DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ma’had Aly; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah www.peraturan.go.id 2015, No.1761 Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2015, No.1761 Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MA’HAD ALY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ma’had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
2.Pondok pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan Pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.1761
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
4.Statuta Ma’had Aly adalah peraturan dasar pengelolaan Ma’had Aly yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Ma’had Aly.
5.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
6.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasantri dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Mahasantri adalah peserta didik pada satuan Ma’had Aly.
10.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11.Standar Nasional Ma’had Aly adalah satuan standar yang meliputi satandar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12.Menteri adalah Menteri Agama.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Pendidikan Ma’had Aly bertujuan untuk: www.peraturan.go.id 2015, No.1761

a.menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin); dan
b.mengembangkan ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning.

BAB II

PENDIRIAN MA’HAD ALY

Pasal 3

(1)Ma’had Aly didirikan oleh Pesantren dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berada dan dimiliki oleh Pesantren;
2. b.memenuhi kelayakan sarana dan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
3. c.memiliki calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
4. d.memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
6. f.dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan;
7. g.melampirkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Ma’had Aly; dan
8. h.memiliki rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
(3)Pesantren yang mendirikan Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki tanda daftar Pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
2. b.berbadan hukum; www.peraturan.go.id 2015, No.1761
3. c.memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren; dan
4. d.memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Pasal 4

(1)RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan deskripsi keadaan dan rencana pengembangan tentang unsur yang menjadi persyaratan pendirian Ma’had Aly untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(2)RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil studi kelayakan dan dukungan rekomendasi dari pemerintah daerah.
(3)Sistematika RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendahuluan;
2. b.bidang akademik;
3. c.bidang organisasi;
4. d.lampiran; dan
5. e.ringkasan singkat materi RIP.

Pasal 5

(1)Pendahuluan dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian Ma’had Aly yang bersangkutan; dan
2. b.bentuk dan nama Ma’had Aly yang didirikan.
(2)Bidang akademik dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.Program Studi, desain akademik dan Kurikulum;
2. b.tenaga pendidik dan kependidikan;
3. c.analisis potensi calon Mahasantri; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1761
4. d.analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put) Ma’had Aly.
(3)Bidang organisasi dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.susunan organisasi penyelenggara Ma’had Aly yang bersangkutan;
2. b.sumber pembiayaan, pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai Ma’had Aly;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.rancangan Statuta Ma’had Aly.
(4)Lampiran dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memuat bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP.
(5)Ringkasan singkat dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e memuat uraian sederhana yang menggambarkan keseluruhan Sistematika RIP.

Pasal 6

Ma’had Aly tidak dapat berubah menjadi bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 7

(1)Penamaan satuan Ma’had Aly diusulkan oleh Pesantren penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan yang bersangkutan.
(2)Nama Ma’had Aly wajib digunakan sebagai nama depan pendidikan tinggi keagamaan.
(3)Penamaan satuan pendidikan tinggi keagamaan Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.1761

BAB III

PENYELENGGARAAN MA’HAD ALY

Pasal 8

(1)Ma’had Aly menyelenggarakan jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
(2)Jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program sarjana dan/atau program pascasarjana.
(3)Program sarjana dan/atau program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setingkat dengan program yang diselenggarakan oleh bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 9

(1)Rumpun ilmu yang dikembangkan oleh Ma’had Aly merupakan ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (takhasus) disiplin ilmu keislaman tertentu.
(2)Kekhususan (takhasus) disiplin ilmu keislaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Al-Quran dan Ilmu Al-Quran (al-qur’an wa ‘ulumuhu);
2. b.Tafsir dan Ilmu Tafsir (tafsirwa ‘ulumuhu);
3. c.Hadits dan Ilmu Hadits (hadits wa ‘ulumuhu);
4. d.Fiqh dan Ushul Fiqh (fiqh wa ushuluhu);
5. e.Akidah dan Filsafat Islam (‘aqidah islamiyyah wa falsafatuha);
6. f.Tasawuf dan Tarekat (tashawwufwa thariqatuhu);
7. g.Ilmu Falak (‘ilmu falak);
8. h.Sejarah dan Peradaban Islam (tarikh islamy wa tsaqafatuhu); atau
9. i.Bahasa dan Sastra Arab (lughah ‘arabiyyah wa adabuha). www.peraturan.go.id 2015, No.1761

Pasal 10

(1)Ma’had Aly hanya menyelenggarakan 1 (satu) Program Studi.
(2)Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi penilaian dokumen dan verifikasi faktual mengenai:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.Kurikulum Program Studi;
3. c.pendidik;
4. d.tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pembiayaan; dan
7. g.manajemen akademik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah www.peraturan.go.id 2015, No.1761 Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2015, No.1761 Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
14.Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG MA’HAD ALY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ma’had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
2.Pondok pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan Pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. www.peraturan.go.id 2015, No.1761
3.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
4.Statuta Ma’had Aly adalah peraturan dasar pengelolaan Ma’had Aly yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Ma’had Aly.
5.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
6.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
7.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasantri dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9.Mahasantri adalah peserta didik pada satuan Ma’had Aly.
10.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
11.Standar Nasional Ma’had Aly adalah satuan standar yang meliputi satandar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12.Menteri adalah Menteri Agama.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Pendidikan Ma’had Aly bertujuan untuk: www.peraturan.go.id 2015, No.1761

a.menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin); dan
b.mengembangkan ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning.

