 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2023 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…