DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015

Nomor: 60
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2015, No.1733

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2015, No.1733 atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); www.peraturan.go.id 2015, No.1733 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2.Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. www.peraturan.go.id 2015, No.1733
5.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
6.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
7.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
8.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
11.Akreditasi Madrasah adalah kegiatan penilaian www.peraturan.go.id 2015, No.1733 untuk menentukan kelayakan RA, MI, MTs, MA, dan MAK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12.Madrasah Akademik adalah prototipe madrasah aliyah berbentuk madrasah aliyah negeri insan cendekia atau madrasah aliyah lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, riset, dan sains.
13.Madrasah Keterampilan adalah prototipe madrasah aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan atau kejuruan atau kecakapan hidup.
14.Madrasah Keagamaan adalah prototipe madrasah aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan (tafaqquh fiddin).
15.Pendidikan khusus pada Madrasah adalah pendidikan bagi peserta didik madrasah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16.Kementerian adalah Kementerian Agama.
17.Menteri adalah Menteri Agama.
18.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
19.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
20.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 11

(1)Nama madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditulis nama satuan pendidikan diikuti www.peraturan.go.id 2015, No.1733 nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
(2)Di belakang nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti nama desa/kelurahan, nama kecamatan, dan nama kabupaten/kota.

3.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

(1)Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib:
1. a.memiliki ijazah MI/Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ula atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.dihapus;
3. c.berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(2)MTs wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
(3)MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 18

(1)Peserta didik kelas 10 (sepuluh) MA/MAK wajib:
1. a.memiliki ijazah MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MTs/SMP/SMPLBProgram Paket B/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha atau bentuk lain yang sederajat; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1733
3. c.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(2)Peserta didik pada MA/MAK harus menyelesaikan pendidikannya pada MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
(3)MA/MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 19

(1)Penerimaan peserta didik pada MA/MAK dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
(2)MA/MAK dapat menerima peserta didik pindahan dari MA /MAK /SMA /SMK /Program Paket C/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya atau bentuk lain yang sederajat.

6.Ketentuan Pasal 26 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi:

Pasal 30

(1)Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memenuhi kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru madrasah harus:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berakhlaq mulia; dan
3. c.sehat jasmani dan rohani.
(3)Selain Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guru mata pelajaran al- Qur’an Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya wajib beragama Islam. www.peraturan.go.id 2015, No.1733
(4)Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kompetensi guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
(6)Dihapus.

8.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (satu) bagian yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima, serta 2 (dua) pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Guru RA/MI dapat membentuk forum Kelompok Kerja Guru (KKG).
(2)KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat satuan pendidikan madrasah, kecamatan, dan kabupaten/kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47B

(1)Guru MTs/MA/MAK dapat membentuk forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
(2)MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat www.peraturan.go.id 2015, No.1733 dibentuk pada tingkat satuan pendidikan madrasah, kecamatan, dan kabupaten/kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

9.Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

Pasal 48

(1)Akreditasi RA dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
(2)Akreditasi MI, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
(3)Pemerintah dan penyelenggara pendidikan madrasah melakukan persiapan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu madrasah secara berkelanjutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi RA dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

10.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 61

(1)Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri Unggulan di setiap provinsi.
(2)Masyarakat dapat menyelenggarakan Madrasah Aliyah Unggulan.
(3)Madrasah Aliyah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
1. a.Madrasah Akademik;
2. b.Madrasah Keterampilan; dan
3. c.Madrasah Keagamaan.
(4)Kementerian menyusun peta pengembangan mutu madrasah secara terencana, berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi www.peraturan.go.id 2015, No.1733 madrasah, ujian nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan kriteria lainnya.
(5)Peta pengembangan mutu madrasah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana strategis dan rencana tahunan pengembangan mutu madrasah secara nasional.
(6)Kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Madrasah Aliyah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

11.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIIIA yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yakni Pasal 61A sampai dengan 61D, dan BAB XIIIB yang terdiri atas 1 (satu) pasal yakni Pasal 61E yang berbunyi: BAB XIIIA PENDIDIKAN KHUSUS PADA MADRASAH