BAB II

PENDIRIAN MA’HAD ALY

Pasal 3

(1)Ma’had Aly didirikan oleh Pesantren dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berada dan dimiliki oleh Pesantren;
2. b.memenuhi kelayakan sarana dan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
3. c.memiliki calon Mahasantri paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
4. d.memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
6. f.dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan;
7. g.melampirkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Ma’had Aly; dan
8. h.memiliki rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
(3)Pesantren yang mendirikan Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki tanda daftar Pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
2. b.berbadan hukum; www.peraturan.go.id 2015, No.1761
3. c.memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren; dan
4. d.memiliki santri mukim paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Pasal 4

(1)RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan deskripsi keadaan dan rencana pengembangan tentang unsur yang menjadi persyaratan pendirian Ma’had Aly untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(2)RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil studi kelayakan dan dukungan rekomendasi dari pemerintah daerah.
(3)Sistematika RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendahuluan;
2. b.bidang akademik;
3. c.bidang organisasi;
4. d.lampiran; dan
5. e.ringkasan singkat materi RIP.

Pasal 5

(1)Pendahuluan dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta latar belakang dan tujuan pendirian Ma’had Aly yang bersangkutan; dan
2. b.bentuk dan nama Ma’had Aly yang didirikan.
(2)Bidang akademik dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.Program Studi, desain akademik dan Kurikulum;
2. b.tenaga pendidik dan kependidikan;
3. c.analisis potensi calon Mahasantri; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1761
4. d.analisis pendayagunaan pemakai jasa lulusan (out put) Ma’had Aly.
(3)Bidang organisasi dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.susunan organisasi penyelenggara Ma’had Aly yang bersangkutan;
2. b.sumber pembiayaan, pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai Ma’had Aly;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.rancangan Statuta Ma’had Aly.
(4)Lampiran dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memuat bukti-bukti fisik hasil studi kelayakan serta bukti lain yang mendukung materi RIP.
(5)Ringkasan singkat dalam Sistematika RIP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf e memuat uraian sederhana yang menggambarkan keseluruhan Sistematika RIP.

Pasal 6

Ma’had Aly tidak dapat berubah menjadi bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 7

(1)Penamaan satuan Ma’had Aly diusulkan oleh Pesantren penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan yang bersangkutan.
(2)Nama Ma’had Aly wajib digunakan sebagai nama depan pendidikan tinggi keagamaan.
(3)Penamaan satuan pendidikan tinggi keagamaan Ma’had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.1761

BAB III

PENYELENGGARAAN MA’HAD ALY

Pasal 8

(1)Ma’had Aly menyelenggarakan jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam.
(2)Jenis pendidikan akademik bidang keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui program sarjana dan/atau program pascasarjana.
(3)Program sarjana dan/atau program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setingkat dengan program yang diselenggarakan oleh bentuk pendidikan tinggi lainnya.

Pasal 9

(1)Rumpun ilmu yang dikembangkan oleh Ma’had Aly merupakan ilmu agama Islam dengan pendalaman kekhususan (takhasus) disiplin ilmu keislaman tertentu.
(2)Kekhususan (takhasus) disiplin ilmu keislaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Al-Quran dan Ilmu Al-Quran (al-qur’an wa ‘ulumuhu);
2. b.Tafsir dan Ilmu Tafsir (tafsirwa ‘ulumuhu);
3. c.Hadits dan Ilmu Hadits (hadits wa ‘ulumuhu);
4. d.Fiqh dan Ushul Fiqh (fiqh wa ushuluhu);
5. e.Akidah dan Filsafat Islam (‘aqidah islamiyyah wa falsafatuha);
6. f.Tasawuf dan Tarekat (tashawwufwa thariqatuhu);
7. g.Ilmu Falak (‘ilmu falak);
8. h.Sejarah dan Peradaban Islam (tarikh islamy wa tsaqafatuhu); atau
9. i.Bahasa dan Sastra Arab (lughah ‘arabiyyah wa adabuha). www.peraturan.go.id 2015, No.1761

Pasal 10

(1)Ma’had Aly hanya menyelenggarakan 1 (satu) Program Studi.
(2)Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi penilaian dokumen dan verifikasi faktual mengenai:
1. a.hasil studi kelayakan;
2. b.Kurikulum Program Studi;
3. c.pendidik;
4. d.tenaga kependidikan;
5. e.sarana dan prasarana;
6. f.pembiayaan; dan
7. g.manajemen akademik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDIRIAN MA’HAD ALY

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN MA’HAD ALY

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENDIRIAN MA’HAD ALY

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENYELENGGARAAN MA’HAD ALY

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020