DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: a. kedudukan, tugas dan fungsi STAHN Japa; b. Organisasi pengelola STAHN Japa yang terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan dan organ pengawasan; c. kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang ilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Tata Kerja dimana STAHN Japa menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi pada STAHN Japa, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, Kepala Unit Penunjang Akademik, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan noneselon.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI JAWA DWIPA KLATEN JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah yang selanjutnya disebut STAHN Japa adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian.
2.Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
4.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal bimbingan masyarakat Hindu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)STAHN Japa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal.
(2)STAHN Japa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal 3

STAHN Japa mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, STAHN Japa menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
d.pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
e.pengawasan internal; dan
f.pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi STAHN Japa terdiri atas:

a.organ pengelola;
b.organ pertimbangan; dan
c.organ pengawasan.

Pasal 6

Organ pengelola STAHN Japa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d.Pusat; dan
e.Unit Penunjang Akademik.

Pasal 7

Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan unsur pimpinan.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(3)Wakil Ketua Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, kelembagaan, dan kerja sama.
(4)Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

Pasal 10

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan.
(3)Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…