DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama yaitu tentang nilai dan kelas jabatan fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa evaluasi dan penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); www.peraturan.go.id 2023, No.535
4.Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

a.Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 239);
b.Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1254);
c.Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 918);
d.Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);
e.Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan www.peraturan.go.id 2023, No.535 Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1806); dan
f.Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Nilai dan kelas jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku bagi pejabat fungsional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.Ketentuan Pasal 8B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8B

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A berlaku sejak ketentuan mengenai kelas jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2023, No.535 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2023 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YAQUT CHOLIL QOUMAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA www.peraturan.go.id 2023, No.535 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA NILAI DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL NILAI JABATAN KELAS JABATAN KETERA NGAN 1 2 3 4 5 A. Penghulu 1 JF Penghulu Ahli Madya 1930 11 2 JF Penghulu Ahli Muda 1355 9 3 JF Penghulu Ahli Pertama 1280 8 B. Penyuluh Agama 4 JF Penyuluh Agama Ahli Madya 1930 11 5 JF Penyuluh Agama Ahli Muda 1355 9 6 JF Penyuluh Agama Ahli Pertama 1295 8 7 JF Penyuluh Agama Penyelia 1245 8 8 JF Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan 1020 7 9 JF Penyuluh Agama Pelaksana 755 6 C. Pentashih Mushaf Al-Qur’an 10 JF Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Utama 2770 14 11 JF Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Madya 2275 12 12 JF Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Muda 1705 10 13 JF Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Pertama 1280 8 D. Analis SDM Aparatur 14 JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya 2135 12 15 JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda 1735 10 16 JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1280 8 E. Pranata SDM Aparatur 17 JF Pranata SDM Aparatur Penyelia 1230 8 18 JF Pranata SDM Aparatur Mahir 1005 7 19 JF Pranata SDM Aparatur Terampil 840 6 F. Analis Kepegawaian 20 JF Analis Kepegawaian Ahli Madya 1930 11 21 JF Analis Kepegawaian Ahli Muda 1355 9 22 JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama 1280 8 23 JF Analis Kepegawaian Penyelia 1230 8 24 JF Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 1005 7 25 JF Analis Kepegawaian Pelaksana 740 6 www.peraturan.go.id 2023, No.535 G. Assessor SDM Aparatur 26 JF Asesor SDM Aparatur Ahli Madya 2240 12 27 JF Asesor SDM Aparatur Ahli Muda 1770 10 28 JF Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama 1280 8 H. Arsiparis 29 JF Arsiparis Ahli Utama 2485 13 30 JF Arsiparis Ahli Madya 1930 11 31 JF Arsiparis Ahli Muda 1355 9 32 JF Arsiparis Ahli Pertama 1280 8 33 JF Arsiparis Penyelia 1230 8 34 JF Arsiparis Mahir 1005 7 35 JF Arsiparis Terampil 740 6 I. Pranata Komputer 36 JF Pranata Komputer Ahli Madya 1930 11 37 JF Pranata Komputer Ahli Muda 1355 9 38 JF Pranata Komputer Ahli Pertama 1280 8 39 JF Pranata Komputer Penyelia 1230 8 40 JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 1005 7 41 JF Pranata Komputer Pelaksana 740 6 J. Statistisi 42 JF Statistisi Ahli Madya 1930 11 43 JF Statistisi Ahli Muda 1355 9 44 JF Statistisi Ahli Pertama 1280 8 K. Perencana 45 JF Perencana Ahli Utama 2800 14 46 JF Perencana Ahli Madya 2170 12 47 JF Perencana Ahli Muda 1610 10 48 JF Perencana Ahli Pertama 1280 8 L. Teknisi Litkayasa 49 JF Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia 1230 8 50 JF Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan 1005 7 M. Widyaiswara 51 JF Widyaiswara Ahli Utama 2950 14 52 JF Widyaiswara Ahli Madya 2170 12 53 JF Widyaiswara Ahli Muda 1665 10 54 JF Widyaiswara Ahli Pertama 1280 8 N. Auditor 55 JF Auditor Ahli Utama 2820 14 56 JF Auditor Ahli Madya 2250 12 57 JF Auditor Ahli Muda 1655 10 58 JF Auditor Ahli Pertama 1280 8 59 JF Auditor Penyelia 1380 9 O. Pranata Hubungan Masyarakat 60 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 1930 11 61 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 1355 9 www.peraturan.go.id 2023, No.535 62 JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 1280 8 63 JF Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 1230 8 64 JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 1005 7 65 JF Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 740 6 P. Pustakawan 66 JF Pustakawan Ahli Utama 2485 13 67 JF Pustakawan Ahli Madya 1930 11 68 JF Pustakawan Ahli Muda 1355 9 69 JF Pustakawan Ahli Pertama 1280 8 70 JF Pustakawan Penyelia 1230 8 71 JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan 1005 7 72 JF Pustakawan Pelaksana 740 6 Q. Analis Kebijakan 73 JF Analis Kebijakan Ahli Madya 2135 12 74 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 1735 10 75 JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 1280 8 R. