DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

a. Ketentuan Umum b. Pengangkatan c. Pemberhentian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal; MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2.Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabal yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang TENTANG PENGAWAS MENTERI AGAMA DAN PEMBERHENTIAN PERATURAN PENGANGKATAN MEMUTUSKAN: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal 3

Pengawas JPH diangkat oleh pejabat yang berwenang pad a BPJPH, kernenterian terkait, lembaga terkait, danjatau pemerintah daerah provinsijkabupatenjkota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

(1)BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas JPH.
(3)Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.lembaga pemeriksa halal;
2. b.masa berlaku sertifikat halal;
3. c.kehalalan produk;
4. d.pencantuman label halal;
5. e.pencantuman keterangan tidak halal;
6. f.pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyirnpanan , pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
7. g.keberadaan penyelia halal; danj atau
8. h.kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Badan Penyelenggara Jarninan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. -- --------------------------------

Pasal 5

Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat sebagai Pengawas JPH berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
1. a.beragama Islam;
2. b.Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mernpunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
4. d.memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
5. e.lulus pelatihan Pengawas JPH.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan dokumen:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi keputusan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN;
3. c.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
4. d.surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin;
5. e.fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisasi;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah; dan
7. g.sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, lembaga terkait, darr/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan BPJPH. Pasa19 Keputusan pengangkatan Pengawas JPH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri iru, dinyatakan tetap berlaku. BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasa18 Pemberhentian sebagai Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 7

Pengawas JPH dapat diberhentikan dalam hal:

a.mengundurkan diri dari jabatan;
b.diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN;
c.menjaJani cuti di luar tanggungan negara;
d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.ditugaskan secara penuh di luar tugas Pengawas JPH; dan Zatau
f.tidak memcnuhi persyaratan jabatan. Salinan sesuai dengan aslinya ~~iffe~erian Agarna RI dan Kerja Sarna Luar Negeri, 1~_'H;:i(# .....V7 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 477 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmiMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB III

PEMBERHENTIAN Pasa16 Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas JPH, harus berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 10

BABV

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2.Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabal yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang TENTANG PENGAWAS MENTERI AGAMA DAN PEMBERHENTIAN PERATURAN PENGANGKATAN MEMUTUSKAN: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM JAMINAN PRODUK HALAL.

Pasal 3

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

(1)BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas JPH.
(3)Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.lembaga pemeriksa halal;
2. b.masa berlaku sertifikat halal;
3. c.kehalalan produk;
4. d.pencantuman label halal;
5. e.pencantuman keterangan tidak halal;
6. f.pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyirnpanan , pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal;
7. g.keberadaan penyelia halal; danj atau
8. h.kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  1. 4.Badan Penyelenggara Jarninan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. -- --------------------------------

Pasal 5

Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat sebagai Pengawas JPH berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)Pengangkatan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:
1. a.beragama Islam;
2. b.Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mernpunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
4. d.memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
5. e.lulus pelatihan Pengawas JPH.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan dokumen:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.fotokopi keputusan jabatan terakhir sebagai Pegawai ASN;
3. c.fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
4. d.surat pernyataan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin;
5. e.fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisasi;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah; dan
7. g.sertifikat tanda lulus pelatihan Pengawas JPH.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, lembaga terkait, darr/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan BPJPH. Pasa19 Keputusan pengangkatan Pengawas JPH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri iru, dinyatakan tetap berlaku. BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasa18 Pemberhentian sebagai Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 7

Pengawas JPH dapat diberhentikan dalam hal:

a.mengundurkan diri dari jabatan;
b.diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN;
c.menjaJani cuti di luar tanggungan negara;
d.menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e.ditugaskan secara penuh di luar tugas Pengawas JPH; dan Zatau
f.tidak memcnuhi persyaratan jabatan. Salinan sesuai dengan aslinya ~~iffe~erian Agarna RI dan Kerja Sarna Luar Negeri, 1~_'H;:i(# .....V7 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 477 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 YAQUT CHOLIL QOUMAS ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2021 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmiMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB III

PEMBERHENTIAN Pasa16 Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas JPH, harus berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 10

BABV