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan www.peraturan.go.id 2015, No.1733 atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); www.peraturan.go.id 2015, No.1733 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2.Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar. www.peraturan.go.id 2015, No.1733
5.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
6.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
7.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
8.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
11.Akreditasi Madrasah adalah kegiatan penilaian www.peraturan.go.id 2015, No.1733 untuk menentukan kelayakan RA, MI, MTs, MA, dan MAK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12.Madrasah Akademik adalah prototipe madrasah aliyah berbentuk madrasah aliyah negeri insan cendekia atau madrasah aliyah lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, riset, dan sains.
13.Madrasah Keterampilan adalah prototipe madrasah aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan atau kejuruan atau kecakapan hidup.
14.Madrasah Keagamaan adalah prototipe madrasah aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan (tafaqquh fiddin).
15.Pendidikan khusus pada Madrasah adalah pendidikan bagi peserta didik madrasah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
16.Kementerian adalah Kementerian Agama.
17.Menteri adalah Menteri Agama.
18.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
19.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
20.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 11

(1)Nama madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditulis nama satuan pendidikan diikuti www.peraturan.go.id 2015, No.1733 nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
(2)Di belakang nama yang ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti nama desa/kelurahan, nama kecamatan, dan nama kabupaten/kota.

3.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi:

Pasal 16

(1)Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib:
1. a.memiliki ijazah MI/Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Program Paket A/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ula atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.dihapus;
3. c.berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(2)MTs wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
(3)MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 18

(1)Peserta didik kelas 10 (sepuluh) MA/MAK wajib:
1. a.memiliki ijazah MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
2. b.memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MTs/SMP/SMPLBProgram Paket B/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustha atau bentuk lain yang sederajat; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1733
3. c.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
(2)Peserta didik pada MA/MAK harus menyelesaikan pendidikannya pada MTs/SMP/SMPLB/Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
(3)MA/MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 19

(1)Penerimaan peserta didik pada MA/MAK dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
(2)MA/MAK dapat menerima peserta didik pindahan dari MA /MAK /SMA /SMK /Program Paket C/Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya atau bentuk lain yang sederajat.

6.Ketentuan Pasal 26 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf b diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi:

Pasal 30

(1)Guru Madrasah harus memiliki kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk memenuhi kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guru madrasah harus:
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.berakhlaq mulia; dan
3. c.sehat jasmani dan rohani.
(3)Selain Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guru mata pelajaran al- Qur’an Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan mata pelajaran pendidikan agama Islam lainnya wajib beragama Islam. www.peraturan.go.id 2015, No.1733
(4)Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kompetensi guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
(6)Dihapus.

8.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (satu) bagian yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima, serta 2 (dua) pasal yakni Pasal 47A dan Pasal 47B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Guru RA/MI dapat membentuk forum Kelompok Kerja Guru (KKG).
(2)KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat satuan pendidikan madrasah, kecamatan, dan kabupaten/kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai KKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47B

(1)Guru MTs/MA/MAK dapat membentuk forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
(2)MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat www.peraturan.go.id 2015, No.1733 dibentuk pada tingkat satuan pendidikan madrasah, kecamatan, dan kabupaten/kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

9.Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi:

Pasal 48

(1)Akreditasi RA dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
(2)Akreditasi MI, MTs, MA, dan MAK dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
(3)Pemerintah dan penyelenggara pendidikan madrasah melakukan persiapan akreditasi dan menindaklanjuti hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu madrasah secara berkelanjutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi RA dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

10.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 61

(1)Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri Unggulan di setiap provinsi.
(2)Masyarakat dapat menyelenggarakan Madrasah Aliyah Unggulan.
(3)Madrasah Aliyah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
1. a.Madrasah Akademik;
2. b.Madrasah Keterampilan; dan
3. c.Madrasah Keagamaan.
(4)Kementerian menyusun peta pengembangan mutu madrasah secara terencana, berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi www.peraturan.go.id 2015, No.1733 madrasah, ujian nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan kriteria lainnya.
(5)Peta pengembangan mutu madrasah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana strategis dan rencana tahunan pengembangan mutu madrasah secara nasional.
(6)Kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Madrasah Aliyah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

11.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XIIIA yang terdiri atas 4 (empat) pasal, yakni Pasal 61A sampai dengan 61D, dan BAB XIIIB yang terdiri atas 1 (satu) pasal yakni Pasal 61E yang berbunyi: BAB XIIIA PENDIDIKAN KHUSUS PADA MADRASAH