DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2013

Nomor: 78
Tahun: 2013
Ditetapkan: 26 September 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Penunjukan Calon Anggota Dewan Pelaksana Badan Pengelola Dana Abadi Umat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1155 2

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11553

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat BP DAU adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
2.Dewan Pelaksana BP DAU adalah dewan yang merencanakan dan melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU, serta mempertanggung jawabkan dan melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri.
3.Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BP DAU

Pasal 2

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengusulkan calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU kepada Menteri.
(2)Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Agama Pusat.
(3)Menteri menunjuk calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Menteri menunjuk calon ketua Dewan Pelaksana BP DAU dari anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Calon ketua dan anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi ketua dan anggota Dewan Pelaksana BP DAU oleh Presiden.

Pasal 3

(1)Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Agama Pusat menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU.
(2)Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1155 4
2. b.beragama Islam; dan
3. c.paling rendah menduduki jabatan eselon II di lingkungan Kementerian Agama Pusat.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU memiliki kompetensi dan/atau pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

BAB III

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

Pasal 4

Masa kerja anggota Dewan Pelaksana BP DAU dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

(1)Anggota Dewan Pelaksana BP DAU berhenti karena:
1. a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
2. b.berakhir masa jabatan sebagai pejabat eselon II; atau
3. c.meninggal dunia.
(2)Anggota Dewan Pelaksana BP DAU dapat diberhentikan karena:
1. a.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
2. b.bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. c.sakit yang berkepanjangan dan/atau tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah; dan
4. d.dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Dalam hal anggota Dewan Pelaksana BP DAU berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menunjuk pejabat pengganti sebagai anggota Dewan Pelaksana BP DAU.
(4)Calon pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11555

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2013 MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 692);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sekretariat Badan Pengelola dan Pengelolaan Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 371); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11553

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat BP DAU adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan DAU.
2.Dewan Pelaksana BP DAU adalah dewan yang merencanakan dan melaksanakan program pemanfaatan dan pengembangan DAU, serta mempertanggung jawabkan dan melaporkan pengelolaan DAU kepada Menteri.
3.Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN CALON ANGGOTA DEWAN PELAKSANA BP DAU

Pasal 2

(1)Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengusulkan calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU kepada Menteri.
(2)Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Agama Pusat.
(3)Menteri menunjuk calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU yang diusulkan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Menteri menunjuk calon ketua Dewan Pelaksana BP DAU dari anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Calon ketua dan anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi ketua dan anggota Dewan Pelaksana BP DAU oleh Presiden.

Pasal 3

(1)Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kementerian Agama Pusat menetapkan 7 (tujuh) orang calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU.
(2)Calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1155 4
2. b.beragama Islam; dan
3. c.paling rendah menduduki jabatan eselon II di lingkungan Kementerian Agama Pusat.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Pelaksana BP DAU memiliki kompetensi dan/atau pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

BAB III

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

Pasal 4

Masa kerja anggota Dewan Pelaksana BP DAU dijabat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

(1)Anggota Dewan Pelaksana BP DAU berhenti karena:
1. a.berakhir masa jabatan sebagai anggota;
2. b.berakhir masa jabatan sebagai pejabat eselon II; atau
3. c.meninggal dunia.
(2)Anggota Dewan Pelaksana BP DAU dapat diberhentikan karena:
1. a.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
2. b.bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. c.sakit yang berkepanjangan dan/atau tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tanpa alasan yang sah; dan
4. d.dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Dalam hal anggota Dewan Pelaksana BP DAU berhenti atau diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menunjuk pejabat pengganti sebagai anggota Dewan Pelaksana BP DAU.
(4)Calon pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.11555