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 76 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya 2220 12 77 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 1695 10 78 JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama 1270 8 S. Analis Anggaran 79 JF Analis Anggaran Ahli Muda 1780 10 80 JF Analis Anggaran Ahli Pertama 1205 8 T. Analis Pengelolaan Keuangan APBN 81 JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 2240 12 82 JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 1845 10 83 JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 1270 8 U. Pranata Keuangan APBN 84 JF Pranata Keuangan APBN Penyelia 1445 9 85 JF Pranata Keuangan APBN Mahir 1295 8 86 JF Pranata Keuangan APBN Terampil 1035 7 V. Analis Standardisasi 87 JF Analis Standardisasi Ahli Madya 1930 11 88 JF Analis Standardisasi Ahli Muda 1355 9 89 JF Analis Standardisasi Ahli Pertama 1280 8 W. Pamong Belajar 90 JF Pamong Budaya Ahli Muda 1355 9 X. Pamong Budaya 91 JF Pamong Budaya Ahli Madya 1930 11 92 JF Pamong Budaya Ahli Muda 1555 9 93 JF Pamong Budaya Ahli Pertama 1280 8 www.peraturan.go.id 2023, No.535 Y. Pengawas Farmasi dan Makanan 94 JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda 1750 10 95 JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 1295 8 Z. Pengembang Teknologi Pembelajaran 96 JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya 2170 12 97 JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda 1735 10 98 JF Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama 1205 8 AA. Analis Hukum 99 JF Analis Hukum Ahli Madya 1960 11 100 JF Analis Hukum Ahli Muda 1355 9 101 JF Analis Hukum Ahli Pertama 1280 8 BB. Penyuluh Hukum 102 JF Penyuluh Hukum Ahli Madya 1930 11 103 JF Penyuluh Hukum Ahli Muda 1355 9 104 JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama 1280 8 CC. Perancang Peraturan Perundang- undangan 105 JF Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya 2170 12 106 JF Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda 1610 10 107 JF Perancang Peraturan Perundang- undangan Pertama 1280 8 DD. Dokter 108 JF Dokter Madya 2225 12 109 JF Dokter Muda 1720 10 110 JF Dokter Pertama 1570 9 EE. Dokter Gigi 111 JF Dokter Gigi Ahli Madya 2225 12 112 JF Dokter Gigi Ahli Muda 1670 10 113 JF Dokter Gigi Ahli Pertama 1370 9 FF. Perawat 114 JF Perawat Ahli Muda 1385 9 115 JF Perawat Ahli Pertama 1310 8 116 JF Perawat Pelaksana 770 6 117 JF Perawat Pelaksana Lanjutan 1035 7 118 JF Perawat Penyelia 1260 8 GG. Bidan 119 JF Bidan Ahli Muda 1355 9 120 JF Bidan Penyelia 1230 8 121 JF Bidan Pelaksana Lanjutan 1005 7 122 JF Bidan Pelaksana 740 6 HH. Radiografer 123 JF Radiografer Ahli Pertama 1280 8 www.peraturan.go.id 2023, No.535 II. Pranata Laboratorium Pendidikan 124 JF Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda 1355 9 125 JF Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama 1280 8 126 JF Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan 1005 7 127 JF Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana 740 6 JJ. Apoteker 128 JF Apoteker Ahli Muda 1370 9 129 JF Apoteker Ahli Pertama 1295 8 KK. Pengawas Sekolah 130 JF Pengawas Sekolah Ahli Utama 2585 13 131 JF Pengawas Sekolah Ahli Madya 1960 11 132 JF Pengawas Sekolah Ahli Muda 1385 9 LL. Penerjemah 133 JF Penerjemah Ahli Muda 1355 9 134 JF Penerjemah Ahli Pertama 1280 8 MM. Psikolog 135 JF Psikolog Klinis Ahli Madya 1960 11 136 JF Psikolog Klinis Ahli Muda 1385 9 137 JF Psikolog Klinis Ahli Pertama 1310 8 NN. Penata Laksana Barang 138 JF Penata Laksana Barang Penyelia 1550 9 139 JF Penata Laksana Barang Mahir 1275 8 140 JF Penata Laksana Barang Terampil 1070 7 OO. Widyaprada *) 141 JF Widyaprada Ahli Madya 1920 11 142 JF Widyaprada Ahli Muda 1405 9 143 JF Widyaprada Ahli Pertama 1155 8 PP. Pengembang Kurikulum *) 144 JF Pengembang Kurikulum Ahli Madya 1960 11 145 JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda 1555 9 146 JF Pengembang Kurikulum Ahli Pertama 1280 8 QQ. Analis Standarisasi 147 JF Analis Standarisasi Ahli Madya 1995 11 148 JF Analis Standarisasi Ahli Muda 1535 9 RR. Penggerak Swadaya Masyarakat 149 JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1735 10 *) JF tertutup MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YAQUT CHOLIL QOUMAS www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…