DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2015

Nomor: 70
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kriteria dan Pengelompokan Kategori/Kelas Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perguruan Tinggi Agama Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak www.peraturan.go.id 2015, No.1738 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
8.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN KATEGORI/KELAS TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI. www.peraturan.go.id 2015, No.1738

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Perguruan Tinggi Agama Negeri yang selanjutnya disingkat PTAN adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.
3.Guest House adalah fasilitas akomodasi/penginapan yang dimiliki oleh PTAN.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN dikelompokkan dalam:
1. a.kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Praktikum Diploma dan Sarjana, biaya pendidikan lainnya;dan
2. b.kelas untuk jasa penggunaan Guest House yang terkait dengan layanan pendidik untuk mahasiswa dan dosen dikelompokkan dalam kategori sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan pada setiap PTAN.
(2)Pengelompokan kategori/kelas tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Jenis PNBP dari jasa penggunaan Guest House yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelas.
(2)Kriteria kelas atas jenis PNBP dari jasa penggunaan Guest House sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas kamar yang tersedia, dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2015, No.1738
1. a.Kelas I mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit 20 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air panas/dingin dan kelengkapan mandi lainnya; 3) televisi; 4) Air Conditioner (AC); 5) single bed ukuran 200 x 180 cm; 6) meja kerja; 7) meja rias; 8) lemari; dan 9) telephone.
2. b.Kelas II mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin dankelengkapan mandi lainnya; 3) televisi; 4) Air Conditioner (AC); 5) single bed ukuran 200 x 180 cm; 6) meja kerja; 7) meja rias; 8) lemari; dan 9) telephone.
3. c.Kelas III mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit 16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin; 3) kipas angin; 4) single bed ukuran 200 x 160 cm; 5) meja kerja; dan 6) lemari.
4. d.Kelas IV mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin; 3) kipas angin; 4) single bed ukuran 200 x 120 cm; www.peraturan.go.id 2015, No.1738 5) meja kecil; dan 6) lemari.

Pasal 4

(1)Kategori tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum tahun angkatan 2013 dan mahasiswa jalur mandiri.
(2)Bagi PTAN yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berlaku Tarif atas Jenis PNBP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1738 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2015 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id 2015, No.1738 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dana Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak www.peraturan.go.id 2015, No.1738 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
8.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN KATEGORI/KELAS TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI. www.peraturan.go.id 2015, No.1738

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2.Perguruan Tinggi Agama Negeri yang selanjutnya disingkat PTAN adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha.
3.Guest House adalah fasilitas akomodasi/penginapan yang dimiliki oleh PTAN.

Pasal 2

(1)Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN dikelompokkan dalam:
1. a.kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Praktikum Diploma dan Sarjana, biaya pendidikan lainnya;dan
2. b.kelas untuk jasa penggunaan Guest House yang terkait dengan layanan pendidik untuk mahasiswa dan dosen dikelompokkan dalam kategori sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan pada setiap PTAN.
(2)Pengelompokan kategori/kelas tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Jenis PNBP dari jasa penggunaan Guest House yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelas.
(2)Kriteria kelas atas jenis PNBP dari jasa penggunaan Guest House sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas kamar yang tersedia, dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2015, No.1738
1. a.Kelas I mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit 20 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air panas/dingin dan kelengkapan mandi lainnya; 3) televisi; 4) Air Conditioner (AC); 5) single bed ukuran 200 x 180 cm; 6) meja kerja; 7) meja rias; 8) lemari; dan 9) telephone.
2. b.Kelas II mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin dankelengkapan mandi lainnya; 3) televisi; 4) Air Conditioner (AC); 5) single bed ukuran 200 x 180 cm; 6) meja kerja; 7) meja rias; 8) lemari; dan 9) telephone.
3. c.Kelas III mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit 16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin; 3) kipas angin; 4) single bed ukuran 200 x 160 cm; 5) meja kerja; dan 6) lemari.
4. d.Kelas IV mempunyai fasilitas: 1) ukuran kamar paling sedikit16 m2; 2) kamar mandi didalam dan dilengkapi dengan air dingin; 3) kipas angin; 4) single bed ukuran 200 x 120 cm; www.peraturan.go.id 2015, No.1738 5) meja kecil; dan 6) lemari.

Pasal 4

(1)Kategori tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada PTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum tahun angkatan 2013 dan mahasiswa jalur mandiri.
(2)Bagi PTAN yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berlaku Tarif atas Jenis PNBP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.