DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Organisasi Profesi Jabatan Fungsional;Tugas dan Fungsi Organisasi Profesi; Struktur Organisasi Profesi;Hubungan Kerja, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang melekat pada Jabatan Fungsional.
4.Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Organiasi Profesi adalah wadah berkumpul dan berserikat bagi para Pejabat Fungsional.
5.Instansi Pembina adalah instansi yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan Organisasi Profesi.
6.Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari- hari.
7.Direktur Jenderal atau Kepala Badan adalah kepala satuan kerja pada Kementerian Agama yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya membawahi Pejabat Fungsional.

BAB II

ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

(1)Setiap Jabatan Fungsional wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi yang bersifat mandiri.
(2)Setiap Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.

Pasal 3

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Nama Organisasi Profesi disepakati oleh para Pejabat Fungsional dalam musyawarah pembentukan.

Pasal 5

Musyawarah pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tujuan untuk:

a.memilih kepengurusan;
b.menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
c.menyusun program kerja.

Pasal 6

(1)Organisasi Profesi dapat dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(2)Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi tingkat pusat.
(3)Kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi tingkat provinsi.
(4)Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi tingkat kabupaten/kota.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PROFESI

Pasal 7

Organisasi Profesi mempunyai tugas:

a.menyusun Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi;
b.memberikan advokasi;
c.memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi; dan
d.menyampaikan aspirasi Pejabat Fungsional kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Organisasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian materi muatan Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi;
b.pendampingan terhadap Pejabat Fungsional yang terkena permasalahan hukum;
c.penyusunan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi kepada Instansi Pembina;
d.pengembangan profesi;
e.peningkatan kompetensi, karier, wawasan keagamaan, pelindungan profesi, dan kesejahteraan Pejabat Fungsional;
f.peningkatan pengabdian kepada masyarakat; dan
g.penerima dan penyampai aspirasi dari Pejabat Fungsional kepada Instansi Pembina.

Pasal 9

(1)Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.
(2)Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas profesi dan kehidupan sehari-hari.
(3)Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan pembinaan dan penegakan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PROFESI

Pasal 10

(1)Struktur Organisasi Profesi paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara; dan
4. d.anggota.
(2)Struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, atau Dewan Etik yang melibatkan pejabat fungsional, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.
(3)Ketentuan mengenai struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepengurusan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

(1)Hubungan kerja antara Organisasi Profesi dengan Instansi Pembina bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam pembinaan Jabatan Fungsional.
(2)Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
1. a.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan
2. b.memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja guna peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…