DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 15, Pasal 5 huruf f, Pasal ayat (1) huruf b dan c, Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4) huruf c, pasal 28 ayat (1), pasal 29 Menamah ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf f Menyisipkan pasal 24A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No.393 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji www.peraturan.go.id 2019, No.393 Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445), diubah sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2019, No.393
1.Ketentuan angka 12 dan angka 15 Pasal 1 diubah serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
2.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.
3.Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4.Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK.
5.Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. www.peraturan.go.id 2019, No.393
8.Kuota Haji Khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9.Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
10.Nomor Validasi adalah nomor kodefikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana setoran awal BPIH Khusus ke rekening setoran awal sebagai persyaratan pendaftaran Jemaah Haji.
11.Daftar Tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
12.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
13.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank penerima setoran pembayaran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
14.Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
18.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
19.Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. www.peraturan.go.id 2019, No.393
2.Ketentuan huruf f Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

a.pembinaan dari Kementerian Agama;
b.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
c.informasi tentang Jemaah Haji yang masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
d.surat rekomendasi Direktur yang ruang lingkup tugasnya di bidang pembinaan haji khusus atas nama Direktur Jenderal untuk pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi;
e.visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik;
f.menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan, setelah dikurangi biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah dan transportasi serta biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
g.informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.
1. 3.Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Prosedur pendaftaran Jemaah Haji sebagai berikut:
1. a.calon jemaah haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah;
2. b.calon jemaah haji membuka rekening tabungan dalam bentuk Dollar (USD) pada BPS BPIH yang www.peraturan.go.id 2019, No.393 telah ditetapkan;
3. c.calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening BPKH pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
4. d.calon jemaah haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi.
(2)Calon jemaah haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a menerbitkan bukti terdaftar sebagai Jemaah Haji di PIHK.
(2)BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menerbitkan bukti pembayaran BPlH Khusus yang mencantumkan nomor validasi sebanyak 6 (enam) lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4cm (tiga kali empat sentimeter), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.lembar pertama bermaterai untuk calon jemaah haji;
2. b.lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. c.lembar ketiga untuk PIHK;
4. d.lembar keempat untuk Kantor Wilayah;
5. e.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal; dan
6. f.lembar keenam untuk BPKH. www.peraturan.go.id 2019, No.393
  1. 5.Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1)Nomor Porsi bagi Jemaah Haji yang telah ditetapkan untuk melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, dapat dilimpahkan kepada suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu yang disepakati keluarga.
(2)Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berdasarkan perkiraan keberangkatan pada tahun berjalan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengisian sisa kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d, dan ayat (3).
(4)Pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan Nomor Porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Menteri menetapkan besaran minimal BPIH Khusus.
(2)BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BPKH.

7.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan huruf c ayat (4) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikembalikan oleh BPKH kepada PIHK www.peraturan.go.id 2019, No.393 sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat pada tahun berjalan.
(2)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan.
(3)Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah dan transportasi serta biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(4)Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah PIHK menyampaikan dokumen yang berisi:
1. a.daftar Jemaah Haji yang akan berangkat tahun berjalan;
2. b.bukti asli lembar setoran BPIH Khusus awal dan lunas;
3. c.bukti transfer setoran BPIH Khusus awal dan lunas asli dari BPS BPIH ke rekening BPKH; dan
4. d.surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi PIHK.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)PIHK yang telah menerima pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1)dan terdapat Jemaah Haji yang menunda keberangkatannya, PIHK yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BPIH Khusus ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah wukuf. www.peraturan.go.id 2019, No.393
(2)Dalam hal pengembalian BPIH Khusus dilakukan melebihi 30 (tiga puluh hari) kalender setelah wukuf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kebijakan Direktur Jenderal.

9.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

BPKH mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah Haji yang membatalkan atau dibatalkan pendaftarannya. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.393 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…