DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.peraturan.go.id 2016, No.2097

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); www.peraturan.go.id 2016, No.2097
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/- Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2016, No.2097 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA 67 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada:
1. a.siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan/Perguruan Tinggi Umum; dan
2. b.mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada: www.peraturan.go.id 2016, No.2097
1. a.guru nonPNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan
2. b.guru agama nonPNS yang mengajar pada sekolah umum.
(4)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (nonPNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan nonformal.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama.
(6)Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(8)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan nonformal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(9)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (nonPNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam www.peraturan.go.id 2016, No.2097 rangka menunjang sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.

2.Diantara ayat (5) dan (6) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Usulan/proposal Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di verifikasi oleh PPK.
(2)Dalam hal diperlukan, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung.
(4)Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan visitasi lapangan.
(5)Penyaluran bantuan dalam bentuk pemberian penghargaan, PPK dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran penerima penghargaan.
(5a)Verifikasi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(6)PPK menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA setelah memastikan anggaran tersedia dalam DIPA.
(7)Format Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam petunjuk teknis. www.peraturan.go.id 2016, No.2097

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima bantuan; dan
2. b.jumlah/volume barang dan/atau jasa.
(2)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk uang, penetapan penerima Bantuan Pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan nomor rekening penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Persepsi, apabila dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Langsung.
(2a)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila dilakukan pembayaran tunai melalui uang persediaan.
(3)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk barang, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan nama barang, jenis barang, harga barang, dan spesifikasi barang.
(4)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk jasa, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan nama lembaga penyedia jasa dan nama/jenis jasa.

4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2097

Pasal 12A

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan berbentuk barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara kontraktual atau swakelola dengan nilai dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Pencairan pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Langsung ke rekening penyedia barang/jasa atau uang persediaan.
(3)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau
2. b.penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan perjanjian/kontrak.
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) Pasal 13 diubah, dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional, bantuan sarana/prasana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak dengan PPK.
(2)Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban kedua belah pihak; www.peraturan.go.id 2016, No.2097
2. b.jumlah bantuan operasional yang diberikan;
3. c.tata cara dan syarat penyaluran;
4. d.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
5. e.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6. f.sanksi; dan
7. g.penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
(3)Dihapus.
(4)Format Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

6.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pencairan sekaligus atau tahap I dengan melampirkan: www.peraturan.go.id 2016, No.2097
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. b.pencairan tahap II sampai dengan Tahap IV dengan melampirkan:
  1. 1.Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(4)Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 ditetapkan dalam petunjuk teknis.
(5)Besaran pencairan tahap II sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penerima bantuan merealisasikan dana Bantuan Pemerintah yang diterima dari jumlah dana yang dicairkan pada tahap sebelumnya paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(6)Besaran pencairan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

7.Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2097

Pasal 14

(1)Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh PPK atau pihak penerima bantuan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyerahan barang dan jasa kepada penerima bantuan dilakukan PPK dengan mengesahkan Berita Acara Serah Terima, setelah hasil verifikasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
(3)PPK wajib melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana oleh Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah berupa uang, wajib mengembalikan secepatnya ke Kas Negara.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pejabat Eselon I Pusat selaku penanggungjawab program dapat mengalokasikan anggaran pengelola Bantuan Pemerintah dan menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
(2)Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2016, No.2097
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.rincian jumlah Bantuan Pemerintah:
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertangggung jawabanBantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.
  1. 10.Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.2097 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); www.peraturan.go.id 2016, No.2097
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/- Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); www.peraturan.go.id 2016, No.2097 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA 67 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada:
1. a.siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan/Perguruan Tinggi Umum; dan
2. b.mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan di Indonesia.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada: www.peraturan.go.id 2016, No.2097
1. a.guru nonPNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan
2. b.guru agama nonPNS yang mengajar pada sekolah umum.
(4)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (nonPNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan nonformal.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama.
(6)Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga nonPemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(8)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan nonformal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(9)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (nonPNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam www.peraturan.go.id 2016, No.2097 rangka menunjang sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.

2.Diantara ayat (5) dan (6) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Usulan/proposal Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di verifikasi oleh PPK.
(2)Dalam hal diperlukan, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen pendukung.
(4)Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran Bantuan Pemerintah, dapat dilakukan visitasi lapangan.
(5)Penyaluran bantuan dalam bentuk pemberian penghargaan, PPK dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebenaran penerima penghargaan.
(5a)Verifikasi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(6)PPK menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA setelah memastikan anggaran tersedia dalam DIPA.
(7)Format Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam petunjuk teknis. www.peraturan.go.id 2016, No.2097

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) paling sedikit memuat:
1. a.identitas penerima bantuan; dan
2. b.jumlah/volume barang dan/atau jasa.
(2)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk uang, penetapan penerima Bantuan Pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan nomor rekening penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Persepsi, apabila dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Langsung.
(2a)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila dilakukan pembayaran tunai melalui uang persediaan.
(3)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk barang, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan nama barang, jenis barang, harga barang, dan spesifikasi barang.
(4)Dalam hal Bantuan Pemerintah berbentuk jasa, penetapan penerima bantuan pemerintah selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan nama lembaga penyedia jasa dan nama/jenis jasa.

4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2097

Pasal 12A

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan berbentuk barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara kontraktual atau swakelola dengan nilai dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Pencairan pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diberikan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Langsung ke rekening penyedia barang/jasa atau uang persediaan.
(3)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau
2. b.penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan perjanjian/kontrak.
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) Pasal 13 diubah, dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional, bantuan sarana/prasana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak dengan PPK.
(2)Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/ kontrak dengan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban kedua belah pihak; www.peraturan.go.id 2016, No.2097
2. b.jumlah bantuan operasional yang diberikan;
3. c.tata cara dan syarat penyaluran;
4. d.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
5. e.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6. f.sanksi; dan
7. g.penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
(3)Dihapus.
(4)Format Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

6.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana Bantuan Pemerintah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(3)Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pencairan sekaligus atau tahap I dengan melampirkan: www.peraturan.go.id 2016, No.2097
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. b.pencairan tahap II sampai dengan Tahap IV dengan melampirkan:
  1. 1.Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(4)Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 ditetapkan dalam petunjuk teknis.
(5)Besaran pencairan tahap II sampai dengan tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah penerima bantuan merealisasikan dana Bantuan Pemerintah yang diterima dari jumlah dana yang dicairkan pada tahap sebelumnya paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(6)Besaran pencairan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

7.Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2016, No.2097

Pasal 14

(1)Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa yang dilaksanakan oleh PPK atau pihak penerima bantuan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyerahan barang dan jasa kepada penerima bantuan dilakukan PPK dengan mengesahkan Berita Acara Serah Terima, setelah hasil verifikasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
(3)PPK wajib melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana oleh Penerima Bantuan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

8.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah berupa uang, wajib mengembalikan secepatnya ke Kas Negara.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pejabat Eselon I Pusat selaku penanggungjawab program dapat mengalokasikan anggaran pengelola Bantuan Pemerintah dan menetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
(2)Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2016, No.2097
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.rincian jumlah Bantuan Pemerintah:
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertangggung jawabanBantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.
  1. 10.Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.2097 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id