DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenag ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Permenag Nomor 22 Tahun 2017. Fakultas pada Universitas terdiri atas: Tarbiyah dan Keguruan; Syariah; Ushuluddin dan Studi Agama; Dakwah dan Ilmu Komunikasi; Adab; Ekonomi dan Bisnis Islam; Psikologi Islam; dan Sains dan Teknologi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Fakultas Psikologi Islam dan Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71);
6.Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 909);
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 909) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Fakultas pada Universitas terdiri atas:

a.Tarbiyah dan Keguruan;
b.Syariah;
c.Ushuluddin dan Studi Agama;
d.Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
e.Adab;
f.Ekonomi dan Bisnis Islam;
g.Psikologi Islam; dan
h.Sains dan Teknologi.
1. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Organisasi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Psikologi Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf g terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan/Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Bagian Tata Usaha.
(2)Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terdiri atas:
1. a.Dekan dan Wakil Dekan;
2. b.Jurusan/Program Studi;
3. c.Laboratorium; dan
4. d.Subbagian Tata Usaha.
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
(2)Wakil Dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Adab, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Psikologi Islam terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. c.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
(3)Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
(4)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
(5)Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(6)Wakil Dekan pada Fakultas Sains dan Teknologi terdiri atas:
1. a.Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama; dan
2. b.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
(7)Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang akademik, kelembagaan, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
(8)Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas.
(2)Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
(3)Ketua Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

6.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a.Ketua Jurusan/Program Studi;
b.Sekretaris Jurusan/Program Studi; dan
c.Dosen.
1. 7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas.
(2)Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya.
(3)Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

9.Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas.
(2)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 25B

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2025 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Œ NASARUDDIN UMAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…