DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan ibadah umrah, tugas kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, hak, kewajiban dan larangan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, akreditasi, biaya jasa bimbingan dan pendampingan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat dengan KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha. www.peraturan.go.id 2023, No.432
2.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
3.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
4.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
5.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
7.Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
8.Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi.
9.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada tingkat provinsi.
10.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada tingkat kabupaten/kota.
11.Menteri adalah menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.
13.Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
14.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN IBADAH HAJI DAN IBADAH UMRAH

Pasal 2

(1)Organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dapat membentuk KBIHU.
(2)Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perkumpulan atau yayasan. www.peraturan.go.id 2023, No.432
(3)Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang keagamaan, sosial, dakwah, dan/atau pendidikan.

Pasal 3

(1)KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dari Menteri.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.

Pasal 4

(1)Izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah diberikan kepada KBIHU yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memiliki legalitas pembentukan KBIHU;
2. b.memiliki kantor dan tempat bimbingan;
3. c.memiliki pembimbing ibadah tetap dan bersertifikat yang masih berlaku minimal 1 (satu) orang;
4. d.memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren, atau majelis taklim; dan
5. e.mempunyai silabus manasik Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Pasal 5

(1)Pimpinan KBIHU mengajukan permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama secara elektronik dengan melampirkan:
1. a.akta notaris pendirian organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum;
2. b.pengesahan organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. c.keputusan pembentukan KBIHU yang diterbitkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum;
4. d.susunan pengurus KBIHU;
5. e.kartu tanda penduduk pengurus KBIHU minimal terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara; www.peraturan.go.id 2023, No.432
6. f.nomor pokok wajib pajak organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum atau KBIHU;
7. g.bukti kepemilikan, perjanjian sewa menyewa, dan izin pemakaian kantor dan/atau tempat bimbingan;
8. h.sertifikat pembimbing Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
9. i.silabus bimbingan manasik Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
(2)Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk portable document format dari dokumen aslinya.

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Kementerian Agama memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan KBIHU untuk dilengkapi.
(3)Pimpinan KBIHU melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan.
(4)Dalam hal pimpinan KBIHU tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dinyatakan ditolak.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan validasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
(2)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
2. b.pembuktian lapangan.
(3)Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdapat dokumen yang tidak sah dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Agama menolak permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
(4)Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinyatakan sah dan sesuai dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Agama menyatakan menerima permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
(5)Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam berita acara validasi.
(6)Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan berita acara validasi permohonan izin penyelenggaraan www.peraturan.go.id 2023, No.432 bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil validasi diterbitkan.

Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal berdasarkan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil validasi diterima.

Pasal 9

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah serta berita acara hasil validasi diterima.

BAB III

TUGAS KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pasal 10

(1)KBIHU mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.
(2)Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
(3)Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian teori dan/atau praktik manasik Ibadah Haji dan manasik Ibadah Umrah.
(4)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendampingan pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
(5)Dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), KBIHU berkoordinasi dengan pembimbing Ibadah Haji Kloter.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pasal 11

(1)KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing Ibadah Haji dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain kuota pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU berhak: www.peraturan.go.id 2023, No.432
(7)mendapatkan pembinaan dari Menteri; dan
(8)menerima biaya jasa bimbingan dan pendampingan dari Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…