DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, perlu membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagai pecahan dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
b.bahwa pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/84/M.KT.01/2022 mengenai Usulan Pembentukan Fakultas Baru pada IAIN Cirebon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Indonesia Tahun 2012 Nomor Negara Republik 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1662);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIRESON. Pasall Seberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1662), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
b.Syariah;
c.Ekonomi dan Sisnis Islam;
d.Ushuluddin dan Adab; dan
e.Dakwah dan Komunikasi Islam.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin dan Adah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf d terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
4. d.Petugas Tata Usaha.
(3)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf e terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a mempunya1 tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 sesuai dengan kebijakan Rektor.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam b. penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
2. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin dan Adab, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, alumni, dan kerja sama, administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb, ayat (2) hurufb, dan ayat (3) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau sen1.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.Ketua Jurusan;
b.Sekretaris Jurusan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
1. 8.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)KelompokJabatan Fungsional Dosen sebagaimana dii:naksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
(4)Togas dan jenjang jabatan fungsional dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksana pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

10.Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) paragraf baru, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat
(3)huruf c merupakan unsur penunjang pelaksana pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium/ Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

12.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, perlu membentuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pemecahan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagai pecahan dari Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;
b.bahwa pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/84/M.KT.01/2022 mengenai Usulan Pembentukan Fakultas Baru pada IAIN Cirebon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Indonesia Tahun 2012 Nomor Negara Republik 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1662);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIRESON. Pasall Seberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1662), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Institut terdiri atas:

a.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
b.Syariah;
c.Ekonomi dan Sisnis Islam;
d.Ushuluddin dan Adab; dan
e.Dakwah dan Komunikasi Islam.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Organisasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin dan Adah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf d terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
4. d.Petugas Tata Usaha.
(3)Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf e terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan;
3. c.Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam b. penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
2. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(2)Wakil Dekan sebagaimana dalam Pasal 13 pada Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin dan Adab, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan, alumni, dan kerja sama, administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
(3)Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufb, ayat (2) hurufb, dan ayat (3) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau sen1.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.Ketua Jurusan;
b.Sekretaris Jurusan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
1. 8.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)KelompokJabatan Fungsional Dosen sebagaimana dii:naksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(3)Jumlah jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
(4)Togas dan jenjang jabatan fungsional dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksana pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

10.Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) paragraf baru, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat
(3)huruf c merupakan unsur penunjang pelaksana pendidikan pada Fakultas.
(2)Laboratorium/ Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

12.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: