DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010

Nomor: 7
Tahun: 2010
Ditetapkan: 16 Juni 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 2 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/932/M.PAN-RB/4/2010, tanggal 22 April 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

7.Memperhatikan..… www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2913

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut; dan
e.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Pembantu Rektor;
2. b.Senat Institut;
3. c.Fakultas: 1) Tarbiyah; 2) Syariah; dan 3) Adab, Dakwah, dan Ushuluddin;
4. d.Program Pascasarjana;
5. e.Lembaga Penelitian;
6. f.Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
7. g.Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
8. h.Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 4 1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik; 2) Perpustakaan; 3) Pusat Komputer; 4) Laboratorium; dan 5) Pusat Bahasa dan Budaya.
(2)Bagan organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB III

REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

(1)Rektor adalah pembantu Menteri Agama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam.
(2)Rektor mempunyai tugas memimpin Institut dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

(1)Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Pembantu Rektor terdiri atas:
1. a.Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum;
2. b.Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama; dan
3. c.Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB IV

SENAT

Pasal 7

(1)Senat merupakan badan normatif tertinggi di Institut.
(2)Senat mempunyai tugas: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2915
1. a.merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan;
2. b.merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
3. c.merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
4. d.memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
5. e.menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. f.merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
7. g.memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor, dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
8. h.memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan akademik di atas Lektor;
9. i.menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
10. j.mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada yang memenuhi persyaratan.
(3)Senat Institut terdiri atas para guru besar, pimpinan Institut, para dekan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
(4)Senat Institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Institut.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, senat institut dapat membentuk komisi- komisi yang beranggotakan anggota senat Institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
(6)Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Institut diatur dalam statuta Institut yang bersangkutan.

BAB V

FAKULTAS

Pasal 8

(1)Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
(5)Dalam… www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 6
(2)Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Fakultas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi dan kebijakan teknis operasional Fakultas;
b.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan pembinaan sivitas akademika yang menjadi tanggung jawab Fakultasnya;
c.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Fakultas; dan
d.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Fakultas.

Pasal 11

(1)Fakultas terdiri atas:
1. a.Dekan dan Pembantu Dekan;
2. b.Senat Fakultas;
3. c.Jurusan;
4. d.Laboratorium/Studio; dan
5. e.Bagian Tata Usaha.
(2)Bagan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 2 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5105);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/932/M.PAN-RB/4/2010, tanggal 22 April 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

7.Memperhatikan..… www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2913

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
d.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut; dan
e.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Institut terdiri atas:
1. a.Rektor dan Pembantu Rektor;
2. b.Senat Institut;
3. c.Fakultas: 1) Tarbiyah; 2) Syariah; dan 3) Adab, Dakwah, dan Ushuluddin;
4. d.Program Pascasarjana;
5. e.Lembaga Penelitian;
6. f.Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
7. g.Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
8. h.Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 4 1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik; 2) Perpustakaan; 3) Pusat Komputer; 4) Laboratorium; dan 5) Pusat Bahasa dan Budaya.
(2)Bagan organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB III

REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

(1)Rektor adalah pembantu Menteri Agama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam.
(2)Rektor mempunyai tugas memimpin Institut dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

(1)Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2)Pembantu Rektor terdiri atas:
1. a.Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum;
2. b.Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama; dan
3. c.Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB IV

SENAT

Pasal 7

(1)Senat merupakan badan normatif tertinggi di Institut.
(2)Senat mempunyai tugas: www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.2915
1. a.merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan;
2. b.merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
3. c.merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;
4. d.memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
5. e.menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
6. f.merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
7. g.memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor, dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
8. h.memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan akademik di atas Lektor;
9. i.menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
10. j.mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada yang memenuhi persyaratan.
(3)Senat Institut terdiri atas para guru besar, pimpinan Institut, para dekan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
(4)Senat Institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Institut.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, senat institut dapat membentuk komisi- komisi yang beranggotakan anggota senat Institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
(6)Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Institut diatur dalam statuta Institut yang bersangkutan.

BAB V

FAKULTAS

Pasal 8

(1)Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
(5)Dalam… www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.291 6
(2)Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Fakultas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan visi, misi dan kebijakan teknis operasional Fakultas;
b.pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan pembinaan sivitas akademika yang menjadi tanggung jawab Fakultasnya;
c.pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Fakultas; dan
d.pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Fakultas.

Pasal 11

(1)Fakultas terdiri atas:
1. a.Dekan dan Pembantu Dekan;
2. b.Senat Fakultas;
3. c.Jurusan;
4. d.Laboratorium/Studio; dan
5. e.Bagian Tata Usaha.
(2)Bagan organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.