DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2010

Nomor: 8
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 Agustus 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.372 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431H/2010M.

Pasal 1

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M untuk masing-masing Embarkasi sebagai berikut:

a.Embarkasi Aceh sebesar ..................... USD 3,147
b.Embarkasi Medan sebesar .................. USD 3,237
c.Embarkasi Batam sebesar.................... USD 3,325
d.Embarkasi Padang sebesar.................. USD 3,233
e.Embarkasi Palembang sebesar ............ USD 3,280
f.Embarkasi Jakarta sebesar .................. USD 3,364
g.Embarkasi Solo sebesar ....................... USD 3,327
h.Embarkasi Surabaya sebesar ............... USD 3,432
i.Embarkasi Banjarmasin sebesar .......... USD 3,440
j.Embarkasi Balikpapan sebesar ............. USD 3,474
k.Embarkasi Makassar sebesar ............... USD 3,505 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3723

Pasal 2

Bagi jemaah haji yang telah melunasi BPIH sebelum tahun 1431 H/ 2010M namun tidak dapat berangkat dan tidak membatalkan diri dan akan berangkat tahun 1431 H/ 2010 M harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian sesuai selisih besaran BPIH yang telah dibayarkan dengan besaran BPIH tahun 1431 H/ 2010 M.

Pasal 3

(1)Pembayaran BPIH Tahun 1431H/2010M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
(2)Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyediakan valuta asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1431H/ 2010M sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai pada tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
(2)Apabila sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 kuota jemaah haji tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang dari tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010.
(3)BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal BPIH.

Pasal 5

(1)Selisih BPIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikembalikan dan/atau disetorkan melalui BPS BPIH tempat setor semula.
(2)Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menunjukkan lembar bukti setor lunas BPIH tahun 1431H/ 2010M.

Pasal 6

BPS BPIH mengkonfirmasikan data jemaah yang telah melakukan pembayaran BPIH Tahun 1431H/2010M ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan melakukan pemindahbukuan BPIH ke rekening www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.372 4 nomor: 608.000.411 atas nama Menteri Agama pada Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelunasan.

Pasal 7

BPS BPIH dan Kementerian Agama melakukan rekonsiliasi data pembayaran BPIH selama masa pelunasan dan setelah selesai pelunasan BPIH Tahun 1431H/2010M.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini maka semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Agama ini berlaku untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1431H/ 2010M. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2010 MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.372 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431H/2010M.

Pasal 1

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M untuk masing-masing Embarkasi sebagai berikut:

a.Embarkasi Aceh sebesar ..................... USD 3,147
b.Embarkasi Medan sebesar .................. USD 3,237
c.Embarkasi Batam sebesar.................... USD 3,325
d.Embarkasi Padang sebesar.................. USD 3,233
e.Embarkasi Palembang sebesar ............ USD 3,280
f.Embarkasi Jakarta sebesar .................. USD 3,364
g.Embarkasi Solo sebesar ....................... USD 3,327
h.Embarkasi Surabaya sebesar ............... USD 3,432
i.Embarkasi Banjarmasin sebesar .......... USD 3,440
j.Embarkasi Balikpapan sebesar ............. USD 3,474
k.Embarkasi Makassar sebesar ............... USD 3,505 www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.3723

Pasal 2

Pasal 3

(1)Pembayaran BPIH Tahun 1431H/2010M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.
(2)Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyediakan valuta asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1431H/ 2010M sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai pada tanggal 3 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
(2)Apabila sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 kuota jemaah haji tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang dari tanggal 2 September 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010.
(3)BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal BPIH.

Pasal 5

(1)Selisih BPIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikembalikan dan/atau disetorkan melalui BPS BPIH tempat setor semula.
(2)Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menunjukkan lembar bukti setor lunas BPIH tahun 1431H/ 2010M.

Pasal 6

Pasal 7

BPS BPIH dan Kementerian Agama melakukan rekonsiliasi data pembayaran BPIH selama masa pelunasan dan setelah selesai pelunasan BPIH Tahun 1431H/2010M.