DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur tentang: a. kedudukan, tugas dan fungsi b.susunan organisasi c. Tata kerja d. eselonisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/548/M.KT.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); www.peraturan.go.id 2019, No.526

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 www.peraturan.go.id 2019, No.526 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri yang selanjutnya disingkat SMAKN merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum.
(2)SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. www.peraturan.go.id 2019, No.526
(3)SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
(4)SMAKN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMAKN bertugas menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMAKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pengajaran umum serta ilmu pengetahuan dengan kekhasan agama Katolik dan teknologi;
b.pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
c.pengelolaan dan pengembangan unit keagamaan, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit asrama, dan unit penunjang lainnya;
d.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
e.perencanaan, penganggaran, pelaksanaan administrasi, dan kegiatan; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi SMAKN terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah; www.peraturan.go.id 2019, No.526
3. c.Urusan Tata Usaha;
4. d.Unit Penunjang; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan organisasi SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin SMAKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.manajerial;
b.melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
c.mengembangkan kewirausahaan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
(3)Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.526
(4)Ketentuan mengenai uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMAKN.
(2)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada SMAKN dapat dibentuk unit penunjang sekolah.
(2)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unit perpustakaan;
2. b.unit usaha kesehatan sekolah; www.peraturan.go.id 2019, No.526
3. c.unit rumah ibadah;
4. d.unit laboratorium; dan
5. e.unit asrama.
(4)Dalam hal dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
(5)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola unit penunjang sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/548/M.KT.01/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 www.peraturan.go.id 2019, No.526 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri yang selanjutnya disingkat SMAKN merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum.
(2)SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. www.peraturan.go.id 2019, No.526
(3)SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
(4)SMAKN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

SMAKN bertugas menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SMAKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pengajaran umum serta ilmu pengetahuan dengan kekhasan agama Katolik dan teknologi;
b.pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik melalui sistem keasramaan;
c.pengelolaan dan pengembangan unit keagamaan, unit perpustakaan, unit laboratorium, unit kesehatan, unit asrama, dan unit penunjang lainnya;
d.pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
e.perencanaan, penganggaran, pelaksanaan administrasi, dan kegiatan; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi SMAKN terdiri atas:
1. a.Kepala Sekolah;
2. b.Wakil Kepala Sekolah; www.peraturan.go.id 2019, No.526
3. c.Urusan Tata Usaha;
4. d.Unit Penunjang; dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan organisasi SMAKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin SMAKN.

Pasal 6

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas:

a.manajerial;
b.melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
c.mengembangkan kewirausahaan.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
(2)Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
(3)Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.526
(4)Ketentuan mengenai uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

(1)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi SMAKN.
(2)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada SMAKN dapat dibentuk unit penunjang sekolah.
(2)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
(3)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unit perpustakaan;
2. b.unit usaha kesehatan sekolah; www.peraturan.go.id 2019, No.526
3. c.unit rumah ibadah;
4. d.unit laboratorium; dan
5. e.unit asrama.
(4)Dalam hal dibutuhkan, Kepala Sekolah dapat membentuk unit penunjang baru atas persetujuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
(5)Unit penunjang sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola unit penunjang sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.