DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015

Nomor: 67
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.peraturan.go.id 2015, No.1655
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; www.peraturan.go.id 2016, No.1655
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Perseorangan adalah orang yang aktifitas/peran dan keberadaanya memberikan kontribusi/sumbangan terhadap program pembangunan di bidang agama.
3.Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan kemanusiaanyang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
4.Lembaga Pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang – Undang / Peraturan Pemerintah / Peraturan Presiden / Keputusan Presiden / Peraturan www.peraturan.go.id 2015, No.1655 Menteri / Peraturan Ketua Lembaga / Keputusan Menteri / Keputusan Ketua Lembaga untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama.
5.Lembaga Non Pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama.
6.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Anggaran pada Kementerian Agama.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana belanja bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima atau atas nama penerima bantuan pemerintah.
11.Menteri adalah Menteri Agama. www.peraturan.go.id 2016, No.1655

Pasal 2

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi bidang sosial keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sertakemanusiaan.
(3)Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. d.bantuan operasional;
5. e.bantuan sarana/prasarana;
6. f.bantuan rehabilitasi / pembangunan gedung / bangunan; dan
7. g.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.penerima bantuan pemerintah;
b.tata cara pengalokasian;
c.prosedur penyaluran;
d.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah;
e.pertanggungjawaban; dan
f.monitoring. www.peraturan.go.id 2015, No.1655

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada:
1. a.siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
2. b.mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada:
1. a.guru non PNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan
2. b.guru agama non PNS yang mengajar pada sekolah umum.
(4)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (non PNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan non formal.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama.
(6)Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2016, No.1655
(8)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan non formal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(9)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (non PNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menunjang sebagian tugas dan fungsiKementerian Agama.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja gaji dan tunjangan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
(4)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2015, No.1655
(6)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf gdialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada kelompok akun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran/DIPA pada Satuan Kerja Kementerian Agama.
(2)Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
1. a.Satuan Kerja Eselon I Pusat;
2. b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. c.Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
4. d.Perguruan TinggiKeagamaan Negeri.

Pasal 8

Pengalokasian belanja Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4)dan ayat (6) didasarkan pada usulan/proposalyang diterima oleh satuan kerja sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR PENYALURAN

Pasal 9

(1)Bantuan Pemerintah disalurkan berdasarkan: www.peraturan.go.id 2016, No.1655
1. a.usulan/proposal; atau
2. b.kebijakan Menteri.
(2)Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan/proposal yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
(3)Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah mengajukan usulan/proposal Bantuan Pemerintahkepada Pimpinan/Kepala Satker.
(2)Usulan/proposal Bantuan Pemerintahdilengkapi dengan persyaratan administratif dan rencana penggunaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.peraturan.go.id 2015, No.1655
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; www.peraturan.go.id 2016, No.1655
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Perseorangan adalah orang yang aktifitas/peran dan keberadaanya memberikan kontribusi/sumbangan terhadap program pembangunan di bidang agama.
3.Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan orang yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan kemanusiaanyang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
4.Lembaga Pemerintah adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang – Undang / Peraturan Pemerintah / Peraturan Presiden / Keputusan Presiden / Peraturan www.peraturan.go.id 2015, No.1655 Menteri / Peraturan Ketua Lembaga / Keputusan Menteri / Keputusan Ketua Lembaga untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama.
5.Lembaga Non Pemerintah adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, serta kemanusiaan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang agama.
6.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Anggaran pada Kementerian Agama.
8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satuan Kerja untuk menampung dana belanja bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima atau atas nama penerima bantuan pemerintah.
11.Menteri adalah Menteri Agama. www.peraturan.go.id 2016, No.1655

Pasal 2

Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Pasal 3

(1)Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi bidang sosial keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, sertakemanusiaan.
(3)Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
4. d.bantuan operasional;
5. e.bantuan sarana/prasarana;
6. f.bantuan rehabilitasi / pembangunan gedung / bangunan; dan
7. g.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.penerima bantuan pemerintah;
b.tata cara pengalokasian;
c.prosedur penyaluran;
d.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah;
e.pertanggungjawaban; dan
f.monitoring. www.peraturan.go.id 2015, No.1655

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan kepada:
1. a.siswa/mahasiswa Warga Negara Indonesia yang berprestasi yang belajar di dalam/luar negeri yang belajar pada madrasah/sekolah/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
2. b.mahasiswa asing yang belajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru diberikan kepada:
1. a.guru non PNS yang mengajar pada lembaga pendidikan agama/keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama; dan
2. b.guru agama non PNS yang mengajar pada sekolah umum.
(4)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan lainnya diberikan kepada perseorangan (non PNS) yang bertugas pada lembaga keagamaan non formal.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional diberikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang terdaftar pada Kementerian Agama.
(6)Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana dan prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat, lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama. www.peraturan.go.id 2016, No.1655
(8)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pendidikan agama/keagamaan, lembaga keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga keagamaan non formal yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama.
(9)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah diberikan kepada perorangan (non PNS), kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menunjang sebagian tugas dan fungsiKementerian Agama.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 6

(1)Bantuan Pemerintah berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(2)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(3)Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dialokasikan pada kelompok akun belanja gaji dan tunjangan pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
(4)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional.
(5)Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. www.peraturan.go.id 2015, No.1655
(6)Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dialokasikan pada kelompok akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
(7)Bantuan Pemerintah berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf gdialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada kelompok akun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran/DIPA pada Satuan Kerja Kementerian Agama.
(2)Pengalokasian Bantuan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
1. a.Satuan Kerja Eselon I Pusat;
2. b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. c.Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
4. d.Perguruan TinggiKeagamaan Negeri.

Pasal 8

Pengalokasian belanja Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4)dan ayat (6) didasarkan pada usulan/proposalyang diterima oleh satuan kerja sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR PENYALURAN

Pasal 9

(1)Bantuan Pemerintah disalurkan berdasarkan: www.peraturan.go.id 2016, No.1655
1. a.usulan/proposal; atau
2. b.kebijakan Menteri.
(2)Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan usulan/proposal yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
(3)Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah mengajukan usulan/proposal Bantuan Pemerintahkepada Pimpinan/Kepala Satker.
(2)Usulan/proposal Bantuan Pemerintahdilengkapi dengan persyaratan administratif dan rencana penggunaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019